Gagal Dapat Anggaran Rp 104 T, Ini Kata Menhub
Exist In Exist, CNBC Indonesia
04 September 2018 09:05
Jakarta, CNBC Indonesia - Anggaran Kementerian Perhubungan yang ditetapkan dalam RAPBN 2019 sebesar Rp 41,5 triliun diketahui masih jauh dari kebutuhan anggaran yang diusulkan sebesar Rp 104 triliun.
Meski demikian, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa strategi untuk menutupi selisih atau kekurangan anggaran tersebut.
"Kemenhub telah menyiapkan langkah-langkah untuk memenuhi target rencana strategis diantaranya mendorong sumber pembiayaan lain di luar APBN Kementerian Perhubungan atau creative financing dan Melakukan efisiensi kegiatan operasional atau flat policy," jelas Budi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Senin (3/9/2018).
Budi menyebutkan sumber pembiayaan lain di luar APBN Kemenhub (creative financing) yaitu melalui, kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), pembiayaan dengan skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), peningkatan peran BUMN, investasi swasta murni untuk proyek yang bersifat strategis dan bernilai ekonomis tinggi, dan kerja sama pemanfaatan (KSP).
Beberapa proyek KPBU yang dilakukan Kemenhub antara lain, Proving Ground (pengujian kelaikan jalan kendaraan bermotor) di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi, pengembangan Transit Oriented Development (TOD) Poris Plawad, pembangunan jalur Kereta Api Makassar - Pare-Pare, pengembangan Bandara Labuan Bajo-Komodo dan pengembangan Pelabuhan Anggrek serta Pelabuhan Bau-Bau.
"Selain KPBU terdapat beberapa pelabuhan yang siap dikerjasamakan dengan skema KSP terdiri atas 21 pelabuhan dimana 2 pelabuhan sudah disetujui KSP dengan mitra per tanggal 21 Agustus 2018 yaitu Pelabuhan Probolinggo dan Pelabuhan Sintete, sedangkan 19 Pelabuhan masih dalam proses pengajuan KSP," paparnya.
Selanjutnya pada subsektor perhubungan udara juga telah dilaksanakan skema KSP di empat bandara yaitu, Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya, Bandara Raden Inten Lampung, Bandara Sentank Jayapura dan Bandara Fatmawati Bengkulu.
Selain itu, Penyertaan Modal Negara (PMN) juga diberikan untuk empat bandara diantaranya, Bandara Binaka, Bandara FL. Tobing, Bandara Luwuk, Bandara Banyuwangi.
"Skema kerja sama di bandar udara ini dapat mengalihkan anggaran sebesar Rp 632 milyar yang selanjutnya digunakan untuk penambahan anggaran pada 7 bandar udara prioritas," ujarnya.
(ray) Next Article Penerbangan Mulai Pulih, Tapi Jumlah Pesawat Terbang Melorot
Meski demikian, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa strategi untuk menutupi selisih atau kekurangan anggaran tersebut.
"Kemenhub telah menyiapkan langkah-langkah untuk memenuhi target rencana strategis diantaranya mendorong sumber pembiayaan lain di luar APBN Kementerian Perhubungan atau creative financing dan Melakukan efisiensi kegiatan operasional atau flat policy," jelas Budi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Senin (3/9/2018).
Beberapa proyek KPBU yang dilakukan Kemenhub antara lain, Proving Ground (pengujian kelaikan jalan kendaraan bermotor) di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi, pengembangan Transit Oriented Development (TOD) Poris Plawad, pembangunan jalur Kereta Api Makassar - Pare-Pare, pengembangan Bandara Labuan Bajo-Komodo dan pengembangan Pelabuhan Anggrek serta Pelabuhan Bau-Bau.
"Selain KPBU terdapat beberapa pelabuhan yang siap dikerjasamakan dengan skema KSP terdiri atas 21 pelabuhan dimana 2 pelabuhan sudah disetujui KSP dengan mitra per tanggal 21 Agustus 2018 yaitu Pelabuhan Probolinggo dan Pelabuhan Sintete, sedangkan 19 Pelabuhan masih dalam proses pengajuan KSP," paparnya.
Selanjutnya pada subsektor perhubungan udara juga telah dilaksanakan skema KSP di empat bandara yaitu, Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya, Bandara Raden Inten Lampung, Bandara Sentank Jayapura dan Bandara Fatmawati Bengkulu.
Selain itu, Penyertaan Modal Negara (PMN) juga diberikan untuk empat bandara diantaranya, Bandara Binaka, Bandara FL. Tobing, Bandara Luwuk, Bandara Banyuwangi.
"Skema kerja sama di bandar udara ini dapat mengalihkan anggaran sebesar Rp 632 milyar yang selanjutnya digunakan untuk penambahan anggaran pada 7 bandar udara prioritas," ujarnya.
(ray) Next Article Penerbangan Mulai Pulih, Tapi Jumlah Pesawat Terbang Melorot
Most Popular