
RI Paling Depan, ASEAN Ramai-ramai Gencet Junta Myanmar

Jakarta, CNBC Indonesia - Tekanan internasional terus diberikan kepada pihak junta militerĀ Myanmar yang melakukan kudeta di negara itu pada 1 Februari lalu. Kali ini tekanan tambahan diberikan oleh Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN).
Beberapa negara ASEAN mengakui bahwa tekanan masih harus dilakukan untuk mempercepat proses rekonsiliasi demi terciptanya perdamaian dan stabilitas di Negeri Seribu Pagoda itu. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi misalnya meminta implementasi segera konsensus yang dicapai dalam pertemuan dengan junta April lalu di Jakarta.
"Indonesia sangat berharap bahwa implementasi lima poin konsensus perlu didorong setelah pertemuan ini dengan, sekali lagi, proses yang transparan," katanya dalam konferensi pers, dikutip Selasa (8/6/2021).
Menteri Luar Negeri Malaysia Hishammuddin Hussein mengatakan ASEAN harus mengakui bahwa kemajuan dalam konsensus itu sangat lambat. "Masyarakat internasional sedang menunggu tindakan ASEAN lebih lanjut," katanya di Twitter.
Senada dengan yang lainnya, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan upaya diplomatik ASEAN hanya masuk akal jika ada keinginan tulus di dalam Myanmar sendiri. Terutama untuk dialog dan negosiasi serta rekonsiliasi.
"Sejujurnya, kami kecewa dengan kemajuan yang lambat, sangat, sangat lambat," katanya kepada media.
Sebelumnya dalam pertemuan ASEAN dua bulan lalu, disepakatibahwa lima poin konsensus untuk Myanmar. Terdiri atas penyelesaian kekerasan, mengedepankan dialog, memberikan bantuan, menunjuk utusan khusus, dan mengirim delegasi ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak yang terkait.
Namun belum ditetapkan secara pasti siapa delegasi yang akan dikirimkan ke Negeri Seribu Pagoda itu. Myanmar sendiri masih berada dalam kekacauan sejak kudeta di mana warga pro demokrasi menuntut militer mundur dan Aung San Suu Kyi dibebaskan.
Menurut kelompok pemantau lokal, tercatat telah lebih dari 800 masyarakat sipil tewas atas aksi kekerasan junta hingga hari ini. Sementara itu situasi makin mengkhawatirkan dengan deklarasi 10 milisi etnis di negara itu yang menyatakan akan berperang melawan junta, yang memberi ancaman baru akan perang saudara.
Sebelumnya RI menjadi negara yang paling aktif bergerak terkait masalah kudeta junta militer Myanmar. Dari hari pertama terjadinya kudeta Myanmar, RI mengutuk kudeta tersebut dan prihatinan yang dalam atas terjadinya peristiwa itu.
Guna mewujudkan dialog yang inklusif, Presiden RI Joko Widodo sebelumnya mengusulkan shuttle diplomacy dalam ASEAN Leaders' Meeting (ALM) yang diselenggarakan di Jakarta pada 24 April 2021 lalu. Ini kemudian menghasilkan lima poin khusus konsensus dengan junta Myanmar.
(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Myanmar Membara Lagi, Pro Junta Militer Diserang Granat