Tangani Covid, RI Diramal Bakal Habiskan Lebih Dari 2.000 T!

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah ketidakpastian pandemi Covid-19, pemerintah diusulkan untuk tetap menganggarkan dana penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC PEN) sebagai upaya menolong masyarakat kelas menengah ke bawah untuk bisa tetap memenuhi kebutuhannya.

Direktur Eksekutif Institute Development on Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengungkapkan dana PEN di tahun depan masih dibutuhkan karena vaksinasi masyarakat Indonesia belum selesai.

"Vaksinnya sendiri, fasilitas dan nakesnya dibebankan dari dana PEN. Jadi pasti masih dibutuhkan," jelas Tauhid kepada CNBC Indonesia, Kamis (12/8/2021).

Selain itu, adanya ketidakpastian kapan pandemi berakhir, pemerintah juga masih harus mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial, mendorong UMKM dan dunia usaha untuk bisa beroperasi, dan terpenting untuk bisa mendorong daya beli masyarakat.

"Gak bisa tiba-tiba gak ada dana PEN. Kecuali ada tanda-tanda kasus pemulihan di seluruh dunia relatif rendah. Tapi itu pun masih tetap dibutuhkan," kata Tauhid melanjutkan.

Pilihan Redaksi Heboh Data Kematian Akibat Covid RI Dihapus, Ada Apa Nih? Ganjil-Genap di DKI Sudah Berlaku, Catat 8 Titiknya Tak Latah 'Damai dengan Covid', Selandia Baru Buka Diri 2022 Perokok Makin Banyak, Cukai Rokok Harus Naik Lagi!

Berdasarkan perhitungan dan melihat realisasi belanja APBN yang sudah berjalan, Tauhid memandang setiap dana PEN yang digelontorkan, pasti membuat defisit APBN menjadi membengkak.

Dari perhitungannya setiap defisit 1% APBN terhadap PDB (Produk Domestik Bruto), itu setara dengan Rp 200 triliun, defisit 2% setara dengan Rp 400 triliun dan seterusnya.

"Biasanya perhitungan saya seperti itu, pengalaman setiap 1% defisit, pemerintah menambah utang Rp 200 triliun," tuturnya.

Tauhid mencontohkan, pada tahun 2020, dengan realisasi belanja pemerintah dari program PC PEN terealisasi sebesar Rp 579,78 triliun atau 83,4% dari pagu anggaran yang sebesar Rp 695,2 triliun, membuat defisit APBN sepanjang 2020 setara 6,09% dari PDB atau sebesar Rp 956,3 triliun.

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) dan Kementerian Keuangan menetapkan defisit APBN 2022 berada pada kisaran 4,51% - 4,85%.

Dengan demikian, berdasarkan perhitungan Tauhid tersebut, maka pemerintah diperkirakan masih harus menganggarkan Dana PEN di tahun 2022 kurang lebih sebesar Rp 500 triliun hingga Rp 800 triliun.

Bila digabungkan selama tiga tahun, hingga 2022 mendatang, maka dana PEN bisa mencapai 2.124,5 triliun.

"Namun, sambil harus dilihat kasusnya, jika kasusnya turun maka anggaran PC PEN juga harusnya turun," jelas Tauhid.

Selagi pemerintah terus mengalokasikan dana PEN, maka menurut Tauhid tidak realistis jika defisit di bawah 3% bisa kembali pada 2023 sesuai dengan UU No 2 Tahun 2020.

"Karena PEN itu extra budget. Kalau dengan adanya PEN berarti agak berat, untuk bisa mengembalikan defisit di bawah 3% pada 2023. Butuh dua tahun lagi dari tahun itu, dengan asumsi kasus pandemi bisa dikendalikan bertahap," ujarnya.

"Masih sekitar 3,5% sampai 4% defisitnya di 2023, dengan kondisi covid masih ada. Tambahannya, defisitnya kalau 1% Rp 200 triliun, 2% Rp 400 triliun jadi untuk defisit di bawah 3% pada 2025, ada tambahan defisit mencapai Rp 600 triliun hingga Rp 700 triliun," kata Tauhid melanjutkan.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Menko Airlangga: Dana Pemulihan Ekonomi Sudah Cair Rp 355 T!