Most Popular CNBC Indonesia
Prabowo Tolak Hasil Pilpres & Ajakan Poyuono Tak Bayar Pajak
Tim CNBC Indonesia, CNBC Indonesia
18 May 2019 04:35
Prabowo yang dicurangi dan aksi menolak hasil pilpres 2019 direspons oleh Wakil Ketua Partai Gerindra Arif Pouyono membuat sebuah gerakan. Ia mengajak masyarakat yang tak mengakui hasil Pilpres 2019 untuk tidak membayar pajak!
Menurutnya, langkah tersebut bisa dilakukan dan merupakan hak masyarakat.
Berikut ajakan Arif Poyuono melalui keterangannya :
Masyarakat yang telah memberikan Pilihan pada Prabowo Sandi tidak perlu lagi mengakui hasil pilpres 2019 dengan kata lain jika terus dipaksakan hasil pilpres 2019 untuk membentuk pemerintahan baru maka masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019.
Langkah langkah yang bisa dilakukan masyarakat yang tidak mengakui hasil pemerintahan dari pilpres 2019 di antaranya:
Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019.
Melakukan gerakan diam seribu bahasa dan tidak perlu melakukan kritik-kritik apapun terhadap pemerintahan yang tidak Konstitusional karena dihasilkan dari pilpres yang tidak legitimate.
Kita lakukan gerakan boycott pemerintahan hasil Pilpres 2019 seperti yang pernah diajarkan oleh Ibu Megawati ketika melawan rezim Soeharto yang mirip dengan rezim saat ini.
Dengan Kita menolak bayar pajak dan tidak mengakui pemerintahan yang dihasilkan oleh Pilpres 2019 dan anggota DPR RI Gerindra dan Parpol koalisi tidak perlu ikut membentuk DPR RI 2019-2024 adalah jalan untuk tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019.
Yang pasti negara luar juga tidak akan mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019 nantinya. Ini penting agar sistem demokrasi yang jujur, bersih dan adil bisa kita pertahankan.
Arief Poyuono
Lanjut ke halaman berikutnya >>>
(roy/roy)
Menurutnya, langkah tersebut bisa dilakukan dan merupakan hak masyarakat.
Berikut ajakan Arif Poyuono melalui keterangannya :
Masyarakat yang telah memberikan Pilihan pada Prabowo Sandi tidak perlu lagi mengakui hasil pilpres 2019 dengan kata lain jika terus dipaksakan hasil pilpres 2019 untuk membentuk pemerintahan baru maka masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019.
Langkah langkah yang bisa dilakukan masyarakat yang tidak mengakui hasil pemerintahan dari pilpres 2019 di antaranya:
Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019.
Melakukan gerakan diam seribu bahasa dan tidak perlu melakukan kritik-kritik apapun terhadap pemerintahan yang tidak Konstitusional karena dihasilkan dari pilpres yang tidak legitimate.
Kita lakukan gerakan boycott pemerintahan hasil Pilpres 2019 seperti yang pernah diajarkan oleh Ibu Megawati ketika melawan rezim Soeharto yang mirip dengan rezim saat ini.
Dengan Kita menolak bayar pajak dan tidak mengakui pemerintahan yang dihasilkan oleh Pilpres 2019 dan anggota DPR RI Gerindra dan Parpol koalisi tidak perlu ikut membentuk DPR RI 2019-2024 adalah jalan untuk tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019.
Yang pasti negara luar juga tidak akan mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019 nantinya. Ini penting agar sistem demokrasi yang jujur, bersih dan adil bisa kita pertahankan.
Arief Poyuono
Lanjut ke halaman berikutnya >>>
(roy/roy)
Next Page
Tanggapan Sri Mulyani dan Istana
Pages
Most Popular