'Janji Manis Ekonomi 7% Presiden Jokowi & Gagalnya Menteri'
Herdaru Purnomo & Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
09 July 2019 06:05
Jakarta, CNBC Indonesia - Sekadar mengingatkan, Joko Widodo (Jokowi) yang kala itu maju sebagai Capres lima tahun silam mengikuti debat. Di Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu (15/6/2014), Jokowi meyakini ekonomi tumbuh 7% bukan suatu yang sulit.
Sayangnya, hal tersebut hanyalah janji manis. Data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa kepemimpinan Jokowi kurang menggembirakan.
Selama era Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya 5,04% per tahun.
Berikut data pertumbuhan ekonomi era Presiden Joko Widodo :
Jokowi kali ini meminta penjelasan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.
Di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7/2019), Bambang mengemukakan, tingkat pertumbuhan maksimal dengan 'extra effort' melakukan segala sesuatunya secara 100% itu hanya 5,3%.
"Sulit sekali untuk tumbuh di atas itu," tutur Bambang.
"Untuk melihat apa penyebab lambatnya pertumbuhan tersebut kami melakukan yang namanya diagnosa pertumbuhan, dan ternyata faktor pertama dalam ekonomi Indonesia yang menghambat pertumbuhan adalah masalah regulasi dan institusi," imbuh Bambang.
Ia menambahkan, institusi, menurut Bambang artinya birokrasi pemerintahan masih dianggap belum cukup handal untuk bisa memudahkan investasi maupun melancarkan di sektor perdagangan.
Sedangkan di regulasi, hambatan utamanya adalah masih banyaknya regulasi atau implementasi regulasi yang berbelit.
"Misalnya untuk ekspor saja ternyata administrasi dan kepabeanan di Indonesia memakan waktu rata-rata 4,5 hari yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga kita. Singapura cuma setengah hari, maupun Vietnam, Thailand yang sekitar 2 harian," jelasnya.
Demikian juga untuk investasi, Bambang memaparkan, untuk memulai bisnis atau kemudahan berbisnis (ease of doing business) terkendala. "Misalkan untuk memulai investasi di Indonesia diperlukan rata-rata masih sekitar 19 hari. Itu masih jauh di atas negara-negara tetangga kita yang jumlah hari untuk memulai investasinya lebih rendah dari pada kita," jelasnya lagi.
Selain itu, lanjut Bambang, ternyata biaya untuk mulai investasi di Indonesia pun lebih tinggi dibandingkan biaya memulai investasi di negara-negara tetangga.
"Kita baru bicara bagaimana masuk atau meningkatkan pertumbuhan optimal ke 5,4% dari 5,3%. Itu saja sudah membutuhkan tadi, harus membereskan dulu masalah yang paling berat yaitu masalah regulasi dan institusi yang dianggap belum cukup mendukung ekspor dan ivestasi."
Paling Loyo di ASEAN
Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 akan berada di bias bawah kisaran 5,0-5,4%. Itu artinya pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan berada di kisaran 5,0-5,2%.
Sementara pemerintah tahun ini menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,3%. Menurut analisis BI, pertumbuhan ekonomi RI tengah menghadapi sejumlah hambatan.
Salah satu faktornya adalah ketidakpastian pasar keuangan dunia yang meningkat. Hal itu disebabkan oleh eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China yang menyebabkan aliran modal bergerak menjauhi negara berkembang ke negara maju.
Sebagaimana yang telah diketahui, pada bulan Mei 2019 Presiden AS, Donald Trump, telah meningkatkan bea impor produk China senilai US$ 200 miliar menjadi 25% (dari yang semula 10%). Pemerintah China juga telah membalas dengan memberi bea impor tambahan antara 5-25% pada produk 'made in USA' senilai US$ 60 miliar.
Sejak saat itu pula, aliran modal mulai meninggalkan negara berkembang dan masuk ke negara maju. Maklum, risiko investasi di negara-negara berkembang relatif lebih tinggi dibanding negara-negara maju.
Eskalasi perang dagang juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi global semakin melambat. Bahkan pada April 2019, Bank Dunia (World Bank/WB) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2019 menjadi 3,3% dari yang semula 3,5%.
Sementara pada tahun 2020, proyeksi pertumbuhan ekonomi global versi WB tetap berada di level 3,6%.
Untuk menghadapi hal tersebut BI menandai sejumlah faktor yang akan menjadi tantangan Indonesia. Salah satu masalah besar masih belum bisa diselesaikan adalah transaksi berjalan.
Sudah sejak akhir tahun 2011, defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) selalu muncul di Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Transaksi berjalan sendiri merupakan komponen penting yang berperan dalam menjaga stabilitas keuangan dalam negeri.
Bukan hanya sekadar defisit, transaksi berjalan Indonesia juga merupakan yang paling memble diantara negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam.
Tengok saja data tahun 2017, dimana Indonesia mencatat CAD sebesar US$ 16,19 miliar atau setara 1,73% Produk Domestik Bruto (PDB). Pada periode yang sama, Thailand, Malaysia, dan Vietnam mampu mencatat surplus transaksi berjalan yang masing-masing setara 10,5%, 3%, dan 2,74% dari PDB.
Dari data tersebut sudah jelas terlihat bahwa perekonomian Indonesia terindikasi menjadi yang terburuk di antara negara-negara ASEAN.
Jokowi dan Para Menteri Gagal Memanfaatkan
Ekonom INDEF Bhima Yudhistira mengungkapkan kegagalan Presiden Jokowi dan para menterinya. Pemerintah tak bisa melakukan antisipasi perang dagang terutama.
"Ya gagal antisipasi perang dagang dan gagal melakukan percepatan reformasi struktural ekonomi. Ketika harga sawit jatuh semua panik. Lupa lakukan hilirisasi, dan diversifikasi ekspor," kata Bhima.
Vietnam bisa terus mencatatkan pertmbuhan di atas negara ASEAN lain karena reformasi kebijakan untuk dorong industrialisasi berorientasi ekspor dengan aneka insentif fiskal berjalan, kata Bhima lebih jauh.
"Kita jor-joran kasih tax holiday, tax allowances buktinya ekspor masih rendah dan realisasi FDI juga turun. Insentif fiskal terlalu umum, kurang fokus dan dianggap obat segala penyakit," terangnya.
Sebelumnya, data dari Nomura menyatakan, Vietnam untung banyak dari perang dagang dibanding Indonesia, karena tingginya kemiripan produk ekspor Vietnam dengan China. Sehingga importir di AS akan mengalihkan impor dari China ke Vietnam.
Data Nomura yang dihimpun oleh Bank Indonesia (BI) mengatakan, ekspor produk telepon selular Vietnam ke AS meningkat tajam selama perang dagang terjadi. Ekspor telepon selular Vietnam ke AS ini mencapai 5,7% dari PDB Vietnam.
Sedih memang, karena Indonesia tidak bisa memanfaatkan perang dagang ini untuk meningkatkan ekspornya. Malah ekspor Indonesia tercatat turun, karena memang masih banyak mengandalkan komoditas. Sementara harga komoditas turun akibat melemahnya ekonomi China, sebagai salah satu pembeli terbesar komoditas dunia.
Pada periode Januari-Mei 2019, investasi China ke Vietnam meningkat tajam, mencapai US$ 1,6 miliar (naik 456% yoy) dari US$ 280,9 juta di periode yang sama tahun lalu. Bahkan lebih tinggi dari investasi China ke Vietnam sepanjang 2018.
Perang dagang membuat China menggeser posisi Jepang, Korea Selatan, dan Singapura sebagai investor utama di Vietnam.
Investasi asing yang masuk ke Vietnam memang mayoritas untuk sektor manufaktur.
Simak Rapor Menteri Jokowi di Sini : 'Rapor Menteri Ekonomi Joko Widodo'
(dru) Next Article Simak! Curahan Hati Menteri Jokowi di Sidang Kabinet Terakhir
Sayangnya, hal tersebut hanyalah janji manis. Data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa kepemimpinan Jokowi kurang menggembirakan.
Selama era Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya 5,04% per tahun.
- 2015 : 4,88%
- 2016 : 5,03%
- 2017 : 5,07%
- 2018 : 5,17%
- 2019 : 5,07% (Kuartal I-2019)
Jokowi kali ini meminta penjelasan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.
Di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7/2019), Bambang mengemukakan, tingkat pertumbuhan maksimal dengan 'extra effort' melakukan segala sesuatunya secara 100% itu hanya 5,3%.
"Sulit sekali untuk tumbuh di atas itu," tutur Bambang.
"Untuk melihat apa penyebab lambatnya pertumbuhan tersebut kami melakukan yang namanya diagnosa pertumbuhan, dan ternyata faktor pertama dalam ekonomi Indonesia yang menghambat pertumbuhan adalah masalah regulasi dan institusi," imbuh Bambang.
Ia menambahkan, institusi, menurut Bambang artinya birokrasi pemerintahan masih dianggap belum cukup handal untuk bisa memudahkan investasi maupun melancarkan di sektor perdagangan.
Sedangkan di regulasi, hambatan utamanya adalah masih banyaknya regulasi atau implementasi regulasi yang berbelit.
"Misalnya untuk ekspor saja ternyata administrasi dan kepabeanan di Indonesia memakan waktu rata-rata 4,5 hari yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga kita. Singapura cuma setengah hari, maupun Vietnam, Thailand yang sekitar 2 harian," jelasnya.
Demikian juga untuk investasi, Bambang memaparkan, untuk memulai bisnis atau kemudahan berbisnis (ease of doing business) terkendala. "Misalkan untuk memulai investasi di Indonesia diperlukan rata-rata masih sekitar 19 hari. Itu masih jauh di atas negara-negara tetangga kita yang jumlah hari untuk memulai investasinya lebih rendah dari pada kita," jelasnya lagi.
Selain itu, lanjut Bambang, ternyata biaya untuk mulai investasi di Indonesia pun lebih tinggi dibandingkan biaya memulai investasi di negara-negara tetangga.
"Kita baru bicara bagaimana masuk atau meningkatkan pertumbuhan optimal ke 5,4% dari 5,3%. Itu saja sudah membutuhkan tadi, harus membereskan dulu masalah yang paling berat yaitu masalah regulasi dan institusi yang dianggap belum cukup mendukung ekspor dan ivestasi."
Paling Loyo di ASEAN
Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 akan berada di bias bawah kisaran 5,0-5,4%. Itu artinya pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan berada di kisaran 5,0-5,2%.
Sementara pemerintah tahun ini menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,3%. Menurut analisis BI, pertumbuhan ekonomi RI tengah menghadapi sejumlah hambatan.
Salah satu faktornya adalah ketidakpastian pasar keuangan dunia yang meningkat. Hal itu disebabkan oleh eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China yang menyebabkan aliran modal bergerak menjauhi negara berkembang ke negara maju.
Sebagaimana yang telah diketahui, pada bulan Mei 2019 Presiden AS, Donald Trump, telah meningkatkan bea impor produk China senilai US$ 200 miliar menjadi 25% (dari yang semula 10%). Pemerintah China juga telah membalas dengan memberi bea impor tambahan antara 5-25% pada produk 'made in USA' senilai US$ 60 miliar.
Sejak saat itu pula, aliran modal mulai meninggalkan negara berkembang dan masuk ke negara maju. Maklum, risiko investasi di negara-negara berkembang relatif lebih tinggi dibanding negara-negara maju.
Eskalasi perang dagang juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi global semakin melambat. Bahkan pada April 2019, Bank Dunia (World Bank/WB) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2019 menjadi 3,3% dari yang semula 3,5%.
