Avtur Mahal Karena 'Monopoli', Siapa Berani Lawan Pertamina?

Pemerintah sebenarnya sudah membolehkan swasta masuk dalam bisnis avtur. aturan Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) Nomor 13/P/BPH Migas/IV/Tahun 2008 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 17 K/10/MEM/2019 jadi landasannya.

Pertanyaannya adalah, jika aturan sudah dibuka sejak 2008 kenapa sampai saat ini tidak ada satu pun swasta yang masuk?

Pilihan Redaksi Trump Deklarasikan Darurat Nasional Demi Bangun Tembok Batas Naskah Resmi Donald Trump Soal Deklarasi Darurat Nasional AS Demokrat Gugat Deklarasi Darurat Trump, AS Krisis Politik?

CNBC Indonesia bertemu dengan seorang petinggi perusahaan migas internasional yang tak mau dibuka identitasnya. Dari perbincangan sangat terbaca, bahwa perusahaannya sangat berminat masuk ke pasar avtur RI. 

Ia menjelaskan untuk memasok avtur ke bandara memerlukan infrastruktur dan mata rantai yang cukup banyak. 

Dimulai dari kilang untuk mengolah avtur, lalu avtur dipasok ke terminal BBM dengan berbagai moda transportasi; bisa lewat pelabuhan atau darat tergantung letak bandara dan terminal penyimpanan BBM. 

Dari terminal BBM, avtur harus diangkut lagi ke bandara dan disimpan di fasilitas penampungan yang disediakan bandara. Lalu, ada juga pembangunan pipa bawah tanah untuk menyalurkan avtur ke pesawat. Atau jika tidak gunakan pipa bawah tanah, menggunakan truk penyalur untuk memasok avtur ke bandara. 

Masalahnya, semua infrastruktur tersebut selama ini dibangun dan dimiliki oleh Pertamina saja. "Sementara di luar negeri, ini dikelola oleh pihak bandara atau dikerjasamakan oleh pihak bandara," kata dia, Rabu (13/2/2019).

Pernyataan serupa juga ditegaskan oleh Direktur Utama PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) Haryanto Adikoesumo. "Idealnya seperti itu, jika ada bandara baru biasanya stakeholdernya diajak kerjasama oleh bandara. Di Singapura di mana-mana seperti itu, open access jadi bisa ada kompetisi," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Rabu (13/2/2019).



Pertamina sebentar lagi tidak akan menjadi pemain tunggal di bisnis avtur. PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) yang bekerja sama dengan BP akan jadi penantangan.

"(Avtur) memang AKR sudah menandatangani joint venture dengan BP, saat ini kami sedang dalam tahap persiapan," kata Direktur Utama PT AKR Corporindo Haryanto Adikoesoemo, di Jakarta, Kamis (14/2/2019). 

Pilihan Redaksi Sah, AKR-BP Bentuk JV Demi Masuk Bisnis Avtur di RI Peluang Ada, Tapi Kenapa Swasta Susah Jual Avtur di RI? Bengkak, Impor Avtur RI Sentuh Rp 12 T di 2018

Untuk pengelolaan avtur, AKR akan buat PT yang berbeda dengan yang mengelola bisnis SPBU. ""PT-nya berbeda, sehinga joint venturenya pun dengan BP tetapi divisi berbeda kalau ini retail sedangkan yang kedua joint venture BP RBP, RBP khusus buat avtur," kata dia. 

Dalam wawancara dengan CNBC Indonesia sebelumnya, Haryanto mengungkapkan, pihaknya membidik pasar di Indonesia Timur lebih dulu. Sebab, di daerah tersebut banyak bandara baru. "Jadi kita bisa gabung dan masuk dari awal untuk infrastrukturnya," jelasnya. 

Untuk infrastruktur, kata Haryanto, AKR diuntungkan karena sebelumnya sudah memiliki terminal-terminal BBM. 

"Kalau kilang kan tidak perlu, karena avtur kita hampir separuhnya itu impor. Jadi infrastrukturnya untuk kami tidak banyak menelan biaya," kata dia. 

Ia memaparkan untuk bisnis avtur ini perusahaan sudah menyiapkan infrastruktur karena sudah memiliki beberapa titik penampungan, yakni hingga 16 titik. "Infrastruktur di pelabuhan dan darat siap, kami cukup expertise untuk bisnis di avtur ini," tandas Haryanto.