Fokus Jokowi ke Depan: Realisasikan Revolusi Industri 4.0
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
13 December 2018 16:12
Malang, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) II Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (AFEB) Tahun 2018 di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (13/12/2018).
Dalam kesempatan itu, Darmin menjelaskan ambisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) merealisasikan revolusi industri 4.0.
Sejauh ini, dikatakan pemerintah sudah fokus di bidang infrastruktur fisik, seperti jalan tol dan bandara. Hal tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara jangka panjang.
"Pemerintah mendiversifikasi fokus pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya akan mengembangkan infrastruktur fisik, melainkan infrastruktur industri, serta iklim perizinan dan kemudahan berusaha," urainya.
Dalam hal ini, keberlanjutan fokus pengembangan ke depan menyasar pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, dan Kawasan Pariwisata Terpadu. Itu semua tak lepas dari upaya merealisasikan Revolusi Industri 4.0 melalui inisiatif Making Indonesia 4.0.
Diharapkan akan ada dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan itu, pemerintah merumuskan pemberian insentif untuk industri yang susah dihasilkan di Indonesia, seperti industri kelompok besi dan baja dan industri petrokimia.
"Seharusnya, industri-industri ini dikerjakan 20 tahun yang lalu, karena saat itu kita masih surplus migas," kata Darmin.
Menurut Darmin, insentif ini diperlukan untuk menghidupkan industri-industri itu agar berkembang di Indonesia. Selanjutnya, juga mengurangi ketergantungan ekonomi nasional terhadap impor.
"Insentif tersebut telah diberikan melalui fasilitas insentif perpajakan tax holiday yang semakin direlaksasi melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang dirilis pada 16 November 2018," urainya.
Libatkan industri
Pemerintah tengah mengkaji kebijakan untuk melibatkan dunia industri dalam proses pendidikan vokasi. Hal ini menyusul keinginan Jokowi yang akan fokus membangun SDM.
Di sisi lain, pemerintah bakal menyiapkan insentif bagi para pelaku industri yang dilibatkan. "Artinya pemerintah tidak hanya mau mengikutsertakan industri untuk pendidikan vokasi ini. Jangan nanti dia merasa ini jadi beban tambahan," ungkap Darmin ketika berkunjung di SMKN 4 Kota Malang, Kamis (13/12/2018).
Keterlibatan ini, meliputi kewajiban menerima tenaga kerja magang jangka panjang sesuai kurikulum SMK yang akan disesuaikan nantinya. Menurut Darmin, kurikulum di era saat ini tidak boleh normatif.
"Kita tahu SMK kita beragam sekali. Sebanyak 67 persen swasta, standarnya beragam juga. Kita harus review kurikulum. Kita tidak bisa memberikan kurikulum normatif, setiap tahun banyak tapi produktivitas sedikit," imbuhnya.
Rencana perubahan ini nantinya akan dilakukan bertahap di daerah tertentu yang dirasa siap. Jawa Timur bakal menjadi daerah percontohan untuk rencana kebijakan ini.
"Ya kita berikan fasilitas [untuk Industri]. Dia pasti menggunakan alokasi memberikan bantuan. Kita nilai dan kita ganti dengan misalnya pemotongan pajak atau penggantian 200%. Kalau dia keluarkan Rp 10 juta kita ganti Rp 20 juta," imbuhnya.
Jika tak menemui kendala, kebijakan itu akan berlaku mulai tahun depan. Anggarannya pun sudah disiapkan melalui APBN yang telah dialokasikan untuk pengembangan pendidikan vokasi.
"Sehingga ini bulan-bulan kita mendesainnya seperti apa. Kalau modul instrukturnya gimana, modulnya apa saja yang bisa dipilih. Kita akan lihat dulu nanti. Sebenarnya akan wajib, tapi tidak serta merta, artinya terus terang industri kita juga nggak kuat-kuat amat. Semua perusahan termasuk BUMN," pungkasnya.
(miq/miq) Next Article Proyek Infrastruktur Rp 6.000 T Pemerintah Tetap Lanjut
Dalam kesempatan itu, Darmin menjelaskan ambisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) merealisasikan revolusi industri 4.0.
