Semangat Nasionalisme Coba Goyang Go-Jek dan Grab di RI
Raydion Subiantoro, CNBC Indonesia
18 September 2018 09:33
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perhubungan mengungkapkan rencana besar di sektor transportasi online. Regulator itu mendorong agar pemerintah memiliki aplikasi transportasi online untuk bersaing dengan Go-Jek dan Grab.
Aplikasi transportasi online pelat merah itu tentunya nanti tidak ditangani Kemenhub, namun berada di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Jadi apakah mungkin pemerintah punya aplikasi yang berpelat merah? kalau kita [Kemenhub] ya tidak mungkin karena kan regulator, paling BUMN bisa," ujar Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, kepada CNBC Indonesia beberapa waktu lalu.
BUMN yang dimaksud bisa jadi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom). Budi mengatakan Kemenhub dan Telkom sudah memulai pembahasan terkait rencana membuat aplikasi transportasi online itu.
Berbagai keluhan yang muncul selama ini tentang taksi online dan ojek online, dan tak kunjung bisa diselesaikan, menjadi alasan utama Kemenhub mengambil langkah berani ini.
Adapun persoalan terbesar di transportasi online misalnya adalah soal tarif dan jumlah mitra driver.
Direktur Angkatan dan Multimoda Kemenhub, Ahmad Yani, juga mengatakan aplikator terbesar saat ini yaitu Grab dan Go-Jek sulit diajak berkoordinasi.
"Kami minta tahu berapa jumlah driver saja, enggak pernah dikasih berapa jumlahnya. Alasannya, itu persaingan bisnis. Selalu begitu," kata dia.
Dirjen Budi menuturkan usulan membentuk transportasi online pelat merah juga datang dari para driver.
"Dari aliansi [driver online] itu kan lihat kok dua aplikasi [Go-Jek dan Grab] itu kayaknya kan kebanyakan [investor] asing," tuturnya.
Jika para driver sudah mengapungkan semangat nasionalisme di sektor transportasi online, lalu mampukah Go-Jek dan Grab yang didukung penuh pemegang saham asing masih bisa tetap berkuasa penuh di Tanah Air?
(ray/roy) Next Article Go-Jek Cs Dilarang Tebar Tarif Promo!
Aplikasi transportasi online pelat merah itu tentunya nanti tidak ditangani Kemenhub, namun berada di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Jadi apakah mungkin pemerintah punya aplikasi yang berpelat merah? kalau kita [Kemenhub] ya tidak mungkin karena kan regulator, paling BUMN bisa," ujar Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, kepada CNBC Indonesia beberapa waktu lalu.
Berbagai keluhan yang muncul selama ini tentang taksi online dan ojek online, dan tak kunjung bisa diselesaikan, menjadi alasan utama Kemenhub mengambil langkah berani ini.
Adapun persoalan terbesar di transportasi online misalnya adalah soal tarif dan jumlah mitra driver.
Direktur Angkatan dan Multimoda Kemenhub, Ahmad Yani, juga mengatakan aplikator terbesar saat ini yaitu Grab dan Go-Jek sulit diajak berkoordinasi.
"Kami minta tahu berapa jumlah driver saja, enggak pernah dikasih berapa jumlahnya. Alasannya, itu persaingan bisnis. Selalu begitu," kata dia.
Dirjen Budi menuturkan usulan membentuk transportasi online pelat merah juga datang dari para driver.
"Dari aliansi [driver online] itu kan lihat kok dua aplikasi [Go-Jek dan Grab] itu kayaknya kan kebanyakan [investor] asing," tuturnya.
Jika para driver sudah mengapungkan semangat nasionalisme di sektor transportasi online, lalu mampukah Go-Jek dan Grab yang didukung penuh pemegang saham asing masih bisa tetap berkuasa penuh di Tanah Air?
(ray/roy) Next Article Go-Jek Cs Dilarang Tebar Tarif Promo!
Most Popular