Pemerintah Ngotot Keluarkan Aturan DNI Walau Ramai Penolakan
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
26 November 2018 11:17
Jakarta, CNBC Indnesia - Pemerintah memastikan bahwa payung hukum relaksasi puluhan daftar negatif investasi (DNI) akan dikebut dan dikeluarkan pada minggu ini.
Meskipun ada sejumlah pengusaha yang meminta aturan tersebut dicabut, namun pemerintah tetap ngotot untuk tetap mengimplementasikan kebijakan tersebut.
"Saya besok akan ke Solo, dan minggu ini [aturan DNI] akan kita selesaikan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Senin (26/11/2018).
Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak pemerintah untuk menarik relaksasi DNI. Apindo menganggap, relaksasi itu tidak penting.
"Kami lihat secara keseluruhan tidak penting. [...] Sebaiknya DNI itu dikaji kembali, karena tidak ada urgensinya. Kalau perlu ditarik," tegas Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani.
Namun, akhir pekan lalu Menko Darmin buka suara mengenai pernyataan tersebut. Pemerintah bersikukuh, bahwa relaksasi DNI memang dibutuhkan saat ini.
"Enak saja ngomong gitu. Ini situasinya transaksi berjalannya itu boro-boro, turun saja belum bisa. Kalau itu belum bisa, maka tinggal pasangannya ini yang harus dilihat," kata Darmin.
"Kalau tidak masuk modal jangka pendek tidak akan ada yang mengimbangi defisit itu," kata mantan Gubernur Bank Indonesia itu.
Selain merampungkan aturan DNI, pemerintah pun telah menyelesaikan payung hukum untuk mengimplementasikan kebijakan special deposit account (SDA).
"PP untuk DHE juga sudah selesai, akhir minggu ini akan selesai," kata Darmin.
[Gambas:Video CNBC]
(dru) Next Article Aturan Relaksasi DNI Masuk Meja Jokowi Senin Depan
Meskipun ada sejumlah pengusaha yang meminta aturan tersebut dicabut, namun pemerintah tetap ngotot untuk tetap mengimplementasikan kebijakan tersebut.
"Saya besok akan ke Solo, dan minggu ini [aturan DNI] akan kita selesaikan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Senin (26/11/2018).
"Kami lihat secara keseluruhan tidak penting. [...] Sebaiknya DNI itu dikaji kembali, karena tidak ada urgensinya. Kalau perlu ditarik," tegas Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani.
"Enak saja ngomong gitu. Ini situasinya transaksi berjalannya itu boro-boro, turun saja belum bisa. Kalau itu belum bisa, maka tinggal pasangannya ini yang harus dilihat," kata Darmin.
"Kalau tidak masuk modal jangka pendek tidak akan ada yang mengimbangi defisit itu," kata mantan Gubernur Bank Indonesia itu.
Selain merampungkan aturan DNI, pemerintah pun telah menyelesaikan payung hukum untuk mengimplementasikan kebijakan special deposit account (SDA).
"PP untuk DHE juga sudah selesai, akhir minggu ini akan selesai," kata Darmin.
[Gambas:Video CNBC]
(dru) Next Article Aturan Relaksasi DNI Masuk Meja Jokowi Senin Depan
Most Popular