Kisruh Relaksasi DNI, Sandiaga: Paket 16 Perlu Dipertanyakan
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
21 November 2018 20:06
Jakarta, CNBC Indonesia - Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02, Sandiaga Uno, mempertanyakan sikap pemerintah yang seperti tidak konsisten dalam mengeluarkan suatu kebijakan.
Inkonsistensi pemerintah, terlihat saat mengeluarkan relaksasi daftar negatif investasi (DNI) yang merupakan bagian dari paket kebijakan ke-16 pada akhir pekan lalu.
Pada saat diluncurkan, disebut bahwa 54 bidang usaha dikeluarkan dari daftar DNI. Namun pada awal pekan ini, pemerintah menyebut hanya 25 bidang usaha yang dibuka penuh untuk investasi asing.
"Paket ke-16 ini perlu dipertanyakan dan banyak hal yang belum jelas untuk saya berikan komentar secara komprehensif," kata Sandiaga dalam sebuah diskusi, Rabu (21/11/2018).
"Ini pertanda pemerintah panik dotcom, atau benar-benar ekonomi kita sedang demam?," sebut Sandiaga.
Sandiaga memahami, kondisi perekonomian domestik terutama dari geliat investasi dalam satu kuartal terakhir menunjukkan kelesuan. Hal tersebut, pun diakui oleh Kepala BPKM Thomas Lembong.
"Saya tadi di Investment Forum bicara dengan pak Tom, orangnya jujur sekali. Dia bilang investasi dalam kondisi yang tidak baik," jelasnya.
Namun, Sandiaga menilai pemerintah tidak meracik obat yang pas, karena kebijakan tersebut justru memberikan dampak yang buruk bagi keberlangsungan pelaku UMKM.
"Kalau UMKM harus melawan asing, ya megap-megap. Kenapa UMKM ini penting? Karena 54 bidang usaha itu adalah padat karya dan untuk UMKM. Kalau dikasihi asing, ya teriak semua," tegasnya.
"Seharusnya bagaimana cara menjaga kesehatan untuk UMKM. [...] UMKM itu tulang punggung ekonomi kita. Kontribusi 60%, penciptaan lapangan pekerjaan 97%," kata bekas Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.
(ray/ray) Next Article Siap-siap! Menko Darmin Bakal Kasih Kejutan di Akhir Bulan
Inkonsistensi pemerintah, terlihat saat mengeluarkan relaksasi daftar negatif investasi (DNI) yang merupakan bagian dari paket kebijakan ke-16 pada akhir pekan lalu.
Pada saat diluncurkan, disebut bahwa 54 bidang usaha dikeluarkan dari daftar DNI. Namun pada awal pekan ini, pemerintah menyebut hanya 25 bidang usaha yang dibuka penuh untuk investasi asing.
"Ini pertanda pemerintah panik dotcom, atau benar-benar ekonomi kita sedang demam?," sebut Sandiaga.
Sandiaga memahami, kondisi perekonomian domestik terutama dari geliat investasi dalam satu kuartal terakhir menunjukkan kelesuan. Hal tersebut, pun diakui oleh Kepala BPKM Thomas Lembong.
"Saya tadi di Investment Forum bicara dengan pak Tom, orangnya jujur sekali. Dia bilang investasi dalam kondisi yang tidak baik," jelasnya.
Namun, Sandiaga menilai pemerintah tidak meracik obat yang pas, karena kebijakan tersebut justru memberikan dampak yang buruk bagi keberlangsungan pelaku UMKM.
"Kalau UMKM harus melawan asing, ya megap-megap. Kenapa UMKM ini penting? Karena 54 bidang usaha itu adalah padat karya dan untuk UMKM. Kalau dikasihi asing, ya teriak semua," tegasnya.
"Seharusnya bagaimana cara menjaga kesehatan untuk UMKM. [...] UMKM itu tulang punggung ekonomi kita. Kontribusi 60%, penciptaan lapangan pekerjaan 97%," kata bekas Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.
(ray/ray) Next Article Siap-siap! Menko Darmin Bakal Kasih Kejutan di Akhir Bulan
Most Popular