- Pak Pos, sebuah istilah yang melegenda karena peran besar yang pernah ditorehkannya. Sebutan tersebut merujuk pada petugas pengantar surat PT Pos Indonesia (Persero). Ya, Pak Pos memang pernah memiliki peran penting bagi denyut nadi surat-menyurat di Tanah Air.
Ini tidak lepas dari sejarah panjang PT Pos Indonesia itu sendiri, yang notabene salah satu perusahaan legendaris di Indonesia. Keberadaannya sudah ada sejak masa penjajahan Belanda, tepatnya tahun 1746 dan terus mengalami evolusi hingga kini.
Pada masa keemasannya, PT Pos Indonesia menjadi andalan bagi setiap orang yang ingin berkomunikasi jarak jauh. Kala itu, kedatangan Pak Pos pun senantiasa dinantikan para pengguna jasa yang ingin mendapatkan kabar terbaru dari para kerabat di tempat jauh.
Seiring berkembangnya zaman, digitalisasi mulai menggerus peran PT Pos Indonesia. Pak Pos tidak lagi jadi andalan dan bukan pula satu-satunya pilihan. Banyak platform komunikasi lain yang dapat dimanfaatkan warga, yang lebih efisien dan efektif.
Masyarakat pun, terutama kalangan milenial, tidak banyak lagi yang sempat memiliki hubungan intens dengan Pak Pos. Namun demikian, ada sejumlah warga yang masih kerap memanfaatkan jasa PT Pos Indonesia.
Yenik Wahyuningsih misalnya, mengaku masih kerap berhubungan dengan PT Pos Indonesia. Dia kerap memanfaatkan Pak Pos untuk mengirim barang, surat, ataupun kartu pos. Dara 24 tahun ini menjelaskan alasan di balik aktivitasnya yang tergolong 'tidak lumrah' bagi generasi seusianya.
"Aku suka ngoleksi perangko dan kalau badmood aku suka ngirim surat," ujarnya saat berbincang dengan CNBC Indonesia, Rabu (6/2/2019), sambil menyebut kenangan pertamanya dalam surat-menyurat berlangsung sejak dia duduk di bangku SD.
 Foto: Dokumentasi pribadi |
Interaksi Yenik dengan Pak Pos kian intensif sejak sekitar tahun 2013, bermula ketika dia menyadari ada sarana kartu pos untuk dimanfaatkan. Biasanya, pengiriman ditujukan kepada orang-orang terdekat, atau instansi tertentu.
"Dari situ, aku mulai excited buat ngirim kartu pos, biar ntar dapat perangko dan kartu pos lagi. Kalau dapat perangko lumayan, bisa nambah koleksi perangko ku," tandasnya.
"Tapi kalau kiriman dari Pak Pos, yang paling bikin deg-degan itu dapat kiriman surat, karena nggak tahu isi tulisannya kayak gimana. Begitu juga kalau ngirim, apalagi buat orang yang spesial, senangnya itu kalau pas surat sama kartu posnya nyampe ke orang yang kita kirim," lanjutnya, sambil mengeluhkan ada sejumlah kiriman yang tidak sampai ke alamat tujuan.
Sementara itu, fenomena Pak Pos yang ramai diperbincangkan belakangan juga jadi perhatian Yenik. Meski mengaku tidak tahu mendalam mengenai manajemen PT Pos Indonesia, dia menilai perusahaan tersebut harus punya gebrakan agar mampu bertahan hidup.
"PT Pos kudu bikin gebrakan gitu, misal target marketnya mulai dari milenial dan seterusnya," ujar alumnus Universitas Islam Negeri (UIN) Surabaya itu.
 Foto: Pekerja melakukan penyortiran paket yang datang dari luar negeri di Kantor Regional IV PT. Pos Indonesia (Persero) di Jln. Gedung Kesenian Jakarta, Rabu (6/2/2019). Meskipun sejumlah pekerja dari Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPIKB) menggelar aksi demo aktivitas pengiriman tetap berjalan. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto) |
PT Pos Indonesia memang perlu menentukan masa depannya sendiri: jadi legenda hidup atau tinggal nama. Upaya penyelamatan itu yang disuarakan para Pak Pos dalam demonstrasi, Rabu (6/2/2019) kemarin.
Salah seorang Pak Pos, M Samsul Jayadiansyah, mengaku resah dengan kondisi perseroan. Menurutnya, baru kali ini dia merasakan masa depan perseroan sedang di ujung tanduk. Padahal, seharusnya Samsul saat ini sudah saatnya bersantai sambil menyiapkan diri untuk pensiun pada Juli 2019 nanti.
Ya, Samsul mengabdi pada perusahaan pelat merah ini sejak 2 Agustus 1984, mengawali karirnya sebagai Pak Pos di Makassar, Sulawesi Selatan.
"Saya ini sudah bekerja hampir 35 tahun sampai sekarang, baru sekali mengalami yang namanya gaji terlambat," keluhnya.
Di ujung masa pengabdiannya saat ini, dia bertugas sebagai Pak Pos di Jakarta. Sejak awal karier hingga saat ini, peran Samsul di perusahaan adalah menyortir surat-surat yang masuk dan yang akan dikirimkan kepada alamat tujuan.
Tidak adanya perkembangan karier yang cukup signifikan, ditambah kondisi perusahaan yang memprihatinkan kian membuatnya gusar. Dia bahkan harus mencari penghasilan tambahan untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Jika libur di hari Sabtu-Minggu, dia mencoba peruntungan sebagai sopir taksi online.
"Sudah dua tahun ini, dalam rangka menyiasati biaya hidup, saya coba menyiasati dengan cara nge-Grab Sabtu-Minggu, di Jakarta."
Selama orde berdirinya serikat pekerja, menurutnya, baru sekali ini pihaknya minta pertemuan dengan direksi namun tidak pernah terlaksana. Terakhir, lanjutnya, pihaknya juga minta dialog dengan komisaris namun hasil nihil pula diterima. Karena alasan itulah para Pak Pos mendesak pergantian direksi.
"Bahwa kondisi ini sudah kami duga akan terjadi. Inilah buktinya terjadi di bulan Februari. Indikator perusahaan sudah nggak baik, gaji terlambat. Ini hak dasar, kami pikir beliau-beliau [direksi] tidak mampu menjalankan roda perusahaan dengan baik," tuturnya.
 Foto: Pekerja melakukan penyortiran paket yang datang dari luar negeri di Kantor Regional IV PT. Pos Indonesia (Persero) di Jln. Gedung Kesenian Jakarta, Rabu (6/2/2019). Meskipun sejumlah pekerja dari Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPIKB) menggelar aksi demo aktivitas pengiriman tetap berjalan. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto) |
Direktur Sumber Daya Manusia PT Pos Indonesia (Persero), Agus F. Handoyo, angkat bicara perihal demonstrasi yang digelar Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPIKB), Rabu (6/2/2019). Menurutnya, aksi tersebut tidak seharusnya terjadi. Sebab, dia mengklaim manajemen telah membuka ruang dialog untuk para pekerjanya.
"Jadi poinnya begini ya, sebenarnya kita sudah membuka ruang untuk dialog dengan mereka, tapi mereka nggak bisa di hari ini," ungkapnya kepada CNBC Indonesia.
 Foto: Ratusan Serikat Pekerja Pos Indonesia melakukan aksi di depa Kantor Regional IV PT. Pos Indonesia (Persero) di Jln. Gedung Kesenian Jakarta, Rabu (6/2/2019). Mereka menuntut Kementerian BUMN melakukan pergantian jajaran direksi PT Pos Indonesia. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto) |
Ruang dialog juga terbuka bagi serikat pekerja di luar SPPIKB. Asal tahu saja, selain SPPIKB, terdapat dua serikat pekerja lain yang mewadahi karyawan PT Pos Indonesia, yakni SEKARPOS dan SPPI.
"Dua hari yang lalu kita sudah buka ruang dialog cuma mereka nggak bisa datang. Sebaiknya, sebenarnya demo itu kan diawali dari adanya dialog atau apa, tuntutan mereka disampaikan ke manajemen. Kita buka ruang dialog tapi kawan-kawan rupanya memilih demo," tandasnya.
Terkait tuntutan massa yang ingin pergantian direksi, dia tidak banyak berkomentar. Menurutnya, yang berwenang merespon tuntutan itu adalah pemegang saham, dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selanjutnya, dia juga menjelaskan alasan pemotongan hak-hak karyawan seperti uang makan, uang lembur, dan anggaran jasmani-rohani. Dikatakan, kebijakan ini tidak lepas dari langkah perusahaan melakukan penataan pada akhir tahun lalu
"Ini penataan di akhir tahun, jadi ada pengetatan-pengetatan anggaranlah. Biasalah ketika akhir tahun ada yang melewati anggaran, itu ditata ulang. Jadi relatif seperti itu, penataan internal. Kita juga komunikasi kepada kawan-kawan semua," urainya.
Agus menampik tudingan efisiensi yang dilakukan hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Dia menegaskan, jajaran direksi juga mendapat dampak dari adanya efisiensi. Di sisi lain, dia tidak membantah bahwa efisiensi yang dilakukan ini disebabkan adanya penurunan kinerja perusahaan.
"Betul, jadi posisi biar bagaimana pun ketika kita bicara benefit karyawan itu kan juga terkait dengan kinerja keuangan kita. Seperti itu lah, bersambungan. Tapi nanti kalau bicara kinerja keuangan seperti apa bukan di saya," pungkasnya.
Terkait hal ini, CNBC Indonesia telah mencoba mengubungi Direktur Keuangan Eddi Santosa, namun belum mendapatkan respon. Hanya saja, dia menjanjikan bersedia menjawab pertanyaan dari media dalam pertemuan secara langsung di Kantor Pos Ibu Kota Jakarta, Kamis (7/2/2019).
 Foto: Jajaran Direksi Pos Indonesia. (Ist/Pos Indonesia.co.id) |
Perwakilan Kementerian BUMN sempat menerima perwakilan SPPIKB di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (6/2/2019). Dalam kesempatan itu, Kementerian BUMN merespons semua tuntutan SPPIKB, termasuk agar Kementerian BUMN, memberhentikan direksi perseroan.
"Intinya pergantian direksi kan yang diminta. Perlu proses. Biasanya lima tahun masa tugas direksi. Kami hanya bisa menampung," ujar Kepala Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Mahmud Husein.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian BUMN Ferry Andrianto memastikan apa yang diberitakan media massa terkait tuntutan SPPIKB menjadi perhatian Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Untuk memutuskan suatu kondisi, dibutuhkan suatu kondisi yang kondusif. Kalau semua sama-sama menuntut, hal ini tidak akan menjadi kebaikan. Dengan kekerasan dan memaksakan diri tidak akan baik. Harus suasana nyaman, tidak bisa diputuskan kalau tersandera keadaan," kata Ferry.
Simak video aksi unjuk rasa Pak Pos di Jakarta, Rabu (6/2/2019) di bawah ini. [Gambas:Video CNBC] 
Foto: Infografis/Begini Sejarah PT Pos Sejak Zaman Kompeni/Arie Pratama
