Buruh Bergerak, Iuran BPJS Tak Jadi Naik Pak Jokowi?

Cantika Adinda Poetri, CNBC Indonesia

03 October 2019 08:36

Buruh Bergerak, Iuran BPJS Tak Jadi Naik Pak Jokowi?

Jakarta, CNBC Indonesia - Ribuan buruh dari berbagai elemen menyampaikan tiga tuntutannya di kawasan gedung DPR/MPR/DPD Jakarta pada Rabu (2/10/2019). Salah satu tuntutannya yakni menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Akankah permintaan itu dikabulkan oleh Presiden Joko Widodo?

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, dua hari sebelum ribuan buruh turun ke jalan, atau tepatnya pada Senin (30/9/2019), Presiden Jokowi sudah menemui Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Diakui Pramono, Presiden Jokowi sudah mengetahui dan memahami apa yang menjadi tuntutan buruh.

Baca:

Buruh Minta 3 Tuntutan, Ini Respons Pengusaha

"Tentunya pemerintah juga melihat dan menyadari apa yang disampaikan buruh berkaitan dengan basic need (kebutuhan dasar) mereka. Dan hal-hal yang berkaitan tersebut, sudah diketahui," ujar Pramono kepada awak media di kantornya, Rabu (2/10/2019).

Pramono juga menyampaikan, terdapat permintaan dari pelaku usaha yang ingin dunia usaha lebih kompetitif. Hal itu, kata dia, menjadi tugas pemerintah untuk mempertemukan dan mencari jalan keluar, antara keinginan buruh dan pengusaha. Hal itu bertujuan agar, apa yang menjadi aspirasi buruh bisa terpenuhi.

"Kemudian dunia usaha ketiak trade war terjadi, Indonesia dianggap tidak dapat memanfaatkan secara maksimal. Karena banyak aturan yang mengikat kita sendiri, sehingga Vietnam, Kamboja lebih menarik dari pada Indonesia. Karena persolan di mana-mana berkaitan dengan tenaga kerja," kata Pramono.

Baca:

Demo Buruh Damai, Rupiah Jadi Runner Up di Asia

Adapun tiga tuntutan yang dilayangkan buruh, selain menolak kenaikan iuran BPJS Ketanagakerjaan, yaitu juga menolak revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Serta meminata agar PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan segera direvisi.

BERLANJUT KE HAL 2 >>>>>

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana menilai, unjuk rasa yang dilakukan para buruh kemarin, bisa memicu terjadinya kesalahpahaman antara buruh dan pengusaha.

Danang mengklaim, bahwa Apindo memiliki hubungan baik dengan serikat pekerja dan selalu menawarkan diri untuk membuka dialog.

"Kita berharap pemerintah memfasilitasi kita agar dialog berjalan baik, karena selama ini dianggap pengusaha paling ngotot untuk merevisi UU 13/2003 atau PP 78/2015. Padahal di sisi lain, pemerintah [yang] punya kepentingan untuk itu," kata Danang di kantor Apindo, Rabu (2/10/2019).

Danang melanjutkan, pengusaha meminta regulasi UU Ketenagakerjaan direvisi untuk mendorong masuknya investasi. Tanpa perbaikan regulasi, kata Danang, investasi tidak akan berjalan.

Jika buruh terus melawan tanpa membuka diri untuk berdialog, maka kepentingan pemerintah, pengusaha, dan buruh tidak akan dimengerti. Justru yang terjadi sebaliknya, akan timbul kekhawatiran pada buruh

"Padahal yang diubah tidak semenakutkan itu. Apa yang diusul diubah di UU 13/2003, misalnya mengubah pola hubungan kerja, bagaimana sistem jaminan pensiun, bagaimana mekanisme sektor-sektor. Ini dibutuhkan semua orang. Banyak yang ingin itu diperbaiki," kata Danang.

Terlebih, rentetan demo yang sudah berjalan selama beberapa hari terkahir juga berdampak ke dunia usaha. Misalnya saja pusat perbelanjaan di sekitar lokasi demo, seperti di kawasan Semanggi. Orang-orang menjadi khawatir berkunjung ke sana.

"Coba perhatikan dalam 5 bulan terakhir, setiap bulan ada 3-4 kali demo baik yang besar dan kecil. Negara sudah tidak ramah kepada sesama, tidak ada kepercayaan besar antara mahasiswa, buruh dengan pemerintah dan legislatif," ujar Danang melanjutkan.

Sementara untuk kenaikan upah tahun depan, hal ini masih dinegosiasikan dan mesti dibahas secara serius.

"Buruh yang seperti apa atau kategori bagaimana yang sangat perlu untuk dinaikkan upahnya secara progresif, di golongan-golongan mana, area mana, ini harus kita bahas. Jadi tidak boleh juga dipukul rata. Kalau rata-rata berlaku nasional semua naik, banyak industri yang akan kolaps," tuturnya.

[Gambas:Video CNBC]

Tanggapan Pengusaha

Pages