Eksklusif: Bappenas Paparkan Capaian RI & Terobosan di 2019

Jakarta, CNBC Indonesia - Tahun 2018 baru saja berlalu. Berbagai capaian diraih dan tantangan dihadapi pemerintah Indonesia.

Salah satu yang menonjol adalah keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo di tahun keempat kepemimpinannya menurunkan angka kemiskinan menjadi di bawah 10% atau single digit untuk kali pertama dalam sejarah negara ini.

Selain itu, inflasi juga mampu dijaga di batas bawha target pemerintah meskipun pertumbuhan ekonomi masih meleset dari target.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memaparkan sejumlah tantangan yang berhasil ditangani pemerintah sepanjang tahun lalu dalam wawancara eksklusif dengan Prima Wirayani dan Rehia Sebayang dari CNBC Indonesia, Jumat (28/12/2018).

Foto: Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Selain itu, mantan menteri keuangan itu juga membeberkan terobosan yang akan diambil lembaganya memasuki tahun 2019.

Simak kutipan wawancaranya berikut ini.

Bisa Bapak ceritakan capaian Bappenas sepanjang tahun 2018?

Tentunya kalau bicara capaian Bappenas, kita bukan bicara capaian institusi. Tapi bagaimana yang direncanakan di awal tahun bisa terimplementasi sepanjang tahun 2018 ini. Yang pertama tentunya kalau kita lihat dari beberapa target yang kita upayakan, misal dari sisi pertumbuhan ekonomi, kelihatannya menjelang akhir tahun, terutama pada triwulan keempat ketika ada pengaruh yang cukup signifikan dari pelemahan mata uang maupun dari performance ekspor kita yang mungkin juga kurang baik sehingga akhirnya mungkin pertumbuhannya lebih antara 5,1%-5,2% tapi mungkin lebih dekat ke arah 5,1%.

Jadi artinya kalau kita lihat ini masih di bawah yang namanya pertumbuhan potensial PDB Indonesia, yang menurut hitungan kami terakhir itu sekitar 5,3%. Sehingga harus kita upayakan nanti 2019 diupayakan agar lebih dekat ke arah pertumbuhan potensial tadi yang 5,3%.

Kemudian dari sisi capaian angka kemiskinan misalkan, angka kemiskinan kalau berdasarkan Susenas Maret itu sudah satu digit, 9,8%. Jadi, yang pertama kali bisa dicapai sepanjang sejarah republik ini. Kita berharap di Susenas yang September kemarin yang mungkin keluarnya baru Januari atau Februari mudah-mudahan angka kemiskinannya bisa turun lagi dari 9,8. Barangkali mendekati 9,5% dan kemudian nanti di dalam rencana 2019 kita targetkan kemiskinan di antara 8,5-9,5%.

Yang lain, 2018, yang sudah ada datanya misalnya pengangguran. Pengangguran itu berdasarkan Sakernas yang terakhir bulan februari atau Agustus itu 5,3%. Jadi, masih ada kemungkinan untuk bisa sesuai target 5%. Dan kita harapkan di tahun depan bisa kita dorong di bawah 5%.

Mungkin capaian yang juga cukup baik adalah inflasi. Inflasi kita sepertinya tahun ini karena tinggal bulan Desember, ya kemungkinan di seputaran 3%, yang merupakan mungkin inflasi terendah dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, artinya upaya kita untuk menjaga kestabilan harga sekaligus daya beli masyarakat tercermin melalui inflasi tadi. Tentunya masih ada ruang lagi untuk bisa mengurangi inflasi di tahun-tahun berikutnya.

Kemudian yang lain mungkin dilihat dari pencapaian pembangunan yang umum. Sebagian besar target misalkan untuk infrastruktur, kemudian juga kemarin ada data yang keluar mengenai stunting. Stunting kita turun dari 37% tahun 2014, turun menjadi 30% di 2018. Meskipun ini penurunan, 30% itu artinya masih hampir 1/3 dari anak balita kita yang mengalami stunting. Jadi artinya harus ada penguatan dan percepatan program penanganan stunting di 2019. Kira-kira itu mungkin awal dari highlight di 2018.

