Besok, ESDM Teken Kontrak dengan Pemasok-Penyalur B20
Rivi Satrianegara, CNBC Indonesia
28 August 2018 18:03
Jakarta, CNBC Indonesia- Perluasan program mandatori biodiesel 20% (B20) semakin mendekati waktu implementasi, yakni 1 September 2018.
Besok (29/8/2018, rencananya akan dilakukan penandatanganan kontrak pengadaan biodiesel antara badan usaha BBN dan BBM.
"Besok tanda tangan kontrak, di Kementerian ESDM, kalau tidak salah jam 13:30 WIB," kata Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Master Parulian Tumanggor di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (28/8/2018).
Untuk total pengadaan biodiesel sendiri, dipastikan Tumanggor tidak ada masalah. Sebab, kebutuhan atas perluasan program B20 ini berkisar 3 juta kiloliter hingga akhir tahun, sedangkan kapasitas produksi perusahaan BBN mencapai 14 juta kiloliter.
"Tidak ada masalah, 1 September jalan. [Dikirim] ke enam depo, kan tidak sekaligus semuanya. Mungkin bulan pertama 500 ribu kiloliter, bulan kedua 600 ribu kiloliter, bertahap sampai Desember totalnya 2,9 untuk PSO dan Non PSO," jelas Tumanggor.
Terkait kontrak dengan konsumen, Tumanggor menyebut bisa dilakukan amandemen kontrak antara kedua belah pihak dengan jumlah permintaan yang telah disepakati. Kontrak tersebut juga bisa memuat tambahan lokasi yang dibutuhkan untuk menerima biodiesel.
Dia melanjutkan, penerapan sanksi bila ada Badan Usaha yang tidak menyediakan B20 akan diberlakukan bukan hanya kepada badan usaha BBM, melainkan juga badan usaha BBN.
"Akan dimonitor setiap hari, misalnya Pertamina bilang dari BU BBN belum kirim, padahal harusnya sudah masuk, sampai tanggal sekian tidak ada, akan didenda," sebut Tumanggor.
Adapun besaran denda mencapai Rp 6.000 per liter. Jumlah itu tergolong tinggi, dan dikatakan Tumanggor dapat membuat penyedia atau produsen lebih disiplin.

(gus) Next Article Seberapa Siap Mobil RI Mengonsumsi B20?
Besok (29/8/2018, rencananya akan dilakukan penandatanganan kontrak pengadaan biodiesel antara badan usaha BBN dan BBM.
"Besok tanda tangan kontrak, di Kementerian ESDM, kalau tidak salah jam 13:30 WIB," kata Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Master Parulian Tumanggor di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (28/8/2018).
Untuk total pengadaan biodiesel sendiri, dipastikan Tumanggor tidak ada masalah. Sebab, kebutuhan atas perluasan program B20 ini berkisar 3 juta kiloliter hingga akhir tahun, sedangkan kapasitas produksi perusahaan BBN mencapai 14 juta kiloliter.
"Tidak ada masalah, 1 September jalan. [Dikirim] ke enam depo, kan tidak sekaligus semuanya. Mungkin bulan pertama 500 ribu kiloliter, bulan kedua 600 ribu kiloliter, bertahap sampai Desember totalnya 2,9 untuk PSO dan Non PSO," jelas Tumanggor.
Terkait kontrak dengan konsumen, Tumanggor menyebut bisa dilakukan amandemen kontrak antara kedua belah pihak dengan jumlah permintaan yang telah disepakati. Kontrak tersebut juga bisa memuat tambahan lokasi yang dibutuhkan untuk menerima biodiesel.
Dia melanjutkan, penerapan sanksi bila ada Badan Usaha yang tidak menyediakan B20 akan diberlakukan bukan hanya kepada badan usaha BBM, melainkan juga badan usaha BBN.
"Akan dimonitor setiap hari, misalnya Pertamina bilang dari BU BBN belum kirim, padahal harusnya sudah masuk, sampai tanggal sekian tidak ada, akan didenda," sebut Tumanggor.
Adapun besaran denda mencapai Rp 6.000 per liter. Jumlah itu tergolong tinggi, dan dikatakan Tumanggor dapat membuat penyedia atau produsen lebih disiplin.

(gus) Next Article Seberapa Siap Mobil RI Mengonsumsi B20?
Most Popular