Driver Taksi Online Tak Wajib di Bawah Koperasi dan Korporasi

News - Raydion Subiantoro, CNBC Indonesia
13 September 2018 19:20
Driver Taksi Online Tak Wajib di Bawah Koperasi dan Korporasi
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perhubungan akan membuat peraturan khusus terkait dengan keberadaan taksi online di Indonesia.

Hal itu menyusul keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut sejumlah pasal pada PM 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, mengatakan pembahasan untuk membuat peraturan telah dimulai dan diharapkan dapat selesai dengan cepat.


"PM 108 itu sebetulnya kan mengatur seluruh angkutan yang tidak dalam trayek, bukan hanya mengenai taksi online. Kami sedang siapkan peraturan yang khusus mengenai taksi online [menyusul adanya keputusan MA] ," jelas dia, Kamis (13/9/2018).






Adapun pasal yang dicabut oleh MA salah satunya adalah penyelenggara taksi online harus memiliki paling sedikit 5 kendaraan (Pasal 38 huruf a).

Lalu, pasal lain yang dicabut tentang kewjiban memiliki tempat penyimpanan kendaraan yang menampung sesuai dengan jumlah kendaraan (Pasal 38 huruf b) dan menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain (Pasal 38 huruf c).

Pasal-pasal yang dicabut itu sebetulnya untuk mengarahkan agar taksi online harus bernaung di bawah koperasi atau korporasi, karena memang yang bisa memenuhi ketentuan di dalam pasal itu logikanya hanya bisa dipenuhi koperasi atau korporasi.

Menyusul hal tersebut, Budi mengatakan bahwa memang kini taksi online tidak harus bernaung di bawah koperasi atau perusahaan.

"Iya, itu sudah dicabut jadi tidak boleh [harus] koperasi," ujar Budi. (ray/dru)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading