Jokowi Bubarkan 23 Lembaga Mubazir, Ini Faktanya!

News - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
28 May 2019 08:53
Jokowi kembali menegaskan tidak akan segan-segan menutup sejumlah lembaga negara yang dinilai hanya menghambat birokrasi.
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan tidak akan segan-segan menutup sejumlah lembaga negara yang dinilai hanya menghambat birokrasi.

Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat menghadiri acara silaturahmi bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, akhir pekan lalu, Minggu (26/5/2019).


Komitmen mantan Gubernur DKI Jakarta itu terhadap lembaga-lembaga yang dianggap tidak diperlukan sebenarnya sudah ditunjukkan sejak awal masa jabatannya.


Tidak sampai 2 bulan setelah dilantik (20 Oktober 2014), Jokowi langsung meneken Peraturan Presiden Nomor 176 tahun 2014 yang menyatakan ada 10 lembaga yang dibubarkan pada 5 Desember 2014, yaitu:

  • Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional
  • Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
  • Dewan Buku Nasional
  • Komisi Hukum Nasional
  • Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional
  • Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan
  • Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
  • Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
  • Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
  • Dewan Gula Indonesia


Sebulan berselang, tepatnya pada tanggal 21 Januari 2015, Jokowi meneken Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015. Aturan ini menjadi dasar hukum dalam melebur dua lembaga ke dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yaitu;

  • Badan Pengelolaan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi hutan, dan Lahan Gambut
  • Dewan Nasional Perubahan Iklim

Seakan belum cukup, pada tahun 2016 pun, tepatnya tanggal 31 Desember 2016 Jokowi kembali meneken Peraturan Presiden Nomor 124 tahun 2016 yang intinya membubarkan lembaga:

  • Komisi Penanggulangan AIDS Nasional

Selanjutnya fungsi dan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pada tanggal 30 Desember 2016, Jokowi kembali mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 untuk membubarkan sembilan lembaga, antara lain:
  • Badan Benih Nasional
  • Badan Pengendali Bimbingan Masal
  • Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan
  • Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Karimun
  • Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi
  • Dewan Kelautan Indonesia
  • Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
  • Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
  • Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis

Pada tanggal 2 Maret 2017 Jokowi juga menerbitkan Peraturan Presiden No, 21 Tahun 2017 sebagai payung hukum pembubaran lembaga:
  • Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Pascakeluarnya aturan tersebut, Jokowi pun seakan berpuasa membubarkan lembaga mubazir. Namun, dalam berbagai kesempatan belakangan ini, Jokowi kembali mengutarakan niatnya untuk membubarkan lembaga yang dianggap tak penting.

"Kita terlalu banyak lembaga, sehingga saling tumpang tindih. Jadikan lembaga tidak efisien. Dalam 5 tahun kita bubarkan 23 lembaga yang dilihat tidak relevan dari waktu dengan zaman," kata Jokowi.

Jokowi memahami, ini bukan pekerjaan mudah bagi periode kedua pemerintahan. Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu cukup optimistis bisa menghadirkan perubahan baru.







(tas)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading