Riwayat Pak Pos, Sang Legenda yang Terancam Tinggal Nama
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
07 February 2019 09:22
Perwakilan Kementerian BUMN sempat menerima perwakilan SPPIKB di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (6/2/2019). Dalam kesempatan itu, Kementerian BUMN merespons semua tuntutan SPPIKB, termasuk agar Kementerian BUMN, memberhentikan direksi perseroan.
"Intinya pergantian direksi kan yang diminta. Perlu proses. Biasanya lima tahun masa tugas direksi. Kami hanya bisa menampung," ujar Kepala Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Mahmud Husein.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian BUMN Ferry Andrianto memastikan apa yang diberitakan media massa terkait tuntutan SPPIKB menjadi perhatian Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Untuk memutuskan suatu kondisi, dibutuhkan suatu kondisi yang kondusif. Kalau semua sama-sama menuntut, hal ini tidak akan menjadi kebaikan. Dengan kekerasan dan memaksakan diri tidak akan baik. Harus suasana nyaman, tidak bisa diputuskan kalau tersandera keadaan," kata Ferry.
Simak video aksi unjuk rasa Pak Pos di Jakarta, Rabu (6/2/2019) di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq)
"Intinya pergantian direksi kan yang diminta. Perlu proses. Biasanya lima tahun masa tugas direksi. Kami hanya bisa menampung," ujar Kepala Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Mahmud Husein.
"Untuk memutuskan suatu kondisi, dibutuhkan suatu kondisi yang kondusif. Kalau semua sama-sama menuntut, hal ini tidak akan menjadi kebaikan. Dengan kekerasan dan memaksakan diri tidak akan baik. Harus suasana nyaman, tidak bisa diputuskan kalau tersandera keadaan," kata Ferry.
Simak video aksi unjuk rasa Pak Pos di Jakarta, Rabu (6/2/2019) di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq)
Pages
Most Popular