Kendala Distribusi Beres, Pemerintah Jamin Pasokan B20 Lancar
Samuel Pablo, CNBC Indonesia
04 October 2018 19:37
Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah menjamin rantai pasok penyaluran FAME untuk produksi B20 semakin lancar.
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) Dono Boestami mengatakan hingga saat ini belum ada pemberian sanksi bagi BU BBN atau BU BBM yang dianggap menghambat distribusi.
"Tidak ada secara spesifik kok, cuma update saja apakah ada kendala. Nggak terlalu ada masalah. Kan sebenarnya [kewajiban B20] sudah berjalan selama 2,5 tahun untuk PSO, nggak ada masalah [...] Realisasi [bulan pertama] sesuai target," kata Dono usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (4/10/2018).
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengutarakan hal yang sama. Menurutnya, rapat kali ini mencari solusi dari kendala-kendala yang masih ditemukan di lapangan,terutama terkait rantai pasok.
"Lebih banyak mencari solusi kendala operasional, unbalance-unbalance misalnya ketersediaan kapal. Lalu juga perlunya floating storage dan sebagainya. Tapi perkembangan manajemen rantai pasoknya semakin bagus. Kemarin-kemarin kan ada yang [masih menyalurkan] B0, sekarang makin sedikit B0nya," jelas Rida.
Adapun Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan hingga saat ini belum ada keluhan dari pabrikan otomotif terkait mandatori perluasan penggunaan B20 bagi kendaraan pribadi.
"Kalau industri pengguna kan yang penting barangnya ada. Sejauh ini tidak ada keluhan dari ATPM [Agen Tunggal Pemegang Merk]," jawab Menperin singkat.
(gus) Next Article Besok Solar Diganti B20, Negara Hemat Devisa Rp 29 T
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) Dono Boestami mengatakan hingga saat ini belum ada pemberian sanksi bagi BU BBN atau BU BBM yang dianggap menghambat distribusi.
 Foto: Peluncuran Mandatori B20 di Lapangan Kementerian Keuangan, Jumat (31/8/2018) (CNBC Indonesia/Rivi Satrianegara) |
"Tidak ada secara spesifik kok, cuma update saja apakah ada kendala. Nggak terlalu ada masalah. Kan sebenarnya [kewajiban B20] sudah berjalan selama 2,5 tahun untuk PSO, nggak ada masalah [...] Realisasi [bulan pertama] sesuai target," kata Dono usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (4/10/2018).
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengutarakan hal yang sama. Menurutnya, rapat kali ini mencari solusi dari kendala-kendala yang masih ditemukan di lapangan,terutama terkait rantai pasok.
"Lebih banyak mencari solusi kendala operasional, unbalance-unbalance misalnya ketersediaan kapal. Lalu juga perlunya floating storage dan sebagainya. Tapi perkembangan manajemen rantai pasoknya semakin bagus. Kemarin-kemarin kan ada yang [masih menyalurkan] B0, sekarang makin sedikit B0nya," jelas Rida.
Adapun Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan hingga saat ini belum ada keluhan dari pabrikan otomotif terkait mandatori perluasan penggunaan B20 bagi kendaraan pribadi.
"Kalau industri pengguna kan yang penting barangnya ada. Sejauh ini tidak ada keluhan dari ATPM [Agen Tunggal Pemegang Merk]," jawab Menperin singkat.
(gus) Next Article Besok Solar Diganti B20, Negara Hemat Devisa Rp 29 T
Most Popular