Bos PLN Digeledah KPK, JK: 35 Ribu MW Bisa Terlambat
Arys Aditya, CNBC Indonesia
17 July 2018 17:55
Jakarta, CNBC Indonesia- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut kasus yang menjerat PT PLN (Persero) akan memperlambat pelaksanaan program 35.000 MW.
Berbicara di Kantor Wakil Presiden, Selasa (17/7/2018), JK mengatakan ia belum terinformasi secara lengkap mengenai kasus apa yang membuat KPK melakukan penggeledahan di rumah Dirut PLN Sofyan Basyir dan kantor pusat PLN dalam dua hari terakhir. "Saya belum tahu itu masalah di PLN yang sebenarnya, jadi tidak bisa kasih komentar sebelum KPK menyampaikan masalah apa sebenarnya," kata JK.
Menurutnya kasus yang menyeret PLN ini juga berpotensi memperlambat jalannya proyek 35 ribu MW. "Ya otomatis akan memperlambat [program 35.000 MW], karena itu kan ada yang baru mulai, lalu perjanjian-perjanjian teknis. Ada yang belum dimulai, ada yang bukan baru. Sekarang jadi terputus."
Usai penggeledahan KPK, PT PLN (Persero) telah menghentikan sementara proyek PLTU Riau I tersebut, terkait dengan adanya dugaan kasus suap yang menjerat Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pemilik PT Blackgold Natural Resources.
Sebelumnya, rumah pribadi Dirut PLN Sofyan Basir yang ada di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, tiba-tiba digeruduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak cukup hanya di rumah, kemarin malam lembaga antirasuah tersebut pun menggeledah Kantor Pusat PT PLN (Persero) di Jakarta.
PLTU mulut tambang Riau I merupakan proyek penunjukkan langsung yang diserahkan pada anak usaha PLN, PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) sejak dua tahun lalu. PJB telah menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan konsorsium PT Samantaka Batubara dan China Huadian Engineering pada Januari 2018 lalu.
JK mengatakan ia optimis program 35.000 MW akan kembali berjalan. "Ya kalau semua clear nanti bisa jalan lagi."
(gus) Next Article Program 35 Ribu Megawatt Tekan Neraca PLN?
Berbicara di Kantor Wakil Presiden, Selasa (17/7/2018), JK mengatakan ia belum terinformasi secara lengkap mengenai kasus apa yang membuat KPK melakukan penggeledahan di rumah Dirut PLN Sofyan Basyir dan kantor pusat PLN dalam dua hari terakhir. "Saya belum tahu itu masalah di PLN yang sebenarnya, jadi tidak bisa kasih komentar sebelum KPK menyampaikan masalah apa sebenarnya," kata JK.
Usai penggeledahan KPK, PT PLN (Persero) telah menghentikan sementara proyek PLTU Riau I tersebut, terkait dengan adanya dugaan kasus suap yang menjerat Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pemilik PT Blackgold Natural Resources.
Sebelumnya, rumah pribadi Dirut PLN Sofyan Basir yang ada di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, tiba-tiba digeruduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak cukup hanya di rumah, kemarin malam lembaga antirasuah tersebut pun menggeledah Kantor Pusat PT PLN (Persero) di Jakarta.
PLTU mulut tambang Riau I merupakan proyek penunjukkan langsung yang diserahkan pada anak usaha PLN, PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) sejak dua tahun lalu. PJB telah menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan konsorsium PT Samantaka Batubara dan China Huadian Engineering pada Januari 2018 lalu.
JK mengatakan ia optimis program 35.000 MW akan kembali berjalan. "Ya kalau semua clear nanti bisa jalan lagi."
(gus) Next Article Program 35 Ribu Megawatt Tekan Neraca PLN?
Most Popular