Bagaimana dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi RI tahun ini?

Ya tadi itu saya katakan kan antara 5,1%-5,2% tapi kemungkinannya lebih mendekati ke arah 5,1%. Jadi kalau 5,1% sekian, itu mungkin ya perkiraan saya 5,15% atau lebih rendah.

Ya, upside-nya tentunya masih bertumpu pada perbaikan daya beli masyarakat. Kita lihat pada pertumbuhan konsumsi masyarakat yang sudah kembali lagi ke teritori 5% atau sedikit di atas 5%. Kemudian investasi juga mengalami perbaikan sekitar 7% dibanding sebelumnya.

Downside-nya mungkin dari ekspor. Di mana ekspor itu tumbuhnya rendah sekali dan yang masalah adalah defisit di neraca perdagangannya. Ekspor dikurangi impor yang pada tahun ini ya mengalami defisit. Dan ini juga tentunya berpengaruh pada defisit transaksi berjalan yang kemudian ujungnya larinya kepada kurs. Tapi kalau kita lihat pertumbuhan itu dari sisi pengeluaran itu seperti itu.

Di sisi sektoralnya yang saya perhatikan sektor manufaktur seperti biasa tumbuh agak di bawah dari pertumbuhan ekonominya. Pertanian itu relatif stabil, artinya tidak berbeda jauh dari sebelumnya dan mungkin ada sektor-sektor lain, konstruksi tumbuh cukup tinggi, stabil tinggi. Perdagangan sudah mulai membaik karena tadi konsumsi masyarakat membaik. Nah mungkin yang biasanya tumbuh tinggi di atas double digit seperti telekomunikasi, transportasi, mungkin agak sedikit turun. Tapi tetap dia adalah pertumbuhan tertinggi di antara sektor di Indonesia.

Foto: Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun depan?

Proyeksi kita ya kita mengikuti proyeksi APBN yaitu 5,3% dan itu seperti saya katakan tadi harus kita upayakan tercapai karena itulah seharusnya pertumbuhan potensial yang bisa dicapai.

Kalau pertumbuhan potensial bisa dicapai berarti kita sudah menggunakan seluruh kemampuan dan kekuatan secara benar sehingga 5,3% bisa tercapai meskipun tadi upside-nya ada kemungkinan artinya bagaimanapun ekspor kita akan tergantung pada komoditas dan kemungkinan ya harga komoditas seperti batu bara, CPO, dan minyak ya mungkin tidak melonjak tertinggi. Ya mungkin relatif stabil. Artinya kalaupun ada peningkatan ya peningkatan yang relatif kecil sehingga fokus pada ekonomi kita di sektor pengeluaran harus tadi: pertama menjaga daya beli, makanya inflasi harus tetap bisa ditekan, dijaga disekitar 3% atau bahkan diupayakan kita sekarang masuk teritori di bawah 3%. Sehingga daya beli yang tercermin melalui konsumsi masyarakat bisa stabil 5% atau lebih. Sehingga kalau konsumsinya 5%, karena dia paling besar, otomatis itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

Nah, bagaimana supaya dari 5% yang konsumsi ini jadi 5,3%? Itu berarti bertumpu pada investasi dan ekspor. Nah, kita harapkan investasi. Sekarang memang ada nuansa wait and see seperti biasa karena tahun politik tapi mudah-mudahan setelah bulan April nuansa wait and see ini berkurang atau hilang sehingga relevansi investasi bisa lebih cepat dan terutama yang kita harapkan relevansi investasi di industri manufaktur.

Kalau kita lihat sudah banyak komitmen misalkan Lotte dari Korea ingin membangun petrochemical yang besar di daerah Cilegon. Kemudian ada ekspansi investasi untuk baja di Morowali misalkan. Belum lagi yang pengembangan kawasan industri terutama di Kendal dan Gresik yang barangkali bisa juga menarik FDI [penanaman modal asing/ PMA] lebih besar. Kita harapkan juga FDI mulai masuk untuk pengembangan kawasan wisata. Nah, dari situ kita harapkan 2019 sumbangan investasi bisa lebih tinggi plus barangkali yang harus diupayakan agar tidak lagi terjadi defisit di neraca perdagangan.

Meskipun mungkin ekspor tidak tumbuh tinggi, paling tidak kita bisa mulai menjaga impor. Impor ini kan kalau memang untuk bahan baku batang modal tidak terelakkan. Tetapi paling tidak impor yang terkait BBM, ini yang sekarang jadi perhatian kita bagaimana caranya agar kita mengurangi defisit yang diakibatkan oleh impor BBM yang memang cukup besar.

Apa yang ingin pemerintah sampaikan kepada para investor yang memilih wait and see di tahun politik?

Ya tadi, mau tidak mau secara nature kan mereka akan melihat seperti biasa ya itu hak mereka. Mereka yang punya uang dan mereka yang bisa mengukur risiko. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah tentunya memberikan penjelasan klarifikasi ke mereka bahwa kita ini menyelenggarakan pemilu bukan pertama kali. Ini sudah kesekian kali, kematangan berdemokrasi kita makin baik.

Dan kalau kita lihat pengalaman 2014, 2009, ya sebenarnya hampir tidak ada perubahan yang mendasar dalam konteks iklim investasi. Bahkan yang kita bisa lihat kan setiap pemerintahan itu selalu berusaha untuk mendatangkan investasi dalam jumlah besar karena secara jujur, ekonomi Indonesia masih membutuhkan arus investasi. Tentunya kita berharap investasi domestik, tapi karena kemampuan domestik masih terbatas, kita masih membutuhkan investasi PMA, asing.

Investasi asing ini kita harapkan akan lebih banyak didorong kepada sektor yang menciptakan lapangan kerja dan sektor yang bisa berpotensi ekspor atau sektor yang bisa menggantikan impor yang selama ini kita lakukan. Ini yang sedang kita dorong supaya mereka sadar bahwa Indonesia itu sebenarnya stabil kok secara politik. Pergantian pemerintah ya sama dengan Amerika juga ganti pemerintah setiap 4 tahun. Negara lain juga begitu. Negara-negara demokratis yang lain ya, India atau di Eropa misalkan.

Jadi tidak ada yang aneh dengan pemilu ini sebenarnya. Tapi ya kita maklumi kalau mereka wait and see-nya itu lebih menunda. Artinya menunda realisasi. Kerena kan data yang masuk investasi adalah realisasi investasi, bukan komitmen. Jadi, mereka sebenarnya sudah komitmen tapi realisasinya mungkin tadinya misalnya akhir tahun ini, dia undur jadi bulan Mei atau bulan Juni misalkan.

Jadi kita harapkan tadi, investasi akan menyumbang kepada upaya kita mencapai pertumbuhan potensial 5,3% di 2019.

Ada beberapa asumsi makro tahun ini yang meleset. Bagaimana upaya pemerintah untuk memastikan agar asumsi makro tahun depan bisa tercapai?

Menurut saya kan intinya praktis hanya di dua sebenarnya kan, pertumbuhan ekonomi sama nilai kurs. Tapi kan inflasi malah di bawah [target]. Artinya bahkan bisa di bawah range, kan range-nya itu sebenarnya 3,5% plus minus 1%, ya kita bisa di sisi bawahnya sekarang.

Memang yang masih menjadi pertanyaan sekarang adalah pergerakan dari the Fed-nya sendiri. Kita lihat kalau the Fed mengikuti agenda mereka sendiri yang perkiraannya kan waktu itu BI menyarankan [asumsi kurs] Rp 15.000 untuk tahun depan, nilai tukar. Padahal hari ini kita melihat ada pergerakan cukup bagus di seputaran 14.500 misalkan.

Nah tahun depan, yang menjadi pertanyaan adalah masih seberapa jauh Fed akan menaikkan karena dari sisi Fed-nya mungkin iya tetap menjalankan agenda yang memang sudah dia siapkan. Itu yang diantisipasi dengan kemungkinan nilai tukar Rp 15.000.

Tapi kalau kita lihat kemarin mulai ada friksi antara pemerintah Presiden Trump dengan the Fed. Presiden Trump intinya menganggap the Fed ini terlalu cepat dan terlalu agresif menaikkan tingkat bunga sehingga barangkali bagi Trump itu kan kalau ekonomi Amerika sendiri tingkat bunganya naik itu kan berarti bisa mengurangi investasi sehingga akhirnya kita tidak tahu apakah the Fed akan sesuai agendanya atau dia akan agak sedikit relaxing, tidak terlalu agresif menaikkan sehingga itu akan berpengaruh juga terhadap nilai tukar kita.

Jadi, memang ini masih ada debat apakah ini akan menjurus mendekati Rp 15.000 atau lebih ke Rp 14.000, tergantung nanti posisi dari the Fed.

Internalnya kita harus benar-benar serius mengurangi defisit transaksi berjalan dan menurut saya kita bisa fokus dulu kepada pengurangan impor BBM tadi. Pertama B20 dilaksanakan dengan serius, TKDN juga dilakukan demikian, ya untuk proyek-proyek macam-macam. Proyek investasi maupun infrastruktur dan tentunya harus ada upaya lain lagi untuk mengurangi ketergantungan impor, termasuk impor barang konsumsi yang sekarang cukup marak sebagai akibat perdagangan online.

Foto: Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Apa saja terobosan yang direncanakan Bappenas tahun depan?

Tentunya selain pertumbuhan kan kita concern juga dengan target-target yang terkait dengan pembangunan. Kemiskinan kita harapkan ada di range 8,5%-9,5%. Pengangguran 4,8%-5,2% jadi lebih ke arah 5% atau sedikit kurang dari 5%. Kemudian indeks pembangunan manusia kita harapkan sudah mendekati 72, naik lagi. Dan kemudian Gini ratio-nya kita harapkan menurun ke arah 0,38-0,385.

Tentunya harus ada terobosan. Nah terobosannya pertama yang menjadi tema itu adalah pemerataan. Pemerataan itu adalah menjadi tujuan utama yang harus dilakukan melalui pertumbuhan yang berkualitas. Karena biasanya selama ini orang berpikir, kita berpikir bagaimana pertumbuhan itu tidak menggangu pemerataan. Tapi kita coba agak dibalik bagaimana agar pemerataan itu yang menjadi tujuan. Nah pertumbuhan berkualitas itu adalah instrumennya.

Jadi yang kita dorong adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan yang berkualitas. Nah pertumbuhan berkualitas tentunya kita memberikan penekanan kepada infrastruktur dasar. Kalau selama ini orang membicarakan infrastruktur mungkin seolah-olah hanya jalan tol atau bandara, pelabuhan, pembangkit listrik. Kita tidak boleh melupakan ada infrastruktur dasar: air bersih, sanitasi, jalan desa, irigasi yang harus menjadi perhatian. Jadi kita memberikan perhatian lebih di situ dalam rangka pertumbuhan berkualitas.

Kemudian kedua, infrastruktur yang menunjang konektivitas. Karena bagaimanapun pemerataan bisa dicapai, bisa diperbaiki kalau pemerataan antar kelompok pendapat bisa dicapai, kalau kita bisa memperbaiki juga pemerataan antar daerah.

Nah pemerataan antar daerah bisa diperbaiki kalau daerah-daerah yang tertinggal, yang biasanya terisolir itu mulai diberikan akses yang lebih baik. Khususnya akses terkait konektivitas apakah melalui darat, laut, maupun udara.

