Beda dengan Kadin, Apindo Ngotot Relaksasi DNI Ditarik
Samuel Pablo, CNBC Indonesia
22 November 2018 16:55
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani menilai daftar negatif investasi (DNI) tidak terlalu penting untuk direlaksasi. Demikian disampaikan Hariyadi saat ditemui di kantor Apindo, Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Kamis (22/11/2018).
Salah satu alasan di balik penilaian Hariyadi adalah sektor-sektor yang direlaksasi tidak begitu menarik untuk investor asing seperti survei dan penyewaan mesin. "Kebanyakan kan itu sudah dikerjakan pelaku usaha domestik. Jadi kami lihat secara keseluruhan tidak terlalu penting," ujarnya.
Menurut Hariyadi, Apindo sama sekali tidak dilibatkan dalam relaksasi DNI. Tidak ada konsultasi publik sehingga menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. "Ke depan seharusnya stakeholders diajak bicara," katanya.
Ia pun mengkritik pernyataan pejabat pemerintah yang bilang kalau relaksasi DNI tidak dapat ditarik kembali. Sebab, hal itu menunjukkan pemerintah 'mengunci' diri sendiri. "Kalau itu salah nanti repot, perbaikinya bagaimana. Kok ini malah buat statement tidak ada roll back," ujarnya.
Namun demikian, dari tiga kebijakan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI, Hariyadi menilai kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) dan perluasan tax holiday sudah tepat. "Dua ini cukup bagus, yang DNI saja menurut saya kurang pentinglah dibuka sekarang," kata Hariyadi.
"Sebaiknya yang DNI itu dikaji kembalilah karena tidak ada urgensinya. Kalau gak perlu ditarik sajalah," ujar Hariyadi.
(miq/miq) Next Article Pengusaha Bingung Soal DNI, Minta Jokowi Jangan Buru-buru
Salah satu alasan di balik penilaian Hariyadi adalah sektor-sektor yang direlaksasi tidak begitu menarik untuk investor asing seperti survei dan penyewaan mesin. "Kebanyakan kan itu sudah dikerjakan pelaku usaha domestik. Jadi kami lihat secara keseluruhan tidak terlalu penting," ujarnya.
Ia pun mengkritik pernyataan pejabat pemerintah yang bilang kalau relaksasi DNI tidak dapat ditarik kembali. Sebab, hal itu menunjukkan pemerintah 'mengunci' diri sendiri. "Kalau itu salah nanti repot, perbaikinya bagaimana. Kok ini malah buat statement tidak ada roll back," ujarnya.
Namun demikian, dari tiga kebijakan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI, Hariyadi menilai kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) dan perluasan tax holiday sudah tepat. "Dua ini cukup bagus, yang DNI saja menurut saya kurang pentinglah dibuka sekarang," kata Hariyadi.
"Sebaiknya yang DNI itu dikaji kembalilah karena tidak ada urgensinya. Kalau gak perlu ditarik sajalah," ujar Hariyadi.
(miq/miq) Next Article Pengusaha Bingung Soal DNI, Minta Jokowi Jangan Buru-buru
Most Popular