- Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibuka menguat pada perdagangan hari ini.
Pukul 09.00 WIB, Rupiah menguat 0,33% ke Rp 14.880/US$ dibandingkan dengan penutupan kemarin.
Perkasanya rupiah sejak awal perdagangan tidak lepas dari sentimen positif karena sejumlah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan impor.
Derasnya impor di sepanjang tahun ini memang menyebabkan Indonesia menderita defisit neraca perdagangan dan kemudian membuat jurang defisit transaksi berjalan melebar, di mana hal ini menjadi biang kerok melemahnya rupiah.
Adapun kebijakan pengendalian impor yang sudah dirilis itu mulai dari kewajiban penggunaan B20 atau solar dengan 20% bauran minyak sawit, hingga yang paling baru diumumkan adalah kenaikan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap barang impor.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah memang sekuat tenaga menahan pelemahan rupiah.
menggunakan semua instrumen untuk menjaga agar keseimbangan eksternal kita ini menjadi jauh lebih netral atau kuat," kata Menkeu, Rabu (5/9/2018).
menggunakan fiskal, policy perdagangan. Capital inflow kita usahakan masih bisa masuk walau situasinya tidak favorable dari luar."
Berikut kebijakan pengendalian impor yang bertujuan untuk menjaga nilai tukar rupiah terhadap dolar.
Ini adalah obat pertama yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM, dan berkoordinasi dengan kementerian teknis lainnya seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koordinator Perekonomian.
Berlaku sejak 1 September 2018, seluruh solar yang ada di pom bensin bakal dicampur dengan biodiesel 20%, berupa hasil olahan dari minyak sawit.
Kebijakan B20 ini diatur oleh Perpres 66 Tahun 2018 tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit, ditindaklanjuti Kementerian ESDM lewat Permen Nomor 41 Tahun 2018 yang intinya mengatur tentang syarat badan usaha yang menyediakaan dan pemanfaatan BBN untuk biodiesel. Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, juga mengingatkan jika pemasok gagal kirimkan bahan baku nabati (FAME), maka pemerintah akan jatuhkan sanksi sebesar Rp 6.000 per liter.
"Ada yang bilang kejam tapi ini bukan kejam. Ini biar tidak ada yang langgar," lanjutnya. Ia berharap dengan peresmian hari ini, maka B20 bisa berlaku penuh dan di akhir tahun bila sesuai hitungan bisa menghemat devisa negara mulai US$ 2 miliar-2,3 miliar atau setara Rp 29 triliun.
(NEXT) Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, bersama dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menko Perekonomian Darmin Nasution kemarin, Rabu (5/9/2018), mengumumkan kenaikan PPh terhadap barang impor.
Kenaikan PPh 22 ini terbagi dalam 3 kluster, yaitu:
1. 210 item diputuskan tarif PPh 22 naik dari 7,5% menjadi 10%, di mana komoditas ini termasuk mobil CBU dan motor besar.
2. 218 item komoditas dinaikkan tarif PPh 22 dari 2,5% menjadi 10%. Komoditas ini antara lain: Barang elektronik (dispenser air, pendingin ruangan, lampu); Keperluan sehari-hari, seperti sabun, shampoo, kosmetik; Peralatan masak/dapur
3. 719 item komoditas yang tarif PPh 22 naik dari 2,5% menjadi 7,5%. Komoditas ini antara lain bahan bangunan seperti keramik; peralatan elektronik audio-visual seperti kabel, box speaker; produk tekstil seperti overcoat, polo shirt, swim wear. Adapun nilai impor keseluruhan sebanyak 1.147 item itu pada 2017 US$ 6,6 miliar, dan Januari-Agustus 2018 sudah mencapai US$ 5 miliar. (NEXT) Pemerintah menunda sejumlah proyek yang belum mencapai financial closing. Proyek-proyek tersebut dievaluasi kembali soal Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
Proyek yang tengah dievaluasi kembali misalnya adalah Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Oleh Japan International Cooperation Agency (JICA), proyek ini dinyatakan membutuhkan investasi sekitar Rp 80 triliun.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ingin agar proyek investasi turun menjadi sekitar Rp 60 triliun dengan meningkatkan TKDN antara lain menggunakan kereta produksi PT Industri Kereta Api (INKA).
Adapun di sektor energi, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM (Kepmen) nomor 1953 K/06/MEM/2018. Kepmen itu berisi penggunaan barang operasi, barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya yang diproduksi di dalam negeri pada sektor ESDM. Keputusan tersebut sudah ditandatangani oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan dan mulai berlaku sejak 5 September 2018.Dalam keputusan tersebut pada intinya menjelaskan, semua barang yang sudah diproduksi di dalam negeri wajib digunakan oleh badan usaha yang bergerak di sektor energi dan sumber daya mineral. Hal itu tidak hanya untuk sektor migas, tetapi juga sektor listrik, batu bara, dan energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.
(NEXT)
Impor barang konsumsi yang melonjak, membuat pemerintah mencari cara untuk melakukan pengendalian. Salah satunya melalui perdagangan secara online di e-Commerce, di mana pembatasan akan berlaku atas 500 jenis barang impor."Kalau barang ini melonjak tinggi tapi tidak strategis maka akan dikendalikan, ini termasuk belanja online dari luar, yang mengkontribusikan bahan konsumsi, tegas mengendalikan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Agustus lalu.Kebijakan tersebut bertujuan untuk turut serta menyelamatkan rupiah dan menurunkan defisit transaksi berjalan atau Current Account Deficit (CAD).
Namun, peraturan terkait pembatasan barang impor di e-commerce ini masih dalam pembahasan.
(NEXT) Nilai impor baja Indonesia diketahui meningkat drastis. Hal ini diketahui karena adanya aksi tipu yang dilakukan oleh eksportir asing.
Para eksportir asing melakukan praktik circumvention dengan mengalihkan harmonized number (HS Number). Mereka memasukkan baja karbon (carbon steel) namun menggunakan HS number baja paduan (alloy steel). Cara itu dilakukan dengan menambah unsur kimia boron kurang dari 1% terhadap carbon steel.Seperti diketahui, impor carbon steel dikenakan bea masuk 15%, sementara itu alloy steel bebas bea masuk.Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah menghapus praktik tersebut dengan melakukan pemeriksaan baja impor di Pusat Logistik Berikat (PLB)."Besi baja itu kan karena kemarin itu ada kasus khusus, dimana carbon steel dialihkan ke aloy dengan penambahan boron. Nah itu kan namanya baja utk konstruksi diakal-akalin. Untuk itu kita lakukan pencegahan. Salah satunya ya melalui PLB sehingga bisa termonitor. Jadi sekarang post-bordernya dilakukan melalui PLB," katanya kemarin malam, Rabu (5/9/2018).
(NEXT) Langkah pemerintah untuk menyelamatkan rupiah dan menahan impor semakin konkret. Kali ini adalah dengan memundurkan target dan jadwal operasional pembangkit listrik sebanyak 15.200 Megawatt. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan memaparkan 15.200 MW proyek listrik yang ditunda ini merupakan bagian dari 35 ribu MW yang digagas oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan dijalankan oleh PT PLN (Persero).
"Ini yang dari 35 ribu MW yang direncanakan dan belum mencapai
finansial closing, dan sudah digeser ke tahun-tahun berikutnya adalah sebesar 15.200 MW," ujarnya di Kementerian ESDM, Selasa (4/9/2018).
Proyek 15.200 MW ini pada mulanya diharapkan bisa selesai di 2019, namun kini ditunda sampai ke 2021 bahkan 2026 sesuai dengan permintaan kelistrikan. Mundurnya target operasional ini sekaligus untuk menyesuaikan pertumbuhan konsumsi listrik yang di kuartal II kemarin hanya sebesar 4,7%, di bawah target yang sebesar 6%.
"Ini bisa kurangi beban impor kira-kira sampai US$ 8 miliar hingga US$ 10 miliar," jelasnya.
Nilai ini setara dengan Rp 149 triliun dengan kurs dolar Rp 14.900.Meski ditunda, Jonan memastikan ini tidak akan menganggu target rasio elektrifikasi hingga 99% di 2019. Mengingat hari ini rasio elektrifikasi sudah mencapai 97% dan akhir tahun ditargetkan bisa mencapai 97,5%.
(NEXT)
Kali ini pemerintah lebih tegas ke pelaku tambang. Menteri ESDM Ignasius Jonan menuturkan, arahan Presiden Jokowi adalah untuk pelaku ekspor uangnya harus kembali. "Jadi kami akan terapkan aturan bahwa ekspor semua harus pakai Letter of Credit (L/C), detailnya diatur oleh BI nanti," kata Jonan.
Penerapan ini khususnya di sektor minerba, dan ada pengenaan sanksi berupa pengurangan kuota produksi bagi perusahaan minerba yang laporan ekspornya tidak sesuai seperti yang tertera dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
"Kami akan terapkan peraturan bahwa ekspor semua harus pakai L/C agar hasil ekspornya 100% kembali ke Indonesia, boleh dalam bentuk Dolar AS atau bisa ditempatkan di perbankan BUMN yang memiliki kantor cabang di luar negeri, misalnya BNI di Hong Kong," ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan ketika dijumpai di kesempatan yang sama, Selasa (4/9/2018).
Pada prinsipnya, Letter of credit merupakan suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah yaitu importir untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga yaitu penerima L/C atau eksportir. Letter of credit biasa juga disebut dengan kredit berdokumen atau documentary credit.
(NEXT) Untuk penghematan, Kementerian ESDM juga mewajibkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas untuk menjual minyaknya kepada PT Pertamina (Persero). Artinya, minyak diutamakan untuk dimanfaatkan di dalam negeri tidak untuk ekspor.
Kementerian mengatur agar kerja sama ini juga menguntungkan kontraktor, tidak dipatok harga tertentu untuk minyak yang dijual ke Pertamina. Pertamina akan membeli dengan harga pasar.
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyebut, langkah ini bisa menghemat dari sisi pengurangan biaya transportasi atau angkut minyak. Sebab transaksi jual beli tetap dilakukan dengan dolar, tapi ada keuntungan berupa penghematan ongkos sebanyak US$ 3 hingga US$ 5 per barel. Sementara setiap hari minyak mentah yang diimpor oleh Pertamina bisa mencapai 300 ribu barel sehari.
