Sri Mulyani Diserang DPR Soal Setoran Pajak Hingga Cukai

News - Lidya Kembaren, CNBC Indonesia
28 January 2020 16:13
DPR mempertanyakan ke Sri Mulyani soal pajak dan cukai.
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (28/1). Dalam raker ini, Sri Mulyani memaparkan realisasi kinerja APBN 2019 dan outlook perekonomian 2020.

Dalam raker, para anggota komisi XI juga mempertanyakan berbagai hal kepada Sri Mulyani, mulai dari kebijakan cukai hingga penerimaan pajak yang dalam beberapa tahun ini tidak pernah mencapai target.

Mengenai soal penerimaan pajak, ada beberapa anggota yang menyoroti dan mempertanyakan apa langkah yang akan dilakukan Kemenkeu untuk mencapai penerimaan pada 2020.




Sihar Sitorus dari fraksi PDI Perjuangan mengatakan "Dengan penerimaan pajak yang diasumsikan akan meningkat di 2020, kira-kira apa yang akan berbeda di 2020? Latar belakang ekonomi kita sepertinya sama dengan 2019, apakah akan ada penambahan item-item yang dipajaki atau apa?" katanya di Gedung DPR RI, Selasa (28/1/2020).

Said A dari fraksi PDI Perjuangan menyampaikan "Apakah ada skenario baru untuk sektor perpajakan tahun 2020? Mengingat tahun 2019 tidak tercapai targetnya dengan tantangan ekonomi global?" tanya Said.

Ia juga mempertanyakan mengenai Omnibus Law di bidang perpajakan. "Omnibus law bidang perpajakan ada di Komisi 11, akan ada kebijakan daerah di tarik ke pusat nantinya. Apakah pemerintah sudah menyiapkan sumber pendapatan baru untuk mengganti pendapatan yang hilang akibat perubahan peraturan tersebut," katanya.

Anis B dari fraksi PKS pun tak luput mempertanyakan mengenai penerimaan negara yang selalu tidak capai target.

"Penerimaan negara dari tahun ke tahun masih menjadi isu krusial. Apa mitigasi kemenkeu soal ini? Selama 5 tahun terakhir, pemerintah gagal mencapai target tax ratio, pemerintah Jokowi selalu gagal mencapai target perpajakan," katanya.

Juga ada Putri Komarudin dari fraksi Golkar juga mempertanyakan hal yang sama. Ia juga mempertanyakan tanggung jawab Kemenkeu di penanganan kasus Asabri.

"Bagaimana strategi Kemenkeu soal pencapaian target penerimaan pajak karena 5 tahun terakhir target penerimaan pajak tidak tercapai. Sejauh apa peran pengawasan yang Kemenkeu lakukan dalam bisnis ASABRI? Apakah ada pelanggaran yang mereka lakukan?" katanya.

Mengenai cukai, juga dipertanyakan oleh beberapa anggota, mulai dari dampak kenaikan cukai rokok pada tahun ini hingga perluasan pungutan cukai ke sektor lainnya selain rokok.

"Soal cukai rokok yang direncanakan akan naik, apakah ini efektif untuk mengurangi jumlah perokok? Saya melihat dari sisi sektoral, realisasi penerimaan pajak terbesar dari jasa keuangan dan asuransi di 2019," ujar Wartiah dari fraksi PPP.

Dolfie Fraksi PDI Perjuangan menagih soal kebijakan cukai, pada rapat tanggal 11 Desember 2019 yang lalu dengan Dirjen Bea Cukai, kami meminta untuk ada kajian pemberian cukai yang lebih luas dari plastik, tapi sampai hari ini belum disampaikan kajiannya, kalau sudah ada mohon disampaikan," katanya.

Fauzi Amro dari fraksi NasDem, "Coba beri paper kepada kami pilihan-pilihan sektor apa yang bisa diberi cukai selain rokok, kalau bisa pajakin saja semua seperti negara maju, supaya penerimaan negara kita meningkat," tegasnya.

Sri Mulyani pun belum memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan tersebut karena rapat ditunda hingga pukul 19.00 WIB.

"Saya skors rapat hingga pukul 7 malam nanti," ujar Ketua Komisi XI Ditto.


(hoi/hoi)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading