Jaga Rupiah, PLN Pastikan Proyek Energi Baru Tak Dikorbankan
Arys Aditya, CNBC Indonesia
06 September 2018 17:47
Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunda sebanyak 15.200 MW proyek listrik demi selamatkan rupiah. Namun dipastikan untuk proyek berbasis energi baru dan terbarukan tetap berjalan.
"Untuk EBT (Energi Baru dan Terbarukan) tidak boleh mundur, berarti tidak boleh," ujar Direktur Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Syofvi Felianty Roekman, Kamis (6/9/2018).
Syofvi menegaskan tetap dibertahankannya proyek pembangkit EBT terkait dengan target pemerintah untuk mencapai porsi 23% energi baru di bauran energi tahun 2025. Yang diturunkan, kata dia, untuk pembangkit batu bara dan gas.
Soal apakah akan ada perubahan RUPTL dengan penundaan belasan ribu proyek ini, Syofvi belum bisa menjawab pasti. "Kami lihat dulu," katanya.
Untuk 15.200 MW proyek yang ditunda dipastikan olehnya adalah proyek yang belum masuk tahap finansial close. "Dan itu masih harus kami cek, kalau dimundurkan dua tahun reverse margin cukup atau tidak, ada yang bisa ada yang tidak," kata dia.
Maksudnya adalah dilihat cadangan listrik di lokasi terkait jika proyek ditunda, apakah berdampak ke lokasi tersebut nantinya. Namun beberapa daerah masih dinilai cukup seperti di Pulau Jawa.
Seperti diketahui, pemerintah menunda pembangunan pembangkit sebanyak 15.200 MW. "Ini yang dari 35 ribu MW yang direncanakan dan belum mencapai finansial closing. Dan sudah digeser ke tahun-tahun berikutnya adalah sebesar 15.200 MW," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di kantornya, Selasa (4/9/2018).
Mundurnya target operasional ini sekaligus untuk menyesuaikan pertumbuhan konsumsi listrik yang di kuartal II kemarin hanya sebesar 4,7%. "Tahun ini estimasi kami pertumbuhan listrik maksimum sekitar 6%, dari target 8%. Makanya digeser," jelas Jonan. Dengan pengurangan hampir separuh dari mega proyek 35 ribu MW ini, diperkirakan bisa menekan pengadaan barang impor hingga US$ 8 miliar hingga US$ 10 miliar.
(gus) Next Article PLN Gandeng Kejagung Kawal Program 35 Ribu MW
"Untuk EBT (Energi Baru dan Terbarukan) tidak boleh mundur, berarti tidak boleh," ujar Direktur Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Syofvi Felianty Roekman, Kamis (6/9/2018).
Soal apakah akan ada perubahan RUPTL dengan penundaan belasan ribu proyek ini, Syofvi belum bisa menjawab pasti. "Kami lihat dulu," katanya.
Untuk 15.200 MW proyek yang ditunda dipastikan olehnya adalah proyek yang belum masuk tahap finansial close. "Dan itu masih harus kami cek, kalau dimundurkan dua tahun reverse margin cukup atau tidak, ada yang bisa ada yang tidak," kata dia.
Maksudnya adalah dilihat cadangan listrik di lokasi terkait jika proyek ditunda, apakah berdampak ke lokasi tersebut nantinya. Namun beberapa daerah masih dinilai cukup seperti di Pulau Jawa.
Seperti diketahui, pemerintah menunda pembangunan pembangkit sebanyak 15.200 MW. "Ini yang dari 35 ribu MW yang direncanakan dan belum mencapai finansial closing. Dan sudah digeser ke tahun-tahun berikutnya adalah sebesar 15.200 MW," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di kantornya, Selasa (4/9/2018).
Mundurnya target operasional ini sekaligus untuk menyesuaikan pertumbuhan konsumsi listrik yang di kuartal II kemarin hanya sebesar 4,7%. "Tahun ini estimasi kami pertumbuhan listrik maksimum sekitar 6%, dari target 8%. Makanya digeser," jelas Jonan. Dengan pengurangan hampir separuh dari mega proyek 35 ribu MW ini, diperkirakan bisa menekan pengadaan barang impor hingga US$ 8 miliar hingga US$ 10 miliar.
(gus) Next Article PLN Gandeng Kejagung Kawal Program 35 Ribu MW
Most Popular