Seruan Boikot Tak Bayar Pajak, Menkeu & Istana Buka Suara
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
17 May 2019 08:30
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akhirnya angkat bicara mengenai ajakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arif Poyuono kepada masyarakat yang tak mengakui hasil Pilpres 2019 untuk tidak membayar pajak.
Pernyataan tersebut dilontarkan Arif Poyuono saat merespons data Hasil Sistem Informasi dan Penghitungan (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menempatkan keunggulan dari capres dan cawapres nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf Amin dari penantangnya Prabowo-Sandiaga.
Menanggapi ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan bahwa pembayaran pajak yang dilaksanakan wajib pajak akan kembali kepada yang bersangkutan dalam berbagai hal.
Dana tersebut akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan berbagai fasilitas penunjang dan pendukung masyarakat, mulai dari pembangunan jalan raya, sekolah, rumah sakit, hingga pembangunan infrastruktur dasar di pedesaan.
"Kalau Anda tanya uang pajak untuk apa, untuk segala macam," kata Sri Mulyani usai konferensi pers APBN KiTa.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu bahkan menekankan, seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik juga mencicipi dana dari kas keuangan negara, yang saat ini utamanya berasal dari penerimaan pajak.
"Partai politik pun juga mendapat APBN. Jangan lupa. Karena mereka mendapatkan per kepala. Jadi kalau enggak mau membayar pajak, masa negaranya enggak jalan," tegasnya.
Sri Mulyani pun menyayangkan munculnya ajakan dari politisi tersebut. Padahal, sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah self asessment, artinya tidak ada kewajiban masyarakat harus membayar pajak kecuali yang memenuhi kriteria.
Tak hanya Sri Mulyani, Istana pun angkat bicara mengenai ajakan pemboikotan pajak. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan bahwa apa yang disampaikan Arif Poyuono sama sekali tak memiliki dasar yang jelas.
"Itu pendidikan yang tak baik. Warga negara itu punya hak dan kewajiban. Jangan menganjurkan [yang tidak benar]," kata Moeldoko di kompleks kepresidenan. "Orang politik malah memberikan pembelajaran politik yang tak bagus kepada masyarakat. Menurut saya enggak benar itu lah. Karena setelah Presiden terpilih, engak ada lagi berpikir 01-02, semua warga Indonesia," kata dia.
Moeldoko meyakini, ajakan boikot pajak tersebut bukan murni dari pemikiran Prabowo Subianto, sang pendiri Partai Gerindra. Menurutnya, seruan tersebut hanya berasal dari satu pihak saja.
"Kalau saya melihat Pak Prabowo itu seorang yang patriotik ya. Seorang kesatria. Perlu digarisbawahi. Saya yakin pak Prabowo memiliki itu. Hanya jangan yang [pejabat] di bawahnya itu malah melakukan hal-hal yang keluar dari pemikiran bosnya," jelasnya.
Simak strategi pemerintah kerja pajak 2019, salah satunya dengan insentif.
[Gambas:Video CNBC]
(tas) Next Article Perangi Corona, Prabowo Minta Seluruh Kader Bantu yang Lemah
Pernyataan tersebut dilontarkan Arif Poyuono saat merespons data Hasil Sistem Informasi dan Penghitungan (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menempatkan keunggulan dari capres dan cawapres nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf Amin dari penantangnya Prabowo-Sandiaga.
Menanggapi ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan bahwa pembayaran pajak yang dilaksanakan wajib pajak akan kembali kepada yang bersangkutan dalam berbagai hal.
Dana tersebut akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan berbagai fasilitas penunjang dan pendukung masyarakat, mulai dari pembangunan jalan raya, sekolah, rumah sakit, hingga pembangunan infrastruktur dasar di pedesaan.
"Kalau Anda tanya uang pajak untuk apa, untuk segala macam," kata Sri Mulyani usai konferensi pers APBN KiTa.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu bahkan menekankan, seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik juga mencicipi dana dari kas keuangan negara, yang saat ini utamanya berasal dari penerimaan pajak.
"Partai politik pun juga mendapat APBN. Jangan lupa. Karena mereka mendapatkan per kepala. Jadi kalau enggak mau membayar pajak, masa negaranya enggak jalan," tegasnya.
Sri Mulyani pun menyayangkan munculnya ajakan dari politisi tersebut. Padahal, sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah self asessment, artinya tidak ada kewajiban masyarakat harus membayar pajak kecuali yang memenuhi kriteria.
Tak hanya Sri Mulyani, Istana pun angkat bicara mengenai ajakan pemboikotan pajak. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan bahwa apa yang disampaikan Arif Poyuono sama sekali tak memiliki dasar yang jelas.
"Itu pendidikan yang tak baik. Warga negara itu punya hak dan kewajiban. Jangan menganjurkan [yang tidak benar]," kata Moeldoko di kompleks kepresidenan. "Orang politik malah memberikan pembelajaran politik yang tak bagus kepada masyarakat. Menurut saya enggak benar itu lah. Karena setelah Presiden terpilih, engak ada lagi berpikir 01-02, semua warga Indonesia," kata dia.
Moeldoko meyakini, ajakan boikot pajak tersebut bukan murni dari pemikiran Prabowo Subianto, sang pendiri Partai Gerindra. Menurutnya, seruan tersebut hanya berasal dari satu pihak saja.
"Kalau saya melihat Pak Prabowo itu seorang yang patriotik ya. Seorang kesatria. Perlu digarisbawahi. Saya yakin pak Prabowo memiliki itu. Hanya jangan yang [pejabat] di bawahnya itu malah melakukan hal-hal yang keluar dari pemikiran bosnya," jelasnya.
Simak strategi pemerintah kerja pajak 2019, salah satunya dengan insentif.
[Gambas:Video CNBC]
(tas) Next Article Perangi Corona, Prabowo Minta Seluruh Kader Bantu yang Lemah
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular