CNBC Indonesia Outlook 2019
Dianggap Penting Oleh JK, Ini Potret Industri Manufaktur Kita
Anthony Kevin, CNBC Indonesia
28 February 2019 12:24
Pemerintah punya pekerjaan rumah yang besar dalam menggenjot pertumbuhan industri manufaktur, guna mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Sejatinya mestinya sudah meletakkan fondasi yang kuat dalam menggenjot industri ini yakni infrastruktur.
Semenjak resmi menjadi presiden pada Oktober 2014, Jokowi tampak begitu giat membangun infrastruktur.
Terhitung selama SBY menjabat sebagai presiden selama 10 tahun (2005-2014), total infrastruktur yang dibangun menggunakan dana pemerintah pusat senilai Rp 343,7 triliun. Sementara itu, 3 tahun Presiden Jokowi menjabat (2015-2017), dana yang dikeluarkan sudah mencapai Rp 235,5 triliun atau setara dengan 69% dari yang dicatatkan SBY selama 10 tahun.
Sebagai catatan, tahun 2004 tak dihitung masuk periode SBY karena dia baru menjabat presiden pada Oktober atau kurang dari 3 bulan sebelum tutup tahun. Hal yang sama juga berlaku untuk Jokowi, tahun 2014 tak dimasukkan.
Data untuk 2018 belum dirilis. Jika data 2018 dirilis, bukan tak mungkin apa yang dicapai SBY dalam 10 tahun bisa dilewati Jokowi hanya dalam 4 tahun.
Selain gelontoran dana yang besar, pembangunan infrastruktur di era Jokowi terbukti lebih menyeluruh.
Sebagai perbandingan, dari total infrastruktur yang dibangun dengan dana pemerintah pusat di zaman SBY senilai Rp 343,7 triliun, sebanyak Rp 169,2 triliun atau setara dengan 49,2% dialokasikan untuk Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Tak ayal jika pembangunan zaman SBY sering disebut sebagai Jawa-sentris.
Alokasi dana ke provinsi DKI Jakarta merupakan yang paling besar di zaman SBY, yakni senilai Rp 85,2 triliun atau setara dengan 24,8%.
Beralih ke zaman Jokowi, terlihat pemerintah sudah tak lagi Jawa-sentris. Sepanjang 2015-2017, pemerintah pusat hanya mengalokasikan 33,8% anggaran untuk membangun infrastruktur di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sementara sisanya (Rp 156 triliun atau 66,2%) dialokasikan ke provinsi-provinsi lain di Indonesia.
Dalam 3 tahun, anggaran pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur di provinsi DKI Jakarta adalah Rp 38,4 triliun atau setara dengan 16,3% saja, jauh lebih rendah dibandingkan SBY yang mengalokasikan dana sebesar nyaris 25% untuk ‘memanjakan’ ibu kota.
Kini,
Pemerintah harus memutar otak guna memanfaatkan infrastruktur-infrastruktur yang sudah dibangun di berbagai wilayah Indonesia. Mungkin, insentif fiskal bagi industri manufaktur perlu diperbesar guna mendorong pertumbuhan agar menjadi lebih pesat.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(ank/ank)
Semenjak resmi menjadi presiden pada Oktober 2014, Jokowi tampak begitu giat membangun infrastruktur.
Terhitung selama SBY menjabat sebagai presiden selama 10 tahun (2005-2014), total infrastruktur yang dibangun menggunakan dana pemerintah pusat senilai Rp 343,7 triliun. Sementara itu, 3 tahun Presiden Jokowi menjabat (2015-2017), dana yang dikeluarkan sudah mencapai Rp 235,5 triliun atau setara dengan 69% dari yang dicatatkan SBY selama 10 tahun.
Sebagai catatan, tahun 2004 tak dihitung masuk periode SBY karena dia baru menjabat presiden pada Oktober atau kurang dari 3 bulan sebelum tutup tahun. Hal yang sama juga berlaku untuk Jokowi, tahun 2014 tak dimasukkan.
Data untuk 2018 belum dirilis. Jika data 2018 dirilis, bukan tak mungkin apa yang dicapai SBY dalam 10 tahun bisa dilewati Jokowi hanya dalam 4 tahun.
Selain gelontoran dana yang besar, pembangunan infrastruktur di era Jokowi terbukti lebih menyeluruh.
Sebagai perbandingan, dari total infrastruktur yang dibangun dengan dana pemerintah pusat di zaman SBY senilai Rp 343,7 triliun, sebanyak Rp 169,2 triliun atau setara dengan 49,2% dialokasikan untuk Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Tak ayal jika pembangunan zaman SBY sering disebut sebagai Jawa-sentris.
Alokasi dana ke provinsi DKI Jakarta merupakan yang paling besar di zaman SBY, yakni senilai Rp 85,2 triliun atau setara dengan 24,8%.
Beralih ke zaman Jokowi, terlihat pemerintah sudah tak lagi Jawa-sentris. Sepanjang 2015-2017, pemerintah pusat hanya mengalokasikan 33,8% anggaran untuk membangun infrastruktur di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sementara sisanya (Rp 156 triliun atau 66,2%) dialokasikan ke provinsi-provinsi lain di Indonesia.
Dalam 3 tahun, anggaran pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur di provinsi DKI Jakarta adalah Rp 38,4 triliun atau setara dengan 16,3% saja, jauh lebih rendah dibandingkan SBY yang mengalokasikan dana sebesar nyaris 25% untuk ‘memanjakan’ ibu kota.
Kini,
Pemerintah harus memutar otak guna memanfaatkan infrastruktur-infrastruktur yang sudah dibangun di berbagai wilayah Indonesia. Mungkin, insentif fiskal bagi industri manufaktur perlu diperbesar guna mendorong pertumbuhan agar menjadi lebih pesat.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(ank/ank)
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular