Tunda 15.200 MW Proyek Listrik, RI Tekan Impor Rp 149 T
Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
04 September 2018 19:28
Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk mengorbankan hampir separuh megaproyek 35 ribu megawatt (MW) demi menyelamatkan rupiah.
Total kapasitas pembangkit yang ditunda tepatnya adalah 15.200 MW. "Ini yang dari 35 ribu MW yang direncanakan dan belum mencapai finansial closing. Dan sudah digeser ke tahun-tahun berikutnya adalah sebesar 15.200 MW," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di kantornya, Selasa (4/9/2018).
Mundurnya target operasional ini sekaligus untuk menyesuaikan pertumbuhan konsumsi listrik yang di kuartal II kemarin hanya sebesar 4,7%. "Tahun ini estimasi kami pertumbuhan listrik maksimum sekitar 6%, dari target 8%. Makanya digeser," jelas Jonan. Dengan pengurangan hampir separuh dari mega proyek 35 ribu MW ini, diperkirakan bisa menekan pengadaan barang impor hingga US$ 8 miliar hingga US$ 10 miliar.
Pergesaran target ini, kata Jonan, bertujuan untuk menekan pengadaan impor. Biasanya di proyek kelistrikan komposisi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bisa sampai 50% lebih di beberapa proyek, tapi rata-ratanya di 20% sampai 40%. Dengan pemunduran ini, total potensi investasi yang berkurang ke kantong pemerintah mencapai US$ 24 miliar sampai US$ 25 miliar.
"Tapi ini bisa kurangi beban impor kira-kira sampai US$ 8 miliar hingga US$ 10 miliar," jelasnya. Nilai ini setara dengan Rp 149 triliun dengan kurs dolar Rp 14.900.
Meski ditunda, Jonan memastikan ini tidak akan menganggu target rasio elektrifikasi hingga 99% di 2019. Mengingat hari ini rasio elektrifikasi sudah mencapai 97% dan akhir tahun ditargetkan bisa mencapai 97,5%.
Tidak cuma sektor listrik, rencana pembatasan impor barang ini juga berlaku di sektor hulu migas, pertambangan minerba dan juga energi baru dan terbarukan. "Kami tidak akan setujui rencana impor yang produknya sudah bisa dihasilkan oleh manufaktur dalam negeri," tegas Jonan.
(gus/gus) Next Article Jaga Rupiah, PLN Pastikan Proyek Energi Baru Tak Dikorbankan
Total kapasitas pembangkit yang ditunda tepatnya adalah 15.200 MW. "Ini yang dari 35 ribu MW yang direncanakan dan belum mencapai finansial closing. Dan sudah digeser ke tahun-tahun berikutnya adalah sebesar 15.200 MW," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di kantornya, Selasa (4/9/2018).
Mundurnya target operasional ini sekaligus untuk menyesuaikan pertumbuhan konsumsi listrik yang di kuartal II kemarin hanya sebesar 4,7%. "Tahun ini estimasi kami pertumbuhan listrik maksimum sekitar 6%, dari target 8%. Makanya digeser," jelas Jonan. Dengan pengurangan hampir separuh dari mega proyek 35 ribu MW ini, diperkirakan bisa menekan pengadaan barang impor hingga US$ 8 miliar hingga US$ 10 miliar.
Pergesaran target ini, kata Jonan, bertujuan untuk menekan pengadaan impor. Biasanya di proyek kelistrikan komposisi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bisa sampai 50% lebih di beberapa proyek, tapi rata-ratanya di 20% sampai 40%. Dengan pemunduran ini, total potensi investasi yang berkurang ke kantong pemerintah mencapai US$ 24 miliar sampai US$ 25 miliar.
"Tapi ini bisa kurangi beban impor kira-kira sampai US$ 8 miliar hingga US$ 10 miliar," jelasnya. Nilai ini setara dengan Rp 149 triliun dengan kurs dolar Rp 14.900.
Meski ditunda, Jonan memastikan ini tidak akan menganggu target rasio elektrifikasi hingga 99% di 2019. Mengingat hari ini rasio elektrifikasi sudah mencapai 97% dan akhir tahun ditargetkan bisa mencapai 97,5%.
Tidak cuma sektor listrik, rencana pembatasan impor barang ini juga berlaku di sektor hulu migas, pertambangan minerba dan juga energi baru dan terbarukan. "Kami tidak akan setujui rencana impor yang produknya sudah bisa dihasilkan oleh manufaktur dalam negeri," tegas Jonan.
(gus/gus) Next Article Jaga Rupiah, PLN Pastikan Proyek Energi Baru Tak Dikorbankan
Most Popular