Menkeu Era Soeharto: Paket Kebijakan ke-16, Radikal & Liar

Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
21 November 2018 19:53
Pemerintah merilis paket kebijakan ekonomi jilid 16, termasuk di dalamnya relaksasi DNI.
Foto: Suasana Gedung di Jakarta (CNBC Indonesia/ Andrean Kristianto)
Jakarta, CNBC Indonesia - Tidak sedikit pihak yang mengkritisi keputusan pemerintah yang merelaksasi daftar negatif investasi (DNI) yang masuk dalam paket kebijakan jilid 16.

Kali ini, kritik datang dari mantan Menteri Keuangan era Presiden Soeharto, Fuad Bawazier, yang menganggap paket tersebut betul-betul tidak dipersiapkan dengan baik.

"Paket kebijakan ekonomi ke-16 itu paket radikal, liar, dan tidak masuk akal," kata Fuad dalam sebuah diskusi, Rabu (21/11/2018).

Fuad memahami, paket tersebut diluncurkan sebagai respons pemerintah dalam menyikapi permasalahan ekonomi yang saat ini dihadapi. Pemerintah ingin, paket tersebut bisa mengundang investasi.


Namun, dia memandang, persoalan utama yang dihadapi Indonesia bukanlah soal investasi melainkan daya beli yang makin tergerus. Pemerintah pun diibaratkan telah salah meracik kebijakan.

"Pemerintah sekarang sedang panik. Paket ini belum tentu efektif, karena masalahnya bukan ada di investasi tapi ada di daya beli," kata Fuad.

"Kesimpulan saya, paket yang memberikan stimulus besar-besaran ini akan sia-sia. Tapi juga membahayakan karena salah sasaran, tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil."


Pemerintahan Presiden Joko Widodo memang untuk kesekian kalinya mengeluarkan paket-paket kebijakan untuk memperkuat daya tahan perekonomian nasional.

Namun, mantan Direktur Jenderal Pajak itu menilai, seluruh paket yang sudah dikeluarkan pemerintah belum begitu terasa dampaknya terhadap perekonomian nasional.

"Paket kebijakan yang sudah bertubi-tubi itu tidak efekti. Banyak yang ke laut dan tidak jalan karena tidak dipersiapkan dengan baik," tegasnya.
(ray/ray) Next Article Prabowo Bingung Relaksasi DNI: Hari Ini Bilang A, Besok Beda

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular