Jakarta, CNBC Indonesia - Infrastruktur terutama jalan menjadi tulang punggung bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Keberadaan jalan tidak hanya menghubungkan antar wilayah tapi juga menjadi memangkas biaya logistik sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi.
Namun, tidak semua presiden yang pernah memimpin Indonesia memiliki kesempatan ataupun biaya yang cukup untuk membangun jalan dalam jumlah besar Indonesia.
Pada masa Presiden Soekarno, misalnya, pembangunan infrastruktur di awal kemerdekaan sangat sulit dilakukan terutama karena masih terjadinya perang dan pemberontakan.
Indonesia juga kesulitan untuk mengembangkan infrastruktur di era awal reformasi karena situasi politik yang bergejolak. Sepanjang 1999-2001 saja, Indonesia berganti pemimpin sebanyak tiga kali mulai dari BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, hingga Megawati Soekarnoputri. Pembangunan infrastruktur terutama jalan baru digalakkan lagi pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
 Foto: Kementerian PUPR Jalan tol |
Minimnya anggaran, rumitnya pembebasan lahan, terbatasnya sumber pembiayaan, serta lambatnya eksekusi juga menjadi persoalan yang kerap hadir dalam proses pembangunan infrastruktur.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, hingga tahun 2021, jumlah tol yang telah beroperasi sebesar 61 ruas dengan total panjang
2.378 km. Ruas jalan tol terpanjang adalah Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung dengan panjang 189,4 km, sedangkan tol layang
terpanjang adalah Jakarta-Cikampek II Elevated (MBZ) dengan panjang 38 km.
Sementara itu, hingga Desember 2020, total panjang jaringan jalan mencapai 539.353 km (belum termasuk jalan tol). Jaringan jalan tersebut terbagi dalam panjang jalan nasional (47.017 km), panjang jalan provinsi (54.554 km), dan panjang jalan kabupaten/kota (437.782 km).
Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pekerjaan Umum, jaringan jalan Indonesia bertambah sepanjang 174.170 km termasuk jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota.
Pada masa pemerintahan Soeharto berakhir di tahun 1999, panjang jalan mencapai 374.196 km. Namun, panjang jalan terus berkurang di masa pemerintahan BJ Habibie dan Gus Dur. Pada tahun 2001, saat masa pemerintahan Presiden Gus Dur berakhir, jaringan jalan mencapai 352.762 km atau bertambah 4.679 km.
Pada tahun 2004, atau tahun terakhir kepemimpinan Presiden Megawati, jaringan jalan bertambah 20.166 km dari tahun 2001 menjadi 372.928 km.
Sepanjang periode 2004-2014, atau selama Presiden SBY panjang jaringan jalan bertambah 144.825 km menjadi 517.753 km.
Presiden Joko Widodo, Rabu (14/4), mengatakan dalam 40 tahun terakhir, Indonesia hanya mampu membangun ruas tol sepanjang 780 kilometer. Namun, sejak menjabat pada 2014, pembangunan infrastruktur terus dikebut.
CNBC mencoba merangkum pembangunan jalan yang dilakukan tujuh presiden Indonesia dengan merujuk pada data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Pusat Statistik, dan buku Jalan di Indonesia; Dari Sabang Sampai Merauke.
1. Era Soekarno (Masa jabatan 18 Agustus 1945- 12 Maret 1967)
Jalan pertama yang dibangun Soekarno adalah jalan yang membentang dari Kebayoran Baru-Jakarta, Jalan tersebut dibangun sebagai pembangunan Kota Metropolitan pada tahun 1955-1958.
Lebar jaringan jalan tersebut mencapai 40 meter. Jalan tersebut kini dikenal dengan nama Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH Thamrin.
2. Era Presiden Soeharto (masa jabatan 12 Maret 1967-21 Mei 1998)
Masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dikenal sebagai zaman pembangunan, termasuk membangun infrastruktur besar-besaran. Kondisi politik yang stabil serta oil boom mendukung pemerintahan Soeharto untuk membangun berbagai sarana infrastruktur terutama yang bersifat basic seperti jalan raya.
Pada era Soeharto pula, pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar 7-8% of PDB untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Soeharto juga mengawali pembangunan jalan tol di Indonesia, yakni Tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi).Jalan tol ini dibangun pada 1973 dan diresmikan pada 1978. Untuk membangun jalan ini, pemerintah membentuk PT Jasa Marga sebagai BUMN pengelola tol.
Total konstruksi jalan tol Jagorawi menghabiskan dana sekitar Rp 16 miliar dengan ruas jalan sepanjang 52 kilometer. Selama masa pemerintahannya yang berlangsung lebih dari 30 tahun, Soeharto membangun jalan tol sepanjang 490 km.
Di antaranya adalah jalan Tol Prof Sedyatmo di Jakarta-Tangerang, Tol Cawang-Tomang, Tol Semarang, Tol Jakart-Tangerang, Tol Surabaya-Gempol, Tol Jakarta-Cikampek, Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera), dan Tol Palikanci (Palimanan-Kanci) di Cirebon.
3.Era Presiden BJ Habibie (masa jabatan 21 Mei 1998- 20 Oktober 1999).
Masa Presiden BJ Habibie yang kurang dari 2 tahun, krisis ekonomi, penuh dengan konflik politik dan ancaman disintegrasi menyulitkan pemerintahannya untuk membangun proyek-proyek infrastruktur. Adapun, fokus pemerintahan Presiden Habibie adalah memuluskan proses transisi dari Orde Baru ke masa reformasi.
Satu keputusan penting pada masa Presiden Habibie adalah penyelenggaraan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah menjadi penting karena pembangunan ekonomi termasuk infrastruktur tidak lagi Jakarta sentris.
Selama masa pemerintahannya yang kurang daru dua tahun, BJ Habibie membangun jalan tol sepanjang 7,2 km.
4. Era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (masa jabatan 20 Oktober 1999-23 Juli 2001)
Selama masa pemerintahannya, Gus Dur hanya membangun jalan tol sepanjang 5,5 km atau yang paling sedikit dibandingkan dengan presiden lain.
5. Era Presiden Megawati Soekarnoputri (masa jabatan 23 Juli 2001- 20 Oktober 2004)
Selama kurang dari 4 tahun memerintah Indonesia, Megawati membangun jalan tol sepanjang 34 km. Satu catatan penting di era Megawati adalah dibangunnya jalan tol di atas air yakni Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) atau Jalan Tol Suramadu.
6. Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, atau SBY (masa pemerintahan 20 Oktober 2004- 20 Oktober 2014)
Stabilitas politik, booming komoditas seperti batu bara dan sawit membantu pemerintahan Presiden SBY dalam membangun infrastruktur.
Pemerintahan SBY juga melahirkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. UU ini menjadi penting karena selama ini pembebasan lahan menjadi proses tersulit dalam pembangunan jalan.
Sepanjang dua periode memerintah Indonesia, Presiden SBY membangun jalan tol sepanjang 212 km.
Di antara jalan tol yang dibangun Presiden SBY adalah Tol Sadang-Cikamuning dan tol Benoa di Bali. Tol benoa merupakan tol di atas air kedua yang dibangun pemerintah Indonesia setelah Suramadu.
7. Era Presiden Joko Widodo atau Jokowi (20 Oktober 2014-sekarang)
Setelah era Soeharto, Joko Widodo merupakan presiden Indonesia yang menggiatkan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Anggaran infrastruktur juga dialokasikan secara masif dari sekitar Rp 56 triliun rupiah di era SBY kini menjadi lebih dari Rp 300 triliun,
Pemerintahan Jokowi juga merumuskan proyek strategis nasional atau PSN sebagai dokumen penting untuk memandu pembangunan proyek infrastruktur penting dan strategis mulai dari Trans Papua hingga jalan tol di luar Jawa.
Jokowi juga giat membangun jalan tol di luar Jawa, termasuk Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) yang menjadi jalan tol pertama di Kalimantan.
TIM RISET CNBC INDONESIA
