Riwayat Pak Pos, Sang Legenda yang Terancam Tinggal Nama
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
07 February 2019 09:22
Direktur Sumber Daya Manusia PT Pos Indonesia (Persero), Agus F. Handoyo, angkat bicara perihal demonstrasi yang digelar Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPIKB), Rabu (6/2/2019). Menurutnya, aksi tersebut tidak seharusnya terjadi. Sebab, dia mengklaim manajemen telah membuka ruang dialog untuk para pekerjanya.
"Jadi poinnya begini ya, sebenarnya kita sudah membuka ruang untuk dialog dengan mereka, tapi mereka nggak bisa di hari ini," ungkapnya kepada CNBC Indonesia.
Ruang dialog juga terbuka bagi serikat pekerja di luar SPPIKB. Asal tahu saja, selain SPPIKB, terdapat dua serikat pekerja lain yang mewadahi karyawan PT Pos Indonesia, yakni SEKARPOS dan SPPI.
"Dua hari yang lalu kita sudah buka ruang dialog cuma mereka nggak bisa datang. Sebaiknya, sebenarnya demo itu kan diawali dari adanya dialog atau apa, tuntutan mereka disampaikan ke manajemen. Kita buka ruang dialog tapi kawan-kawan rupanya memilih demo," tandasnya.
Terkait tuntutan massa yang ingin pergantian direksi, dia tidak banyak berkomentar. Menurutnya, yang berwenang merespon tuntutan itu adalah pemegang saham, dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selanjutnya, dia juga menjelaskan alasan pemotongan hak-hak karyawan seperti uang makan, uang lembur, dan anggaran jasmani-rohani. Dikatakan, kebijakan ini tidak lepas dari langkah perusahaan melakukan penataan pada akhir tahun lalu
"Ini penataan di akhir tahun, jadi ada pengetatan-pengetatan anggaranlah. Biasalah ketika akhir tahun ada yang melewati anggaran, itu ditata ulang. Jadi relatif seperti itu, penataan internal. Kita juga komunikasi kepada kawan-kawan semua," urainya.
Agus menampik tudingan efisiensi yang dilakukan hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Dia menegaskan, jajaran direksi juga mendapat dampak dari adanya efisiensi. Di sisi lain, dia tidak membantah bahwa efisiensi yang dilakukan ini disebabkan adanya penurunan kinerja perusahaan.
"Betul, jadi posisi biar bagaimana pun ketika kita bicara benefit karyawan itu kan juga terkait dengan kinerja keuangan kita. Seperti itu lah, bersambungan. Tapi nanti kalau bicara kinerja keuangan seperti apa bukan di saya," pungkasnya.
Terkait hal ini, CNBC Indonesia telah mencoba mengubungi Direktur Keuangan Eddi Santosa, namun belum mendapatkan respon. Hanya saja, dia menjanjikan bersedia menjawab pertanyaan dari media dalam pertemuan secara langsung di Kantor Pos Ibu Kota Jakarta, Kamis (7/2/2019).
(miq/miq)
"Jadi poinnya begini ya, sebenarnya kita sudah membuka ruang untuk dialog dengan mereka, tapi mereka nggak bisa di hari ini," ungkapnya kepada CNBC Indonesia.
 Foto: Ratusan Serikat Pekerja Pos Indonesia melakukan aksi di depa Kantor Regional IV PT. Pos Indonesia (Persero) di Jln. Gedung Kesenian Jakarta, Rabu (6/2/2019). Mereka menuntut Kementerian BUMN melakukan pergantian jajaran direksi PT Pos Indonesia. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto) |
"Dua hari yang lalu kita sudah buka ruang dialog cuma mereka nggak bisa datang. Sebaiknya, sebenarnya demo itu kan diawali dari adanya dialog atau apa, tuntutan mereka disampaikan ke manajemen. Kita buka ruang dialog tapi kawan-kawan rupanya memilih demo," tandasnya.
Terkait tuntutan massa yang ingin pergantian direksi, dia tidak banyak berkomentar. Menurutnya, yang berwenang merespon tuntutan itu adalah pemegang saham, dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selanjutnya, dia juga menjelaskan alasan pemotongan hak-hak karyawan seperti uang makan, uang lembur, dan anggaran jasmani-rohani. Dikatakan, kebijakan ini tidak lepas dari langkah perusahaan melakukan penataan pada akhir tahun lalu
"Ini penataan di akhir tahun, jadi ada pengetatan-pengetatan anggaranlah. Biasalah ketika akhir tahun ada yang melewati anggaran, itu ditata ulang. Jadi relatif seperti itu, penataan internal. Kita juga komunikasi kepada kawan-kawan semua," urainya.
Agus menampik tudingan efisiensi yang dilakukan hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Dia menegaskan, jajaran direksi juga mendapat dampak dari adanya efisiensi. Di sisi lain, dia tidak membantah bahwa efisiensi yang dilakukan ini disebabkan adanya penurunan kinerja perusahaan.
"Betul, jadi posisi biar bagaimana pun ketika kita bicara benefit karyawan itu kan juga terkait dengan kinerja keuangan kita. Seperti itu lah, bersambungan. Tapi nanti kalau bicara kinerja keuangan seperti apa bukan di saya," pungkasnya.
Terkait hal ini, CNBC Indonesia telah mencoba mengubungi Direktur Keuangan Eddi Santosa, namun belum mendapatkan respon. Hanya saja, dia menjanjikan bersedia menjawab pertanyaan dari media dalam pertemuan secara langsung di Kantor Pos Ibu Kota Jakarta, Kamis (7/2/2019).
 Foto: Jajaran Direksi Pos Indonesia. (Ist/Pos Indonesia.co.id) |
Next Page
Jalan keluar
Pages
Most Popular