Pak Jokowi Jangan Lupa, Ekspor Non Migas RI Loyo Banget Loh..
09 July 2019 13:15
Jakarta, CNBC Indonesia- Defisit migas lagi-lagi jadi sorotan gegara Presiden Joko Widodo menyinggung soal neraca dagang yang masih tekor hingga Mei kemarin.
Jokowi mewanti-wanti para menteri, terutama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang dinilai punya peranan kunci untuk mengendalikan impor migas yang masih bernilai jumbo.
"Coba dicermati angka-angka ini, kenapa impor begitu sangat tinggi. Migas naiknya gede sekali, hati-hati di migas Pak Menteri ESDM, Bu Menteri BUMN yang terkait dengan ini," singgung Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7/2019).
Jokowi memang tidak keliru menilai bahwa defisit migas masih jadi penyumbang terbesar defisit neraca dagang RI. Sebab, menurut data Badan Pusat Statistik impor bahan bakar ini masih menyentuh angka US$ 2,9 miliar di Mei 2019.
Tapi, apa bisa sektor migas terus-terusan disalahkan jadi biang kerok defisit neraca dagang?
Perlu dicatat, Indonesia alami defisit migas sejak 2002. Artinya sudah berjalan selama 17 tahun sampai saat ini, agak kurang adil jika dalam setahun dua tahun disebut sebagai biang kerok defisit neraca dagang.
Kondisi migas RI di mana konsumsi lebih besar dibanding produksi sudah terjadi puluhan tahun, ibarat penyakit sudah masuk tahap kronis dan perlu pengobatan jangka panjang.
Berdasar data Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), produksi minyak RI terus merosot dari capaian emas di atas 1 juta barel sehari kini hanya di kisaran 750 ribu barel sehari. Sementara konsumsi BBM bisa mencapai 1,6 juta barel sehari.
Untuk memenuhi kebutuhan ini, RI harus impor minyak berupa crude (minyak mentah) dan BBM hingga 800 ribu sehari.
Selama bertahun-tahun, alih-alih mengatasi masalah ini yang terjadi adalah pembiaran dengan; tak berjalannya pembangunan dan perluasan kilang, kebijakan diversifikasi energi yang bergonta-ganti, menerapkan harga murah untuk bensin beroktan rendah, dan hal lainnya yang membuat konsumsi makin tinggi.
Mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani April lalu, tingginya konsumsi memang tak bisa dihindari. "Kita tidak bisa meminta supaya volume turun, karena dengan pertumbuhan di atas 5% tidak akan mungkin permintaan terhadap energi turun, pasti akan meningkat," katanya saat dijumpai di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Sementara dari sisi produksi terus melorot karena tak ada eksplorasi blok raksasa dan temuan cadangan migas masih minim. Dari hulu ke hilir, perbaikan ini tak bisa dilakukan dalam masa satu atau dua tahun saja.
Upaya Turunkan Impor
Dari Januari hingga Mei 2019, impor migas tercatat menurun hingga 23,77%. Lebih lanjut penurunan impor migas disebabkan oleh turunnya impor seluruh komponen migas, yaitu minyak mentah US$1.766,5 juta (43,74%), hasil minyak US$1.043,1 juta (15,44%), dan gas US$24,2 juta (2,14%).
Tetapi, memang masih terdapat impor yang naik signifikan yakni minyak mentah atau crude sebanyak 38,59%. Impor minyak mentah di Mei 2019 naik jadi US$ 645,4 juta dari sebelumnya US$ 465,7.
Sebenarnya sektor migas sudah menunjukkan perbaikan. Pada empat bulan pertama tahun 2019, defisit neraca migas hanya sebesar US$ 2,76 miliar, sudah mengecil dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar US$ 3,89 miliar.
Kinerja perdagangan sektor migas terbantu oleh kebijakan pemerintah yang memberi mandat kepada Pertamina untuk membeli minyak jatah ekspor hasil produksi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang sebelumnya dijual ke luar negeri.
Selain itu, program B20 juga berperan mengurangi kebutuhan minyak impor. Sebagai informasi, dalam program B20, pemerintah memberi ketentuan porsi campuran sawit pada biosolar sebanyak 20%.
Namun demikian hingga saat ini Indonesia masih menjadi negara net-importir minyak untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Dengan begitu neraca migas kemungkinan besar akan selalu defisit.
Jokowi mewanti-wanti para menteri, terutama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang dinilai punya peranan kunci untuk mengendalikan impor migas yang masih bernilai jumbo.
"Coba dicermati angka-angka ini, kenapa impor begitu sangat tinggi. Migas naiknya gede sekali, hati-hati di migas Pak Menteri ESDM, Bu Menteri BUMN yang terkait dengan ini," singgung Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7/2019).
Jokowi memang tidak keliru menilai bahwa defisit migas masih jadi penyumbang terbesar defisit neraca dagang RI. Sebab, menurut data Badan Pusat Statistik impor bahan bakar ini masih menyentuh angka US$ 2,9 miliar di Mei 2019.
Tapi, apa bisa sektor migas terus-terusan disalahkan jadi biang kerok defisit neraca dagang?
Perlu dicatat, Indonesia alami defisit migas sejak 2002. Artinya sudah berjalan selama 17 tahun sampai saat ini, agak kurang adil jika dalam setahun dua tahun disebut sebagai biang kerok defisit neraca dagang.
Kondisi migas RI di mana konsumsi lebih besar dibanding produksi sudah terjadi puluhan tahun, ibarat penyakit sudah masuk tahap kronis dan perlu pengobatan jangka panjang.
Berdasar data Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), produksi minyak RI terus merosot dari capaian emas di atas 1 juta barel sehari kini hanya di kisaran 750 ribu barel sehari. Sementara konsumsi BBM bisa mencapai 1,6 juta barel sehari.
Untuk memenuhi kebutuhan ini, RI harus impor minyak berupa crude (minyak mentah) dan BBM hingga 800 ribu sehari.
Selama bertahun-tahun, alih-alih mengatasi masalah ini yang terjadi adalah pembiaran dengan; tak berjalannya pembangunan dan perluasan kilang, kebijakan diversifikasi energi yang bergonta-ganti, menerapkan harga murah untuk bensin beroktan rendah, dan hal lainnya yang membuat konsumsi makin tinggi.
Mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani April lalu, tingginya konsumsi memang tak bisa dihindari. "Kita tidak bisa meminta supaya volume turun, karena dengan pertumbuhan di atas 5% tidak akan mungkin permintaan terhadap energi turun, pasti akan meningkat," katanya saat dijumpai di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Sementara dari sisi produksi terus melorot karena tak ada eksplorasi blok raksasa dan temuan cadangan migas masih minim. Dari hulu ke hilir, perbaikan ini tak bisa dilakukan dalam masa satu atau dua tahun saja.
Upaya Turunkan Impor
Dari Januari hingga Mei 2019, impor migas tercatat menurun hingga 23,77%. Lebih lanjut penurunan impor migas disebabkan oleh turunnya impor seluruh komponen migas, yaitu minyak mentah US$1.766,5 juta (43,74%), hasil minyak US$1.043,1 juta (15,44%), dan gas US$24,2 juta (2,14%).
Tetapi, memang masih terdapat impor yang naik signifikan yakni minyak mentah atau crude sebanyak 38,59%. Impor minyak mentah di Mei 2019 naik jadi US$ 645,4 juta dari sebelumnya US$ 465,7.
Sebenarnya sektor migas sudah menunjukkan perbaikan. Pada empat bulan pertama tahun 2019, defisit neraca migas hanya sebesar US$ 2,76 miliar, sudah mengecil dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar US$ 3,89 miliar.
Kinerja perdagangan sektor migas terbantu oleh kebijakan pemerintah yang memberi mandat kepada Pertamina untuk membeli minyak jatah ekspor hasil produksi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang sebelumnya dijual ke luar negeri.
Selain itu, program B20 juga berperan mengurangi kebutuhan minyak impor. Sebagai informasi, dalam program B20, pemerintah memberi ketentuan porsi campuran sawit pada biosolar sebanyak 20%.
Namun demikian hingga saat ini Indonesia masih menjadi negara net-importir minyak untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Dengan begitu neraca migas kemungkinan besar akan selalu defisit.
Ekspor Non Migas RI Tak Menolong..
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
