China Terus Buka Sektor Finansial di Tengah Perang Dagang

Jakarta, CNBC Indonesia - China terus menjalankan reformasi di sektor keuangannya meskipun tekanan terus datang dari ekonomi yang melambat dan perang dagang dengan mitra terbesarnya, Amerika Serikat (AS).

"Tujuan kami ke depan adalah membuka layanan sektor finansial," kata Perdana Menteri Li Keqiang dalam pertemuan dengan para pengusaha di sela World Economic Forum (WEF) di Tianjin, China, Kamis (20/9/2018), menurut sebuah transkrip dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok yang dikutip CNBC International hari Selasa.

Baca: PM China: Tindakan Dagang Sepihak Tidak Selesaikan Masalah

"Kami telah menghapus batasan kepemilikan asing pada sektor perbankan. Kami telah merencanakan untuk mengambil langkah serupa pada asuransi dan instrumen investasi pada beberapa tahun ke depan dengan fase lisensi penuh. Berlaku juga pada operasi kepemilikan penuh secara bertahap," kata Li.

"Saya berharap dalam tiga tahun, akan ada beberapa perusahaan asing yang masuk dalam kualifikasi untuk lisensi dan kepemilikan penuh di sektor keuangan," Li menambahkan.

China telah mengambil banyak langkah untuk meningkatkan partisipasi asing dalam pasar domestik dan bisnis finansial di negaranya.

Indeks saham acuannya, Shanghai Composite, anjlok lebih dari 20% dari posisi tertingginya. Penurunan itu terjadi di tengah-tengah kecemasan akan perlambatan ekonomi China dan perang dagangnya dengan AS.

"Di tengah ketegangan perang dagang, pemerintah mendorong lebih banyak investasi asing dengan membuat pasarnya lebih mudah diakses," kata Eileen Li, manajer departemen penelitian dan analis senior di Red Pulse yang berbasis di Shanghai.

Foto: Perdana Menteri China Li Keqiang (REUTERS/Dondi Tawatao)

Beijing sedang "memperkuat hubungan lintas batas dan menunjukkan itikad baik bahwa China mengambil inisiatif dalam bekerja sama dengan negara lain, berbeda dengan sikap proteksionis AS," lanjutnya.

Ketegangan perdagangan antara kedua negara meningkat hari Senin setelah bea masuk 10% AS pada impor China senilai US$200 miliar (Rp 2.987 triliun) mulai berlaku. Beijing membalas dengan 5% dan 10% pada barang-barang AS senilai US$60 miliar.

Sebelumnya, kedua negara telah menerapkan bea masuk terhadap barang-barang impor senilai masing-masing US$50 miliar. Masih tidak jelas apakah kedua pihak akan berunding kembali.

Pertikaian perdagangan tidak memiliki dampak besar sekarang, kata Liu Shijin, wakil ketua dari Yayasan Penelitian Pembangunan China yang diarahkan pemerintah dalam konferensi WEF pekan lalu.

Meskipun ketegangan mungkin memiliki efek yang lebih besar di masa depan, katanya, laju pembukaan dan reformasi tidak boleh berhenti.

Beberapa usaha yang telah dilakukan otoritas China untuk mereformasi finansial sebelumnya, termasuk:

* Memperbolehkan investor individu asing di negara tersebut untuk membeli saham yang diperdagangkan di China daratan, yang dikenal dengan saham A.
* Menghapus batasan kepemilikan asing di bank. Sebelumnya, kepemilikan lembaga asing individual terbatas pada 20% dan 25% untuk grup.
* Mengumumkan penghapusan batas kepemilikan mayoritas asing di asuransi jiwa pada tahun 2021.

Baca: Gubernur Bank Sentral: China Perlu Buka Industri Keuangan

Dalam pidatonya di Boao Forum pada April, Presiden China Xi Jinping menekankan komitmennya pada reformasi pasar finansial. Yi Gang, gubernur bank sentral People's Bank of China, dalam pidato pertamanya juga berjanji untuk membuka industri finansial dan mengembangkan regulasi.

Namun, belum jelas kapan seluruh perubahan akan terjadi. Praktiknya, proses tersebut dapat terjadi lebih lama dari yang dinyatakan sebelumnya.
(prm) Next Article Xi Jinping: Tidak Ada yang Bisa Mendikte China!