Gaji PNS Naik, Kemenkeu Bantah APBN 2019 Populis
Rivi Satrianegara, CNBC Indonesia
05 September 2018 15:53
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah pandangan sejumlah kalangan terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Beberapa pihak mengklaim RAPBN 2019 bersifat populis, khususnya pada postur belanja negara.
Seperti diketahui, ada peningkatan belanja pegawai pada tahun depan. Salah satunya akan tertuang dalam bentuk peningkatan gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) serta peningkatan jumlah bantuan sosial.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menegaskan belanja pemerintah pada tahun depan telah menganut berbagai fungsi APBN, seperti fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
"Ini [APBN 2019] disusun untuk mengakomodasi gejolak ekonomi global," ujar Askolani dalam sebuah diskusi publik di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (5/9/2018).
Askolani melanjutkan, postur belanja negara tahun depan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal itu terlihat pada peningkatan dana pendidikan dan fokus atas pengembangan program vokasi. Di sisi lain, infrastruktur dan bantuan sosial terus ditingkatkan.
"Kami yakin dengan pola pembangunan itu, maka Indonesia bisa mewujudkan pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Tidak ada populis," ujar Askolani.
Untuk peningkatan gaji PNS, dia menyebut hal tersebut wajar. Ini karena kenaikan gaji tidak terjadi selama tiga tahun terakhir. Bahkan, kenaikan 5% dia nilai lebih rendah bila dibanding inflasi yang terjadi selama tiga tahun.
Dia sendiri mengakui, menaikan gaji pokok akan menjadi beban tersendiri ke depan. Sebab, akan ada beban tambahan atas dana pensiun. Maka dari itu, pemerintah memilih untuk memberi tunjangan dan gaji ke-13 beberapa waktu lalu.
Dengan berbagai peningkatan bantuan sosial, Askolani menyebut pemerintah ingin tingkat kemiskinan semakin mengecil, setidaknya mendekati 8%. Peningkatan bansos, dia contohkan, ada pada Program Keluarga Harapan (PKH).
"Misal PKH, dari 6 juta sekarang naik menjadi 10 juta. Selain naik, pada 2019 juga jumlah manfaat naik dua kali lipat yaitu menjadi sekitar Rp 3 juta," kata Askolani.
(miq/miq) Next Article Gerindra Sindir Gali Lubang Tutup Lubang Utang Pemerintah
Seperti diketahui, ada peningkatan belanja pegawai pada tahun depan. Salah satunya akan tertuang dalam bentuk peningkatan gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) serta peningkatan jumlah bantuan sosial.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menegaskan belanja pemerintah pada tahun depan telah menganut berbagai fungsi APBN, seperti fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Askolani melanjutkan, postur belanja negara tahun depan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal itu terlihat pada peningkatan dana pendidikan dan fokus atas pengembangan program vokasi. Di sisi lain, infrastruktur dan bantuan sosial terus ditingkatkan.
"Kami yakin dengan pola pembangunan itu, maka Indonesia bisa mewujudkan pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Tidak ada populis," ujar Askolani.
Dia sendiri mengakui, menaikan gaji pokok akan menjadi beban tersendiri ke depan. Sebab, akan ada beban tambahan atas dana pensiun. Maka dari itu, pemerintah memilih untuk memberi tunjangan dan gaji ke-13 beberapa waktu lalu.
Dengan berbagai peningkatan bantuan sosial, Askolani menyebut pemerintah ingin tingkat kemiskinan semakin mengecil, setidaknya mendekati 8%. Peningkatan bansos, dia contohkan, ada pada Program Keluarga Harapan (PKH).
"Misal PKH, dari 6 juta sekarang naik menjadi 10 juta. Selain naik, pada 2019 juga jumlah manfaat naik dua kali lipat yaitu menjadi sekitar Rp 3 juta," kata Askolani.
(miq/miq) Next Article Gerindra Sindir Gali Lubang Tutup Lubang Utang Pemerintah
Most Popular