Tak Bayar Pajak Bisa Rugikan Negara dan Masyarakat
Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia
16 May 2019 08:16
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arif Poyuono mengajak masyarakat yang tak mengakui hasil Pilpres 2019 untuk tidak membayar pajak. Menurutnya, langkah tersebut bisa dilakukan dan merupakan hak masyarakat.
"Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," ujar Arif melalui keterangan resminya, Rabu (15/5/2019).
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan seruan itu sangat tidak benar dilakukan. Ia menilai selain konyol, ajakan itu juga berbahaya.
Yustinus menjelaskan legitimasi Pemilu bersandar pada pemenuhan kriteria dan prasyarat pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jika terdapat sengketa dan klaim terdapat kecurangan, pihak yang tidak puas dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
Ia menilai ajakan kepada masyarakat karena bentuk kekecewaan pribadi akan sangat merugikan tidak hanya masyarakat tapi juga negara.
"Boikot pajak tidak saja buruk secara moral tetapi juga merugikan kepentingan nasional, terutama merugikan sebagian besar rakyat Indonesia," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (16/5/2019).
Menurutnya, dengan tidak membayar pajak maka pembangunan di Indonesia tidak akan berjalan dengan baik. Apalagi, Indonesia masih sangat minus dalam pembangunan dibandingkan negara lain.
Masyarakat juga akan rugi karena tidak akan bisa menikmati fasilitas umum yang lebih baik lagi jika pembayaran pajak tidak ada. Pasalnya, pembayaran pajak memang digunakan untuk pembangunan fasilitas bagi masyarakat umum.
"Merugikan masyarakat yang selama ini menikmati layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, subsidi, dana desa, dan lainnya. Belum lagi belanja infrastruktur, pertahanan, keamanan, birokrasi, dan lain-lain," katanya.
"Dengan kata lain, ajakan memboikot pajak adalah ajakan memperburuk keadaan yang merugikan rakyat Indonesia," tegasnya.
(prm) Next Article Duh! Prabowo Kalah, Waketum Gerindra Ajak Tak Bayar Pajak
"Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," ujar Arif melalui keterangan resminya, Rabu (15/5/2019).
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan seruan itu sangat tidak benar dilakukan. Ia menilai selain konyol, ajakan itu juga berbahaya.
Ia menilai ajakan kepada masyarakat karena bentuk kekecewaan pribadi akan sangat merugikan tidak hanya masyarakat tapi juga negara.
"Boikot pajak tidak saja buruk secara moral tetapi juga merugikan kepentingan nasional, terutama merugikan sebagian besar rakyat Indonesia," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (16/5/2019).
Menurutnya, dengan tidak membayar pajak maka pembangunan di Indonesia tidak akan berjalan dengan baik. Apalagi, Indonesia masih sangat minus dalam pembangunan dibandingkan negara lain.
Masyarakat juga akan rugi karena tidak akan bisa menikmati fasilitas umum yang lebih baik lagi jika pembayaran pajak tidak ada. Pasalnya, pembayaran pajak memang digunakan untuk pembangunan fasilitas bagi masyarakat umum.
"Merugikan masyarakat yang selama ini menikmati layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, subsidi, dana desa, dan lainnya. Belum lagi belanja infrastruktur, pertahanan, keamanan, birokrasi, dan lain-lain," katanya.
"Dengan kata lain, ajakan memboikot pajak adalah ajakan memperburuk keadaan yang merugikan rakyat Indonesia," tegasnya.
(prm) Next Article Duh! Prabowo Kalah, Waketum Gerindra Ajak Tak Bayar Pajak
Most Popular