Sementara pada tahun 2020, proyeksi pertumbuhan ekonomi global versi WB tetap berada di level 3,6%.
Untuk menghadapi hal tersebut BI menandai sejumlah faktor yang akan menjadi tantangan Indonesia. Salah satu masalah besar masih belum bisa diselesaikan adalah transaksi berjalan.
 Sumber: Bank Indonesia |
Sudah sejak akhir tahun 2011, defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) selalu muncul di Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Transaksi berjalan sendiri merupakan komponen penting yang berperan dalam menjaga stabilitas keuangan dalam negeri.
Bukan hanya sekadar defisit, transaksi berjalan Indonesia juga merupakan yang paling memble diantara negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam.
Tengok saja data tahun 2017, dimana Indonesia mencatat CAD sebesar US$ 16,19 miliar atau setara 1,73% Produk Domestik Bruto (PDB). Pada periode yang sama, Thailand, Malaysia, dan Vietnam mampu mencatat surplus transaksi berjalan yang masing-masing setara 10,5%, 3%, dan 2,74% dari PDB.
Dari data tersebut sudah jelas terlihat bahwa perekonomian Indonesia terindikasi menjadi yang terburuk di antara negara-negara ASEAN.
Jokowi dan Para Menteri Gagal Memanfaatkan
Ekonom INDEF Bhima Yudhistira mengungkapkan kegagalan Presiden Jokowi dan para menterinya. Pemerintah tak bisa melakukan antisipasi perang dagang terutama.
"Ya gagal antisipasi perang dagang dan gagal melakukan percepatan reformasi struktural ekonomi. Ketika harga sawit jatuh semua panik. Lupa lakukan hilirisasi, dan diversifikasi ekspor," kata Bhima.
Vietnam bisa terus mencatatkan pertmbuhan di atas negara ASEAN lain karena reformasi kebijakan untuk dorong industrialisasi berorientasi ekspor dengan aneka insentif fiskal berjalan, kata Bhima lebih jauh.
"Kita jor-joran kasih tax holiday, tax allowances buktinya ekspor masih rendah dan realisasi FDI juga turun. Insentif fiskal terlalu umum, kurang fokus dan dianggap obat segala penyakit," terangnya.
Sebelumnya, data dari Nomura menyatakan, Vietnam untung banyak dari perang dagang dibanding Indonesia, karena tingginya kemiripan produk ekspor Vietnam dengan China. Sehingga importir di AS akan mengalihkan impor dari China ke Vietnam.
Data Nomura yang dihimpun oleh Bank Indonesia (BI) mengatakan, ekspor produk telepon selular Vietnam ke AS meningkat tajam selama perang dagang terjadi. Ekspor telepon selular Vietnam ke AS ini mencapai 5,7% dari PDB Vietnam.
Sedih memang, karena Indonesia tidak bisa memanfaatkan perang dagang ini untuk meningkatkan ekspornya. Malah ekspor Indonesia tercatat turun, karena memang masih banyak mengandalkan komoditas. Sementara harga komoditas turun akibat melemahnya ekonomi China, sebagai salah satu pembeli terbesar komoditas dunia.
Pada periode Januari-Mei 2019, investasi China ke Vietnam meningkat tajam, mencapai US$ 1,6 miliar (naik 456% yoy) dari US$ 280,9 juta di periode yang sama tahun lalu. Bahkan lebih tinggi dari investasi China ke Vietnam sepanjang 2018.
Perang dagang membuat China menggeser posisi Jepang, Korea Selatan, dan Singapura sebagai investor utama di Vietnam.
Investasi asing yang masuk ke Vietnam memang mayoritas untuk sektor manufaktur.
Simak Rapor Menteri Jokowi di Sini : 'Rapor Menteri Ekonomi Joko Widodo'
(dru) Next Article Simak! Curahan Hati Menteri Jokowi di Sidang Kabinet Terakhir
Most Popular