Most Popular CNBC Indonesia
Prabowo Tolak Hasil Pilpres & Ajakan Poyuono Tak Bayar Pajak
Tim CNBC Indonesia, CNBC Indonesia
18 May 2019 04:35
Wacana yang dilemparkan Waketum Gerindra Arif Pouyono ini pun ditanggapi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Staff Kepresidenan Moeldoko.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan bahwa pembayaran pajak yang dilaksanakan wajib pajak akan kembali kepada yang bersangkutan dalam berbagai hal.
Dana tersebut akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan berbagai fasilitas penunjang dan pendukung masyarakat, mulai dari pembangunan jalan raya, sekolah, rumah sakit, hingga pembangunan infrastruktur dasar di pedesaan.
"Kalau Anda tanya uang pajak untuk apa, untuk segala macam," kata Sri Mulyani usai konferensi pers APBN KiTa.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu bahkan menekankan, seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik juga mencicipi dana dari kas keuangan negara, yang saat ini utamanya berasal dari penerimaan pajak.
"Partai politik pun juga mendapat APBN. Jangan lupa. Karena mereka mendapatkan per kepala. Jadi kalau enggak mau membayar pajak, masa negaranya enggak jalan," tegasnya.
Sri Mulyani pun menyayangkan munculnya ajakan dari politisi tersebut. Padahal, sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah self asessment, artinya tidak ada kewajiban masyarakat harus membayar pajak kecuali yang memenuhi kriteria.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan bahwa apa yang disampaikan Arif Poyuono sama sekali tak memiliki dasar yang jelas.
"Itu pendidikan yang tak baik. Warga negara itu punya hak dan kewajiban. Jangan menganjurkan [yang tidak benar]," kata Moeldoko di kompleks kepresidenan. "Orang politik malah memberikan pembelajaran politik yang tak bagus kepada masyarakat. Menurut saya enggak benar itu lah. Karena setelah Presiden terpilih, engak ada lagi berpikir 01-02, semua warga Indonesia," kata dia.
Moeldoko meyakini, ajakan boikot pajak tersebut bukan murni dari pemikiran Prabowo Subianto, sang pendiri Partai Gerindra. Menurutnya, seruan tersebut hanya berasal dari satu pihak saja.
"Kalau saya melihat Pak Prabowo itu seorang yang patriotik ya. Seorang kesatria. Perlu digarisbawahi. Saya yakin pak Prabowo memiliki itu. Hanya jangan yang [pejabat] di bawahnya itu malah melakukan hal-hal yang keluar dari pemikiran bosnya," jelasnya.
Lanjut ke halaman berikutnya >>>
(roy/roy)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan bahwa pembayaran pajak yang dilaksanakan wajib pajak akan kembali kepada yang bersangkutan dalam berbagai hal.
Dana tersebut akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan berbagai fasilitas penunjang dan pendukung masyarakat, mulai dari pembangunan jalan raya, sekolah, rumah sakit, hingga pembangunan infrastruktur dasar di pedesaan.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu bahkan menekankan, seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik juga mencicipi dana dari kas keuangan negara, yang saat ini utamanya berasal dari penerimaan pajak.
"Partai politik pun juga mendapat APBN. Jangan lupa. Karena mereka mendapatkan per kepala. Jadi kalau enggak mau membayar pajak, masa negaranya enggak jalan," tegasnya.
Sri Mulyani pun menyayangkan munculnya ajakan dari politisi tersebut. Padahal, sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah self asessment, artinya tidak ada kewajiban masyarakat harus membayar pajak kecuali yang memenuhi kriteria.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan bahwa apa yang disampaikan Arif Poyuono sama sekali tak memiliki dasar yang jelas.
"Itu pendidikan yang tak baik. Warga negara itu punya hak dan kewajiban. Jangan menganjurkan [yang tidak benar]," kata Moeldoko di kompleks kepresidenan. "Orang politik malah memberikan pembelajaran politik yang tak bagus kepada masyarakat. Menurut saya enggak benar itu lah. Karena setelah Presiden terpilih, engak ada lagi berpikir 01-02, semua warga Indonesia," kata dia.
Moeldoko meyakini, ajakan boikot pajak tersebut bukan murni dari pemikiran Prabowo Subianto, sang pendiri Partai Gerindra. Menurutnya, seruan tersebut hanya berasal dari satu pihak saja.
"Kalau saya melihat Pak Prabowo itu seorang yang patriotik ya. Seorang kesatria. Perlu digarisbawahi. Saya yakin pak Prabowo memiliki itu. Hanya jangan yang [pejabat] di bawahnya itu malah melakukan hal-hal yang keluar dari pemikiran bosnya," jelasnya.
Lanjut ke halaman berikutnya >>>
(roy/roy)
Next Page
Pidana menanti
Pages
Most Popular