Kalau Kamu Ikuti Waketum Gerindra Boikot Pajak, RI Rugi Besar
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
15 May 2019 19:59
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arif Poyuono seakan tak ada habisnya membuat sensasi. Untuk kesekian kalinya, ia kembali melontarkan pernyataan kontroversial ke publik.
Terbaru, Arif Puyono mengajak masyarakat yang tak mengakui hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 untuk tidak membayar pajak. Menurutnya, tidak membayar pajak adalah hak masyarakat.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengemukakan, boikot pajak yang disuarakan Arif Poyuono secara tak langsung merugikan kepentingan nasional.
"Terutama sebagian besar rakyat Indonesia yang selama ini menikmati layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, subsidi, dana desa, dan lainnya," kata Prastowo, Rabu (15/5/2019).
"Belum lagi belanja infrastruktur, pertahanan, keamanan, birokrasi. Dengan kata lain, ajakan memboikot pajak akan memperburuk keadaan yang merugikan rakyat Indonesia," jelasnya.
Dari perspektif kepatuhan pajak, sambung dia, saat ini kondisi kepatuhan pajak di Indonesia masih cukup memprihatinkan. Masih ada beberapa orang yang seharusnya membayar pajak, namun tak melaksanakan kewajibannya.
"Tingkat penghindaran pajak pun masih tinggi. Dalam situasi seperti ini, ajakan boikot pajak berarti memberi pembenaran pada perilaku mengemplang pajak dan sangat rawan ditunggangi para pengemplang pajak yang selama ini memang enggan membayar pajak," tegasnya.
"Artinya, ajakan memboikot pajak ini tak lain kolaborasi hitam yang melebihi ajakan makar karena mengeroposkan fondasi negara dan menghancurkan modal sosial yang penting untuk berkelanjutan pembangunan," jelasnya.
Simak video terkait pajak di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Duh! Prabowo Kalah, Waketum Gerindra Ajak Tak Bayar Pajak
Terbaru, Arif Puyono mengajak masyarakat yang tak mengakui hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 untuk tidak membayar pajak. Menurutnya, tidak membayar pajak adalah hak masyarakat.
"Terutama sebagian besar rakyat Indonesia yang selama ini menikmati layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, subsidi, dana desa, dan lainnya," kata Prastowo, Rabu (15/5/2019).
"Belum lagi belanja infrastruktur, pertahanan, keamanan, birokrasi. Dengan kata lain, ajakan memboikot pajak akan memperburuk keadaan yang merugikan rakyat Indonesia," jelasnya.
 Foto: Herdaru |
Dari perspektif kepatuhan pajak, sambung dia, saat ini kondisi kepatuhan pajak di Indonesia masih cukup memprihatinkan. Masih ada beberapa orang yang seharusnya membayar pajak, namun tak melaksanakan kewajibannya.
"Tingkat penghindaran pajak pun masih tinggi. Dalam situasi seperti ini, ajakan boikot pajak berarti memberi pembenaran pada perilaku mengemplang pajak dan sangat rawan ditunggangi para pengemplang pajak yang selama ini memang enggan membayar pajak," tegasnya.
"Artinya, ajakan memboikot pajak ini tak lain kolaborasi hitam yang melebihi ajakan makar karena mengeroposkan fondasi negara dan menghancurkan modal sosial yang penting untuk berkelanjutan pembangunan," jelasnya.
Simak video terkait pajak di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Duh! Prabowo Kalah, Waketum Gerindra Ajak Tak Bayar Pajak
Most Popular