Sejauh ini, dikatakan pemerintah sudah fokus di bidang infrastruktur fisik, seperti jalan tol dan bandara. Hal tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara jangka panjang.
"Pemerintah mendiversifikasi fokus pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya akan mengembangkan infrastruktur fisik, melainkan infrastruktur industri, serta iklim perizinan dan kemudahan berusaha," urainya.
Dalam hal ini, keberlanjutan fokus pengembangan ke depan menyasar pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, dan Kawasan Pariwisata Terpadu. Itu semua tak lepas dari upaya merealisasikan Revolusi Industri 4.0 melalui inisiatif Making Indonesia 4.0.
Diharapkan akan ada dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan itu, pemerintah merumuskan pemberian insentif untuk industri yang susah dihasilkan di Indonesia, seperti industri kelompok besi dan baja dan industri petrokimia.
"Seharusnya, industri-industri ini dikerjakan 20 tahun yang lalu, karena saat itu kita masih surplus migas," kata Darmin.
 Foto: Tito Bosnia |
Menurut Darmin, insentif ini diperlukan untuk menghidupkan industri-industri itu agar berkembang di Indonesia. Selanjutnya, juga mengurangi ketergantungan ekonomi nasional terhadap impor.
"Insentif tersebut telah diberikan melalui fasilitas insentif perpajakan tax holiday yang semakin direlaksasi melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang dirilis pada 16 November 2018," urainya.
Libatkan industri
Pemerintah tengah mengkaji kebijakan untuk melibatkan dunia industri dalam proses pendidikan vokasi. Hal ini menyusul keinginan Jokowi yang akan fokus membangun SDM.
Di sisi lain, pemerintah bakal menyiapkan insentif bagi para pelaku industri yang dilibatkan. "Artinya pemerintah tidak hanya mau mengikutsertakan industri untuk pendidikan vokasi ini. Jangan nanti dia merasa ini jadi beban tambahan," ungkap Darmin ketika berkunjung di SMKN 4 Kota Malang, Kamis (13/12/2018).
 Foto: Menko Perekonomian Darmin Nasution beri kuliah umum di Kampus Universitas Muhammadiyah Malang (Humas Kemenko Perekonomian) |
Keterlibatan ini, meliputi kewajiban menerima tenaga kerja magang jangka panjang sesuai kurikulum SMK yang akan disesuaikan nantinya. Menurut Darmin, kurikulum di era saat ini tidak boleh normatif.
"Kita tahu SMK kita beragam sekali. Sebanyak 67 persen swasta, standarnya beragam juga. Kita harus review kurikulum. Kita tidak bisa memberikan kurikulum normatif, setiap tahun banyak tapi produktivitas sedikit," imbuhnya.
Rencana perubahan ini nantinya akan dilakukan bertahap di daerah tertentu yang dirasa siap. Jawa Timur bakal menjadi daerah percontohan untuk rencana kebijakan ini.
"Ya kita berikan fasilitas [untuk Industri]. Dia pasti menggunakan alokasi memberikan bantuan. Kita nilai dan kita ganti dengan misalnya pemotongan pajak atau penggantian 200%. Kalau dia keluarkan Rp 10 juta kita ganti Rp 20 juta," imbuhnya.
Jika tak menemui kendala, kebijakan itu akan berlaku mulai tahun depan. Anggarannya pun sudah disiapkan melalui APBN yang telah dialokasikan untuk pengembangan pendidikan vokasi.
"Sehingga ini bulan-bulan kita mendesainnya seperti apa. Kalau modul instrukturnya gimana, modulnya apa saja yang bisa dipilih. Kita akan lihat dulu nanti. Sebenarnya akan wajib, tapi tidak serta merta, artinya terus terang industri kita juga nggak kuat-kuat amat. Semua perusahan termasuk BUMN," pungkasnya.
 Foto: Edward Ricardo |
(miq/miq) Next Article Proyek Infrastruktur Rp 6.000 T Pemerintah Tetap Lanjut
Most Popular