Di Papua misalkan, 2019 kita akan fokus seperti tol udara. Jadi tidak hanya bandara yang sudah ada, tapi memperbanyak air street, landasan-landasan. Jadi cukup landasan saja yang penting pesawat bisa mendarat, bisa terbang lagi di berbagai daerah supaya keterjangkauan konektivitas makin baik.

Kemudian di banyak daerah termasuk Papua juga jalan terus, jalan arteri antar daerah yang membuka konektivitas, kualitas jalannya juga terus diperbaiki. Kemudian program tol tetap dilanjutkan karena bagaimanapun masih banyak daerah yang selama ini, yang hari-hari ini masih harus membayar harga mahal hanya karena terbatasnya pasokan dari laut.

Bagaimana soal progres pemindahan ibu kota?

Tunggu di April. Artinya, bagaimanapun pembinaan ibukota ini harus keputusan politik, jadi harus ada keputusan politik yang mendukung. Sedangkan posisi kami adalah menyiapkan kajian mengenai kelayakannya, kajian mengenai pembiayaannya, kajian mengenai lokasinya sampai kajian mengenai posisi ibu kota itu dalam konteks nasional.

Karena yang kita bicarakan ini adalah ibukota pemerintahan. Jadi kita tidak memindahkan Jakarta ke daerah lain, yang kita pindahkan adalah fungsi pemerintahannya. Untuk mengurangi beban Jakarta sebenarnya. Karena Jakarta akan terus diposisikan sebagai kota bisnis, perdagangan, yang kelasnya bukan lagi nasional, tapi harus internasional.

Indonesia berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi single digit untuk kali pertama. Bisa Anda ceritakan upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk mencapai hal itu?

Pertama angka kemiskinan itu kan kecenderungannya menurun terus dari sejak orde baru, tapi kemudian terjadi kenaikan mendadak pada waktu krisis 98. Sehingga sesudah krisis 98 angka kemiskinan kita balik di atas 20%, yang tadinya sudah menyentuh 12%-13% di akhir orde baru. Tapi naik lagi menjadi 24% setelah krisis.

Kemudian pemerintahan setelah krisis itu juga terus menurunkan. Tentunya penurunan kemiskinan itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pasti harus ada pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terkendali.

Kenapa harus ada pertumbuhan ekonomi ya karena orang itu baru bisa keluar dari kemiskinan kalau dia mendapatkan income yang memadai dan mendapatkan akses pelayanan infrastruktur dasar yang memadai.

Dari mana dia bisa dapat income, akses pelayanan dan akses infrastruktur? Ya income dia bisa dapatkan kalau ada kegiatan ekonomi. Dia bekerja atau dia punya usaha. Usaha skala mikro misalkan. Bagaimana dia bisa dapat kerjaan atau bisa berusaha? Ya kalau ada perkembangan ekonomi.

Jadi, perkembangan ekonomi tetap penting, pertumbuhan ekonomi, karena memberikan kesempatan bagi masyarakat yang masih miskin untuk bisa mendapatkan pekerjaan, mendapatkan income yang layak, sehingga dia bisa keluar dari kemiskinan. Tapi tidak cukup hanya income, harus ada infrastruktur dasar, harus ada pelayanan dasar.

Kenapa ini harus ada? Ini mungkin sedikit menjelaskan dari sisi mikronya. Misalkan jamu sebagai orang yang harus berdiri sendiri, kamu bisa hidup kalau pendapatan kamu sama atau lebih besar daripada pengeluaran kamu.

Foto: Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Nah pendapatan tadi saya sudah sampaikan itu dicapai kalau ada pertumbuhan ekonomi, kalau ada kesempatan kerja, kesempatan berusaha, kamu masuk situ dan kamu bisa mendapatkan income. Pertanyaannya, income ini kan tidak 100% kamu pegang sendiri. Pasti ada yang harus dikeluarkan. Nah berarti pemerintah harus punya intervensi untuk menyediakan layanan pendidikan yang terjangkau, kesehatan yang terjangkau, BPJS misalkan. Kemudian infrastruktur dasar yang terjangkau, misalkan ya kamu harus gampang mendapatkan akses air bersih, sanitasi, supaya kamu sehat. Atau kamu punya akses jalan di sekitar lingkungan, punya akses terhadap public transportation supaya kamu gampang mencapai tempat kerja.

Kalau pemerintah tidak turun tangan di bidang infrastruktur, pelayanan dasar ini, bisa-bisa pengeluaran kamu di atas income. Jadi, percuma kamu dapat kesempatan kerja tapi ternyata kamu tetap tekor istilahnya karena outcome lebih besar.

Nah di sinilah pemerintah harus turun tangan, memastikan yang namanya pengeluaran ini benar bisa pada level yang dijangkau oleh kelompok seperti kamu misalkan yang punya pendapatan tertentu.

Jadi harus diupayakan supaya pendidikan itu terjangkau. Harus ada anggaran pendidikan dari pemerintah yang cukup, 20%, kesehatan 5% dari APBN misalkan. Kemudian infrastruktur dasar di dalam berbagai proyek baik di pusat maupun daerah, jadi kira-kira seperti itu kita melihat bagaimana strategi mengatasi kemiskinan. Itu cara pertama.

Kedua adalah, kalau cara pertama ini berlaku umum, artinya berlaku untuk semua lapisan masyarakat. Tetapi kalau kita lihat struktur kemiskinan kita, itu ada kelompok yang namanya kemiskinan ekstrem atau kemiskinan kronis. Jadi kalau ini misalnya garis kemiskinan, kelompok ini income-nya itu hanya 80% dari kemiskinan.

Pada intinya gini, semua orang di bawah garis kemiskinan kan orang miskin kategorinya, tapi yang di bawah 80% dari garis kemiskinan itu kita sebut sebagai kemiskinan kronis. Nah yang kemiskinan kronis ini tidak akan cukup kalau hanya menggunakan pendekatan yang nomor 1 tadi. Pendekatan hanya dengan mengandalkan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, kesempatan berusaha atau mengandalkan program pemerintah dalam pelayanan dan infrastruktur dasar. Ini harus ada ekstranya. Apa ekstranya? Ekstranya harus ada bantuan langsung pemerintah kepada rumah tangga yang ada di bawah 80% garis kemiskinan. Inilah kenapa ada program seperti keluarga harapan, kalau dulu kan bantuan tunai, dulu namanya BLT. Terus berubah jadi bantuan tunai bersyarat, yang sekarang namanya PKH. Ini bantuan tunai tapi bersyarat.

Kemudian kedua ada raskin, dirubah namanya jadi rastra, dan sekarang dirubah formatnya menjadi bantuan pangan non-tunai. Kemudian ada penerima bantuan iuran BPJS, kartu Indonesia sehat, itu kan kamu dapat asuransi tanpa membayar premi. Dan keempat, karena ada anak yang sekolah, meskipun pendidikan sudah gratis dari lama, tapi kan gini, percuma kamu sekolah gratis gak usah bayar uang sekolah tapi kamu tidak optimal prestasi sekolahnya, bukunya gak cukup, seragamnya gak memadai, terus kebutuhan sekolahnya juga gak ada. Artinya untuk menunjang belajar mengajarnya. Nah disinilah harus ada kartu Indonesia pintar. Dulu namanya bantuan siswa miskin. Nah dengan kombinasi ini, kita harapkan 80% garis kemiskinan ini paling tidak dia dengan bantuan pemerintah tadi bisa terangkat mendekati garis kemiskinan.

Kemudian dengan kombinasi dengan nomor satu tadi, kita harapkan dia keluar dari garis kemiskinan.

Jadi kira-kira strateginya seperti itu dan itu yang dilakukan dari tahun ke tahun, dari sejak krisis. Nah pembuatannya justru kalau di awal-awal 2000-an itu hanya pada nomor 1, kemudian dipertengahan tahun 2000-an mulai diperkuat ini yang tepat sasaran.

Tapi kan kita tau di awalnya raskin tidak tepat sasaran, tidak tepat jumlah, tidak tepat waktu, tidak tepat sasarannya. Jadi efektivitas dari raskin terhadap kelompok 80% di bawah garis kemiskinan ini kurang. Meskipun ada manfaatnya tapi kurang. Kemudian PKH tadi awalnya diluncurkan hanya 4 juta, kemudian dalam pemerintahan ini kita naikkan jadi 6, terus akhirnya 10. Kenapa? Ya kita ingin mempercepat orang keluar dari garis kemiskinan.

Jadi yang tercover itu tidak hanya yang 80% dari garis kemiskinan, pada intinya bahkan orang yang mepet dengan garis kemiskinan, meskipun lewat tapi mepet, itu juga di support supaya dia punya daya tahan untuk tidak jatuh kembali.

Studi kita menunjukkan, siapa yang masuk kelompok miskin ada 2. Orang miskin baru maksudnya anaknya orang miskin. Kan orang miskin punya anak, anaknya kan jadi bagian dari orang miskin. Kemudian yang kedua adalah orang yang jatuh dari atasnya, dari tadinya tidak miskin kembali miskin. Ini sebabnya macam-macam, satu bencana misalkan, kedua gagal panen misalkan, ketiga gangguan kesehatan, dan keempat gangguan ekonomi misalkan bangkrut atau segala macam.

Ini kan kelompok rentan. Kelompok rentan ini kan harus dijaga dengan bantuan langsung tepat sasaran tadi. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah sekarang adalah memperkuat bantuan langsung tepat sasaran disamping menjaga/mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga inflasi, memperluas akses pelayanan dasar dan infrastruktur dasar, ditambah bantuan langsung tepat sasaran.

Jadi kalau anda tanya apa sih yang dilakukan pemerintah sehingga bisa menurunkan kemiskinan sampai di bawah double digit, ya ini. Tapi memang makin rendah kemiskinan, makin susah menurunkannya.

Karena yang kita urus ini adalah kelompok yang tadi, 80% garis kemiskinan ekstrem dan yang paling bawah lagi. Ini kan memang mengangkatnya tidak mudah. Kadang-kadang mereka pun belum terakses dengan bantuan pemerintah karena tinggal di lokasi yang terisolir atau mungkin memang memutuskan itulah hidup mereka. Artinya mereka tidak mau terlalu tergantung pada pemerintah dan seterusnya.

Foto: Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Bagaimana dengan beberapa pihak yang mengatakan data BPS berbeda dengan kenyataan di lapangan?

Sekarang bagaimana mereka bisa, apakah mereka punya biro statistik sendiri? Sehingga bisa bilang data tidak sesuai dengan lapangan. Karena menurut saya ya kita harus percaya pada BPS dan BPS itu punya undang-undang statistik yang melindungi mereka untuk tetap independen karena mereka, orang bilang pemerintah akan selalu menganggap pemerintah bisa mengintervensi BPS, ga bisa. Justru kita harus bangga karena data statistik Indonesia termasuk data yang kredibilitasnya diakui dunia. Artinya apa? Berarti mereka percaya data BPS itu tidak diintervensi oleh pemerintah.

Banyak misalkan pertanyaan mengenai data pertumbuhan China misalkan, atau data di China. Kenapa? Ya karena mereka menganggap banyak intervensi. Di Indonesia tidak pernah seperti itu.

Dan kalau kita lihat untuk kemiskinan, yang dipakai itu sudah mendekati 3 dolar purchasing power parity per day data pengeluarannya. Kalau dirupiahkan memang seolah-olah kecil 400 ribu per individu. Itu yang kadang-kadang orang juga salah lihat, 400 ribu kan kecil. Gimana orang bisa hidup? Nah tentunya ini ya 400 ribu per kapita, per bulan, tetapi mereka lupa, orang kan gak tinggal sendiri. Kalau kita ngomong individu kan termasuk anak. Termasuk spouse, istri misalkan. Jadi yang harus kita hitung adalah per family, per family kita kan kalau gak anaknya dua, anaknya 3 rata-rata. Kalau 3 aja kita ambil, itu sudah berarti 4 kali 5, ya 2 juta per bulan. Dan itu rata-rata Indonesia. Kalau Jakarta nggak 400 ribu. Jakarta itu kalau tidak salah 500 ribu atau lebih. Jadi kalau Jakarta antara 2,5-3 juta per bulan. Memang masih sedikit di bawah UMR. Jadi intinya BPS sudah menggunakan standar kemiskinan yang memang menjadi standar internasional. Dolar dengan purchasing power parity tadi.

Bagaimana dengan progres gerakan filantropi Indonesia yang didukung Bappenas?

Kalau filantropi itu kan inisiatif dari masyarakat. Kita misalkan sudah bekerja dengan baik dengan BAZNAS, itu kan filantropi untuk Islam. Dan BAZNAS ini juga sama sasarannya yaitu pengentasan kemiskinan. Jadi yang kita lakukan adalah saling melengkapi dan singkronisasi. Jadi kalau BAZNAS bisa ikut mendukung program pemerintah ya kita tentunya kita upayakan ya artinya supaya sinkron gitu. Kalau mereka punya program sendiri, yang pasti ini saling melengkapi dengan pemerintah. Dengan sekarang-sekarang ini ada gerakan Sustainable Development Goals, justru kita perbanyak partisipasi dari filantropi. Tidak hanya zakat, tapi dari masyarakat umum atau dari kelompok agama lain. Gitu. Masyarakat, bukan swasta. Kalau swasta itu kesannya hanya perusahaan atau dunia usaha. Ini adalah masyarakat dan bahkan yang saya gembira dari gerakan filantropi di Indonesia saat adalah ini sudah mulai muncul arus/tren bahwa orang bisa jadi filantropi tanpa harus kaya dulu.

Karena dulu kan mikirnya saya akan jadi filantropi yang generous kalau saya sudah kaya. Pertanyaannya kapan kita akan kaya? Dan apakah kita akan kaya? Sehingga sebenarnya kalau niatnya begitu berarti gak niat sebenarnya. Nah sekarang ini beda. Dia udah nggak peduli lagi apakah saya itu udah kaya, belum kaya, atau sedang akan kaya, tapi yang pasti saya ingin jadi filantropi. Inilah yang kemudian membuat filantropi Indonesia menjadi besar, karena semangatnya tidak lagi hanya bergantung kepada perusahaan CSR atau charity dari orang kaya, tetapi sifatnya masal.

Dan jangan salah loh, sekarang ini, ya memang karena kita kan makin banyak bencana, tapi coba kalian perhatikan setiap kali ada bencana selalu ada pengumpulan. Itu harus dilihat sebagai semangat filantropi yang muncul. Karena yang ngasih sumbangan itu tidak semua orang yang sanggup, bahkan ada anak sekolah. Anak sekolah menyisihkan uang jajan mungkin 10 ribu, 20 ribu, untuk sumbangan. Itu sudah jadi bibit filantropi. Makanya Indonesia itu selalu dianggap salah satu bangsa yang paling tinggi rasa memberinya. Keinginan memberinya itu tinggi, kalau jumlah kan memang relatif. Keinginan memberi selalu dalam ranking atas dan itu menurut saya adalah dasar yang bagus untuk filantropi kita makin kuat tanpa harus mengandalkan orang-orang kaya, tidak harus punya semacam Gates foundation untuk membuat filantropi kita menjadi besar. Justru yang harus kita perkuat adalah basis dari filantropinya itu. Bisa melalui jalur agama, bisa melalui jalur masyarakat, dan bisa melalui jalur yang sifatnya memang insiatif individu.
(prm/prm) Next Article Keliling Pasar Becek Hingga Bangun Bisnis Beraset Rp 2 T