Pandangan Fraksi RAPBN 2019
Partai Pendukung Prabowo Kritik Keras RAPBN Tahun Politik
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
28 August 2018 21:00
Jakarta, CNBC Indonesia - DPR menggelar rapat paripurna membahas RUU tentang APBN 2019 beserta nota keuangan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/8/2018). Agenda utama adalah pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBN yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), 16 Agustus 2018 lalu.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon. Fadli didampingi Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah dan Ketua DPR Bambang Soesatyo. Dari sisi pemerintah, tampak hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajaran di Kementerian Keuangan.
Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, ruang rapat paripurna tampak sepi. Menurut daftar presensi, tercatat hanya 292 orang anggota DPR yang hadir dari total 560 orang anggota DPR. Kendati demikian, suasana 'panas' tetap tergambar dari paparan demi paparan yang disampaikan juru bicara fraksi.
Sebagaimana perkiraan, kritikan dilontarkan fraksi-fraksi pendukung calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno dalam pilpres tahun depan.
Fraksi Gerindra mengkritisi rencana pemerintah menerbitkan utang baru dalam RAPBN 2019. Juru bicara Fraksi Gerindra Ramson Siagian mengingatkan RAPBN 2019 masih memiliki defisit 1,84 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Untuk menutupi kekurangan, maka pemerintah hendak menerbitkan surat utang (SBN) sebesar Rp 366,2 triliun. Sementara untuk saat ini, outstanding utang pemerintah sudah mencapai Rp 4.227 triliun. Nilai itu meningkat tajam dibandingkan 2014 yang tercatat Rp 2.608 triliun.
"Sangat diperlukan keterbukaan pemerintahan Jokowi-JK berapa ratus triliun surat utang baru yang diterbitkan untuk menutupi surat utang yang lama atau bahasa sederhananya berapa lubang yang digali untuk menutupi lubang yang lama. Ini diperlukan keterbukaan pemerintah agar publik jelas sehingga tidak terjadi perdebatan yang kurang produktif pada posisi utang," kata Ramson.
Sementara PKS menyoroti perekonomian nasional sekarang yang dinilai sudah cukup mengkhawatirkan. Juru bicara Fraksi PKS Adang Sudrajat mengatakan masyarakat selalu dirancu dengan fundamental ekonomi yang solid. Padahal, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sudah menembus Rp 14.600 per dolar AS. Fakta itu juga ditambah tergerusnya daya beli masyarakat dan stagnasi pertumbuhan ekonomi.
"Ekonomi Indonesia ada dalam persimpangan untuk menjadi ekonomi atas atau ekonomi menengah ke bawah," kata Adang.
Ia menambahkan, RAPBN 2019 menggambarkan tidak optimisnya pemerintah. Target pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 5,3 persen, menurun dibandingkan tahun lalu. Hal itu, lanjut Adang, menunjukkan pemerintahan Jokowi-JK semakin tidak optimistis memenuhi janji-janjinya.
"Jokowi-JK juga gagal mencapai target RPJMN dan nawacita. Angka RPJMN adalah janji politik selama masa kampanye. Sesuai RPJMN ekonomi ditargetkan dapat mencapai 7%. Adapun kenyataan realisasi sejak 2015 hingga kuartal II 2018 rata-rata hanya 5% dan hal ini merugikan Jokowi-JK," ujar Adang.
Fraksi Demokrat dan PAN dapat menerima RAPBN 2019. Juru bicara Fraksi Demokrat Afzal Mahfuz mewakili Demokrat mengingatkan agar kondisi perekonomian global harus menjadi catatan. Pengalaman krisis moneter 1998 harus dijadikan pelajaran.
"Seperti Venezuela yang telah melebihi krisis moneter indonesia," katanya.
Fraksi Demokrat, menurut Mahfuz, mengingatkan dan mengkritisi pemerintah untuk selalu berpihak pada kepentingan rakyat. Demokrat mengapresiasi terjaganya stabilitas ekonomi.
Juru bicara Fraksi PAN Ahmad Yohan menilai APBN 2019 harus menjadi pendorong untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Banyak tantangan yang ada karena gejolak ekonomi global belum mereda, terutama dari sisi suku bunga acuan Bank Sentral AS.
Di sisi lain, fraksi partai pendukung bakal calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi), yaitu PDIP, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, dan Hanura, tidak banyak memberikan kritik. Mereka hanya memberikan catatan 'ringan' terhadap RAPBN 2019.
Juru bicara Fraksi PDIP Esti Wijayati menilai kondisi perekonomian global penuh dengan ketidakpastian. PDIP menyoroti guncangan perekonomian yang dahsyat sehingga mengganggu ekonomi dari sisi nilai tukar, inflasi, dan defisit neraca transaksi berjalan.
"Jika menilik lebih jauh, kita perlu meningkatkan ekspor agar tidak terseret pusaran arus global," kata Esti.
Dari sisi nilai tukar rupiah, juru bicara Fraksi Golkar Salim Fakhry mengapresiasi langkah pemerintah mengusulkan nilai Rp 14.400 per dolar AS. Kendati demikian, Salim mengingatkan bahwa tugas itu tidaklah mudah.
Oleh karena itu, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) harus meningkatkan koordinasi dalam merespons kebijakan menghadapi situasi eksternal. Misalnya dengan jalan kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Sentral AS yang diperkirakan bakal terus berlanjut.
Juru bicara Fraksi PKB Siti Masrifah mengingatkan tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Oleh karena itu, PKB memandang pelaksanaan RAPBN 2019 wajib hukumnya bagi pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat.
"Kebijakan fiskal harus lebih menetapkan pada fokus jangka panjang," ujarnya.
Juru bicara Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, dibutuhkan kerja keras pemerintah dan DPR. Pun inflasi 3,5% yang harus diimbangi kestabilan harga-harga.
Juru bicara Fraksi Hanura Zairina mengatakan, target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2019 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Selain dari sisi kuantitas, Zairina juga mengingatkan pentingnya kualitas pertumbuhan ekonomi.
Selepas seluruh juru bicara fraksi menyampaikan pandangan, maka rapat pun ditutup. Agenda berikut adalah respons pemerintah yang dijadwalkan pada rapat paripurna 4 September 2018. Seperti apa tanggapan Menkeu terhadap rangkaian kritikan duo Gerindra dan PKS? Tunggu tanggal mainnnya.
(miq/miq) Next Article Ini Asumsi Makro RAPBN 2019, Defisit Anggaran 1,6-1,9% PDB
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon. Fadli didampingi Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah dan Ketua DPR Bambang Soesatyo. Dari sisi pemerintah, tampak hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajaran di Kementerian Keuangan.
Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, ruang rapat paripurna tampak sepi. Menurut daftar presensi, tercatat hanya 292 orang anggota DPR yang hadir dari total 560 orang anggota DPR. Kendati demikian, suasana 'panas' tetap tergambar dari paparan demi paparan yang disampaikan juru bicara fraksi.
Fraksi Gerindra mengkritisi rencana pemerintah menerbitkan utang baru dalam RAPBN 2019. Juru bicara Fraksi Gerindra Ramson Siagian mengingatkan RAPBN 2019 masih memiliki defisit 1,84 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Untuk menutupi kekurangan, maka pemerintah hendak menerbitkan surat utang (SBN) sebesar Rp 366,2 triliun. Sementara untuk saat ini, outstanding utang pemerintah sudah mencapai Rp 4.227 triliun. Nilai itu meningkat tajam dibandingkan 2014 yang tercatat Rp 2.608 triliun.
"Sangat diperlukan keterbukaan pemerintahan Jokowi-JK berapa ratus triliun surat utang baru yang diterbitkan untuk menutupi surat utang yang lama atau bahasa sederhananya berapa lubang yang digali untuk menutupi lubang yang lama. Ini diperlukan keterbukaan pemerintah agar publik jelas sehingga tidak terjadi perdebatan yang kurang produktif pada posisi utang," kata Ramson.
Sementara PKS menyoroti perekonomian nasional sekarang yang dinilai sudah cukup mengkhawatirkan. Juru bicara Fraksi PKS Adang Sudrajat mengatakan masyarakat selalu dirancu dengan fundamental ekonomi yang solid. Padahal, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sudah menembus Rp 14.600 per dolar AS. Fakta itu juga ditambah tergerusnya daya beli masyarakat dan stagnasi pertumbuhan ekonomi.
 Foto: CNBC Indonesia/Chandra Gian Asmara |
"Ekonomi Indonesia ada dalam persimpangan untuk menjadi ekonomi atas atau ekonomi menengah ke bawah," kata Adang.
Ia menambahkan, RAPBN 2019 menggambarkan tidak optimisnya pemerintah. Target pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 5,3 persen, menurun dibandingkan tahun lalu. Hal itu, lanjut Adang, menunjukkan pemerintahan Jokowi-JK semakin tidak optimistis memenuhi janji-janjinya.
"Jokowi-JK juga gagal mencapai target RPJMN dan nawacita. Angka RPJMN adalah janji politik selama masa kampanye. Sesuai RPJMN ekonomi ditargetkan dapat mencapai 7%. Adapun kenyataan realisasi sejak 2015 hingga kuartal II 2018 rata-rata hanya 5% dan hal ini merugikan Jokowi-JK," ujar Adang.
Fraksi Demokrat dan PAN dapat menerima RAPBN 2019. Juru bicara Fraksi Demokrat Afzal Mahfuz mewakili Demokrat mengingatkan agar kondisi perekonomian global harus menjadi catatan. Pengalaman krisis moneter 1998 harus dijadikan pelajaran.
"Seperti Venezuela yang telah melebihi krisis moneter indonesia," katanya.
Fraksi Demokrat, menurut Mahfuz, mengingatkan dan mengkritisi pemerintah untuk selalu berpihak pada kepentingan rakyat. Demokrat mengapresiasi terjaganya stabilitas ekonomi.
Juru bicara Fraksi PAN Ahmad Yohan menilai APBN 2019 harus menjadi pendorong untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Banyak tantangan yang ada karena gejolak ekonomi global belum mereda, terutama dari sisi suku bunga acuan Bank Sentral AS.
Di sisi lain, fraksi partai pendukung bakal calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi), yaitu PDIP, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, dan Hanura, tidak banyak memberikan kritik. Mereka hanya memberikan catatan 'ringan' terhadap RAPBN 2019.
Juru bicara Fraksi PDIP Esti Wijayati menilai kondisi perekonomian global penuh dengan ketidakpastian. PDIP menyoroti guncangan perekonomian yang dahsyat sehingga mengganggu ekonomi dari sisi nilai tukar, inflasi, dan defisit neraca transaksi berjalan.
"Jika menilik lebih jauh, kita perlu meningkatkan ekspor agar tidak terseret pusaran arus global," kata Esti.
Dari sisi nilai tukar rupiah, juru bicara Fraksi Golkar Salim Fakhry mengapresiasi langkah pemerintah mengusulkan nilai Rp 14.400 per dolar AS. Kendati demikian, Salim mengingatkan bahwa tugas itu tidaklah mudah.
Oleh karena itu, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) harus meningkatkan koordinasi dalam merespons kebijakan menghadapi situasi eksternal. Misalnya dengan jalan kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Sentral AS yang diperkirakan bakal terus berlanjut.
Juru bicara Fraksi PKB Siti Masrifah mengingatkan tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Oleh karena itu, PKB memandang pelaksanaan RAPBN 2019 wajib hukumnya bagi pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat.
"Kebijakan fiskal harus lebih menetapkan pada fokus jangka panjang," ujarnya.
Juru bicara Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, dibutuhkan kerja keras pemerintah dan DPR. Pun inflasi 3,5% yang harus diimbangi kestabilan harga-harga.
Juru bicara Fraksi Hanura Zairina mengatakan, target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2019 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Selain dari sisi kuantitas, Zairina juga mengingatkan pentingnya kualitas pertumbuhan ekonomi.
Selepas seluruh juru bicara fraksi menyampaikan pandangan, maka rapat pun ditutup. Agenda berikut adalah respons pemerintah yang dijadwalkan pada rapat paripurna 4 September 2018. Seperti apa tanggapan Menkeu terhadap rangkaian kritikan duo Gerindra dan PKS? Tunggu tanggal mainnnya.
(miq/miq) Next Article Ini Asumsi Makro RAPBN 2019, Defisit Anggaran 1,6-1,9% PDB
Most Popular