Jokowi Terbitkan 3 Kartu Sakti, Dari Mana Anggarannya?
Iswari Anggit, CNBC Indonesia
10 April 2019 19:51
Jakarta, CNBC Indonesia- Tahukah Anda soal 'Kartu Sakti' yang menjadi program unggulan Calon Presiden Petahana Joko Widodo? Menurut Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, 'Kartu Sakti' Jokowi ini bukan omong kosong.
Ditemui di kantornya, Bambang Brodjonegoro menjelaskan, 'Kartu Sakti' Jokowi, yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Pra-Kerja, dan Kartu Sembako Murah, sudah memiliki anggaran. Ketiganya memang merupakan kartu baru, yang melengkapi kartu sebelumnya yakni Kartu Indonesia Sehat, KIP sampai SMA, dan Kartu Kesejahteraan Sosial.
Dengan demikian, Bambang menyakinkan 'Kartu Sakti' tersebut akan terealisasi.
Misalnya KIP - Kuliah. Bambang menjelaskan kartu tersebut merupakan perluasan dari KIP yang sudah ada. Kalau KIP anggarannya terdapat dalam Kementerian Pendidikan, KIP - Kuliah anggarannya tertera dalam program beasiswa Bidikmisi yang dikelola Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).
"Kalau Kartu Sehat dan Kartu Pintar kan sudah teralokasi, baik di anggaran Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Pendidikan," jelasnya sewaktu wawancara khusus dengan Tim CNBC Indonesia, Rabu (10/4/2019).
"Nah, kemudian ada Kartu Indonesia Pintar untuk Kuliah, itu sebenarnya sudah ada anggaran untuk beasiswa bidikmisi di Kemenristekdikti, yang nantinya kapasitasnya bisa ditingkatkan, sehingga menjamin setiap anak Indonesia yang lulus SMA bisa masuk perguruan tinggi, tidak boleh terganggu kuliahnya hanya karena dia tidak mampu."
Begitu pula dengan Kartu Pra Kerja. Bambang menjelaskan, anggaran untuk kartu ini sudah tertulis dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019 - 2024. Anggarannya nanti menggunakan skema Skill Development Fund atau SDF, yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia.
Anggarannya pun dijamin Bambang tidak akan memberatkan APBN, karena juga bersumber dari dunia usaha. Dengan kata lain, dunia usaha turut berpartisipasi dalam melatih dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, sebelum akhirnya direkrut.
"Sedangkan Kartu Pra Kerja ini, nanti di dalam RPJMN lima tahun ke depan, kita akan fasilitasi dengan skema yang intinya untuk pengembangan skill, namanya adalah Skill Development Fund. Jadi dana pengembangan keahlian atau keterampilan, SDF ini, tidak hanya bergantung dari APBN tapi juga akan ada partisipasi dunia usaha."
"Karena kalau bicara pasaran kerja, kita harus selalu mengajak dunia usaha, karena dunia usaha menjadi pihak merekrut yang para tenaga kerja tersebut."
Terakhir ialah Kartu Kesejahteraan Sosial dan Kartu Sembako Murah.
Kartu Kesejahteraan Sosial, merupakan kartu yang dihasilkan dari Program Keluarga Harapan atau PKH. PKH sudah lama berjalan, dan telah membantu lebih dari 10 juta keluarga tidak mampu di Indonesia. Saking concern-nya pemerintah untuk membantu keluarga tidak mampu, Bambang menyebutkan, pemerintah telah menaikkan anggaran bantuan sosial (bansos) hingga dua kali lipat.
Sebagai informasi hingga 28 Februari 2019, dana bansos, termasuk untuk PKH, yang telah tersalurkan sebesar Rp 23,6 triliun. Hal ini berarti sudah mencapai 24,31% dari total target APBN yang sebesar Rp 102 triliun tahun ini.
Sementara itu, Kartu Sembako Murah, merupakan bentuk pengalihan atas program beras sejahtera atau rastra, menjadi bantuan pangan non tunai. Tujuannya agar keluarga tidak mampu di Indonesia bisa membeli beras dan protein, dalam hal ini telur ayam.
Ke depannya, Bambang tidak menampik adanya penambahan anggaran untuk program Kartu Sembako Murah, dengan demikian rakyat bisa semakin sejahtera.
"Kartu Kesejahteraan Sosial itu adalah kartunya dari Program Keluarga Harapan atau PKH, sudah dianggarkan sejak lama. Kemarin diperbesar sehingga PKH itu mencapai 10 juta keluarga penerima, dan mereka sudah menerima sesuai porsinya, dihitung dengan baik oleh pemerintah."
"Kemudian ada pengalihan beras sejahtera atau rastra, menjadi bantuan pangan non tunai. Bantuan pangan non tunai inilah yang menjadi dasar dari Kartu Sembako Murah. Karena bantuan pangan non tunai itu memberikan daya beli kepada sekitar 15,5 juta keluarga, untuk bisa menerima konsumsi paling tidak beras dan protein, dalam hal ini telur. Tentunya nanti bisa diperluas, dan anggaran yang terkait itu bisa diperhitungkan. Tetapi ini juga sudah ada mata anggaran dasarnya."
