GSP Dikaji Ulang, AS-RI Komitmen Selesaikan Hambatan Dagang

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah sedang melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) untuk menghadapi hambatan perdagangan yang terjadi selama ini. Tujuannya, agar AS tidak mencabut fasilitas Generalized system of preferences (GSP).

Sebelumnya, Menteri Perdagangan berkunjung ke AS untuk membicarakan fasilitas GSP. Pemerintah menyatakan pertemuan tersebut bersifat positif.

Duta Besar Indonesia Untuk AS Budi Bowoleksono mengatakan hasil pertemuan Mendag positif karena ada potensi untuk meningkatkan pertumbuhan perdagangan kedua negara. Tetapi ada hambatan di AS dan di Indonesia. "Itu yang lagi kita coba selesaikan hambatan-hambatannya," ujar Budi di kantor kementerian luar negeri, Sabtu (4/8/2018).

Budi menjelaskan salah satu hambatan yang dibahas adalah kebijakan World Trade Organization (WTO) dalam bidang pertanian. Kebijakan tersebut mewajibkan negara anggotanya meliberalisasi sektor pertanian sementara Indonesia tidak sepenuhnya meliberalisasi sektor pertanian.

Pilihan Redaksi Untung Ada Kebijakan B20, IHSG Menguat 0,31% Selama Sepekan China Siapkan Tarif Balasan Rp 864 T, Incar Kondom Hingga LNG Menlu Retno: Tak Ada Perang Dagang RI dengan AS

Hambatan lainnya soal adanya aturan inspeksi produk makan laut di AS. Pemerintah anggap aturan tersebut tidak memiliki standar. "Kayak-kayak gitu kita gak mau lagi. Harus ada kepastiannya semua. Kalau itu diatasi, potensi merealisasikan peningkatan perdagangan gede. GSP kan salah satu saja, salah satu dari masalah ini GSP," ujarnya.

Budi menambahkan GSP merupakan fasilitas yang diberikan AS ke Indonesia. Fasilitas ini bukan hak. GSP merupakan fasilitas untuk membantu negara berkembang tumbuh ekonominya. Tetapi fasilitas ini ada persyaratannya. Yakni, penghilangan hambatan akses pasar terhadap produk AS di Indonesia.

"Dagang kan harus two way-centric, nah ini yang lagi kita atasin. dalam artian kita ngeliatnya positif oke yuk kita selesaikan karena potensinya besar untuk kita tingkatin. Masalah yang ada itu masalah yang sudah lama, memang sudah dari dulu, kita lagi tangani," tambahnya.

Budi menambahkan ini negosiasi ini untuk menciptakan perdagangan yang adil bukan untuk menyeimbangan defisit dagang. Perdagangan memang harus berkompetisi.

"Jangan lupa AS itu pasar penting buat produk Indonesia, dan Indonesia juga pasar penting buat AS. Intinya satu, hambatan perdagangan itu yang harus kita hilangin. itu bukan karena AS. Karena kepentingan Indonesia sendiri untuk jadikan ekonomi kita kompetitif, untuk bisa bersaing sama negara di kawasan," tambah Budi.

Budi menjelaskan saat ini AS memang sedang mereview fasilitas GSP dan tidak tahu kapan selesainya.

"Mereka akan review semuanya. gak ada timelinenya. mereka lagi review kita tunggu aja. Gak ada masalah, kita jalan terus. kita masih dapat kemudahan tarif," terangnya.

(roy/roy) Next Article Negosiasi GSP RI-AS Ditargetkan Tuntas Sebelum Natal