Pemerintah-Banggar Sepakati PNBP 6 K/L, Kemenkominfo Terbesar
Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
20 September 2018 12:32
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Anggaran DPR bersama dengan pemerintah telah menyepakati target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari enam kementerian/lembaga (K/L) terbesar.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, PNBP enam K/L yang relatif besar termasuk penerimaan dari BLU masing-masing.
PNBP K/L dalam APBN merupakan bagian dari PNBP lainnya, secara umum diterima oleh pemrintah sebagai bagian dari peningkatan layanan dari masing-masing K/L.
"Arah kebijakan umum di 6 kementerian ini meliputi peningkatan layanan, penyesuaian tarif, pertimbangkan dari daya beli masyarakat, perluasan IT, dan tata kelola," ujar Suahasil di ruang rapat Badan Anggaran DPR, Jakarta, Kamis (20/9/2018).
Berikut perincian PNBP enam K/L:
1. Kementerian Komunikasi dan Informatika: Rp 19,17 triliun
2. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: Rp 10,42 triliun
3. Kepolisian RI: Rp 11,79 triliun
4. Kementerian ATR/BPN: Rp 2,36 triliun
5. Kementerian Hukum dan HAM: Rp 3,4 triliun
6. Kementerian Perhubungan: Rp 8,65 triliun
7. Pendapatan BLU: Rp 47,88 triliun
"Untuk PNBP K/L 2019, apakah dapat disetujui?" ujar pimpinan Banggar DPR Said Abdullah.
"Setuju," kata sejumlah anggota Banggar DPR yang hadir di ruang rapat.
Asrena Polri Irjen Pol Gatot Eddy Pramono menjelaskan, PNBP Polri mengalami sedikit kenaikan dari pagu anggaran yang awalnya dipatok sebesar Rp 11,54 triliun.
Namun, setelah melakukan peninjauan, maka ada beberapa yang mengalami kenaikan dari semula Rp 11,54 triliun menjadi Rp 11,59 triliun.
"Ada kenaikan Rp 254 miliar, atau 2,2% dari pagu anggaran. Kenaikan ada pada PNBP fungsi yang semula sebesar Rp 9,6 triliun menjadi Rp 9,9 triliun. Kemudian ada beberapa kenaikan di komponen lain yang ditotal jumlahnya RP 254 miliar," kata Gatot.
(miq/miq) Next Article Gerindra Sindir Gali Lubang Tutup Lubang Utang Pemerintah
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, PNBP enam K/L yang relatif besar termasuk penerimaan dari BLU masing-masing.
PNBP K/L dalam APBN merupakan bagian dari PNBP lainnya, secara umum diterima oleh pemrintah sebagai bagian dari peningkatan layanan dari masing-masing K/L.
1. Kementerian Komunikasi dan Informatika: Rp 19,17 triliun
2. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: Rp 10,42 triliun
3. Kepolisian RI: Rp 11,79 triliun
4. Kementerian ATR/BPN: Rp 2,36 triliun
5. Kementerian Hukum dan HAM: Rp 3,4 triliun
6. Kementerian Perhubungan: Rp 8,65 triliun
7. Pendapatan BLU: Rp 47,88 triliun
"Untuk PNBP K/L 2019, apakah dapat disetujui?" ujar pimpinan Banggar DPR Said Abdullah.
"Setuju," kata sejumlah anggota Banggar DPR yang hadir di ruang rapat.
Asrena Polri Irjen Pol Gatot Eddy Pramono menjelaskan, PNBP Polri mengalami sedikit kenaikan dari pagu anggaran yang awalnya dipatok sebesar Rp 11,54 triliun.
Namun, setelah melakukan peninjauan, maka ada beberapa yang mengalami kenaikan dari semula Rp 11,54 triliun menjadi Rp 11,59 triliun.
"Ada kenaikan Rp 254 miliar, atau 2,2% dari pagu anggaran. Kenaikan ada pada PNBP fungsi yang semula sebesar Rp 9,6 triliun menjadi Rp 9,9 triliun. Kemudian ada beberapa kenaikan di komponen lain yang ditotal jumlahnya RP 254 miliar," kata Gatot.
(miq/miq) Next Article Gerindra Sindir Gali Lubang Tutup Lubang Utang Pemerintah
Most Popular