[Gambas:Video CNBC]
(gus) Next Article Ada Covid-19, Konsumsi Masyarakat Hilang Rp 362 T
Ditemui di kantornya, Bambang Brodjonegoro menjelaskan, 'Kartu Sakti' Jokowi, yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Pra-Kerja, dan Kartu Sembako Murah, sudah memiliki anggaran. Ketiganya memang merupakan kartu baru, yang melengkapi kartu sebelumnya yakni Kartu Indonesia Sehat, KIP sampai SMA, dan Kartu Kesejahteraan Sosial.
 Foto: jokowi acara millenial road safty festival/Biro pers kepresidenan |
Dengan demikian, Bambang menyakinkan 'Kartu Sakti' tersebut akan terealisasi.
Misalnya KIP - Kuliah. Bambang menjelaskan kartu tersebut merupakan perluasan dari KIP yang sudah ada. Kalau KIP anggarannya terdapat dalam Kementerian Pendidikan, KIP - Kuliah anggarannya tertera dalam program beasiswa Bidikmisi yang dikelola Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).
"Kalau Kartu Sehat dan Kartu Pintar kan sudah teralokasi, baik di anggaran Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Pendidikan," jelasnya sewaktu wawancara khusus dengan Tim CNBC Indonesia, Rabu (10/4/2019).
"Nah, kemudian ada Kartu Indonesia Pintar untuk Kuliah, itu sebenarnya sudah ada anggaran untuk beasiswa bidikmisi di Kemenristekdikti, yang nantinya kapasitasnya bisa ditingkatkan, sehingga menjamin setiap anak Indonesia yang lulus SMA bisa masuk perguruan tinggi, tidak boleh terganggu kuliahnya hanya karena dia tidak mampu."
Begitu pula dengan Kartu Pra Kerja. Bambang menjelaskan, anggaran untuk kartu ini sudah tertulis dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019 - 2024. Anggarannya nanti menggunakan skema Skill Development Fund atau SDF, yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia.
Anggarannya pun dijamin Bambang tidak akan memberatkan APBN, karena juga bersumber dari dunia usaha. Dengan kata lain, dunia usaha turut berpartisipasi dalam melatih dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, sebelum akhirnya direkrut.
"Sedangkan Kartu Pra Kerja ini, nanti di dalam RPJMN lima tahun ke depan, kita akan fasilitasi dengan skema yang intinya untuk pengembangan skill, namanya adalah Skill Development Fund. Jadi dana pengembangan keahlian atau keterampilan, SDF ini, tidak hanya bergantung dari APBN tapi juga akan ada partisipasi dunia usaha."
"Karena kalau bicara pasaran kerja, kita harus selalu mengajak dunia usaha, karena dunia usaha menjadi pihak merekrut yang para tenaga kerja tersebut."
Terakhir ialah Kartu Kesejahteraan Sosial dan Kartu Sembako Murah.
Kartu Kesejahteraan Sosial, merupakan kartu yang dihasilkan dari Program Keluarga Harapan atau PKH. PKH sudah lama berjalan, dan telah membantu lebih dari 10 juta keluarga tidak mampu di Indonesia. Saking concern-nya pemerintah untuk membantu keluarga tidak mampu, Bambang menyebutkan, pemerintah telah menaikkan anggaran bantuan sosial (bansos) hingga dua kali lipat.
Sebagai informasi hingga 28 Februari 2019, dana bansos, termasuk untuk PKH, yang telah tersalurkan sebesar Rp 23,6 triliun. Hal ini berarti sudah mencapai 24,31% dari total target APBN yang sebesar Rp 102 triliun tahun ini.
Sementara itu, Kartu Sembako Murah, merupakan bentuk pengalihan atas program beras sejahtera atau rastra, menjadi bantuan pangan non tunai. Tujuannya agar keluarga tidak mampu di Indonesia bisa membeli beras dan protein, dalam hal ini telur ayam.
Ke depannya, Bambang tidak menampik adanya penambahan anggaran untuk program Kartu Sembako Murah, dengan demikian rakyat bisa semakin sejahtera.
"Kartu Kesejahteraan Sosial itu adalah kartunya dari Program Keluarga Harapan atau PKH, sudah dianggarkan sejak lama. Kemarin diperbesar sehingga PKH itu mencapai 10 juta keluarga penerima, dan mereka sudah menerima sesuai porsinya, dihitung dengan baik oleh pemerintah."
"Kemudian ada pengalihan beras sejahtera atau rastra, menjadi bantuan pangan non tunai. Bantuan pangan non tunai inilah yang menjadi dasar dari Kartu Sembako Murah. Karena bantuan pangan non tunai itu memberikan daya beli kepada sekitar 15,5 juta keluarga, untuk bisa menerima konsumsi paling tidak beras dan protein, dalam hal ini telur. Tentunya nanti bisa diperluas, dan anggaran yang terkait itu bisa diperhitungkan. Tetapi ini juga sudah ada mata anggaran dasarnya."
[Gambas:Video CNBC]
(gus) Next Article Ada Covid-19, Konsumsi Masyarakat Hilang Rp 362 T
Most Popular