CPO Jadi Isu Pembahasan Menlu RI dan Belanda
03 July 2018 15:38
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membahas berbagai isu terkait ekonomi dan keamanan ketika menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Belanda Stefanus Abraham Blok di kantornya, Selasa (3/7/2018). Salah satu hal yang dibahas adalah ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/ CPO) yang menjadi salah satu komoditas andalan RI ke Belanda.
"Banyak ekspor Indonesia yang dikirim ke Belanda. Salah satu komponen terbesar dalam ekspor Indonesia adalah minyak kelapa sawit," terangnya dalam konferensi pers setelah pertemuan tertutup kedua pejabat. Ia mengatakan masalah terkait diskriminasi CPO menjadi salah satu topik pembicaraannya dengan Menteri Blok.
"...dan kami membahas dengan sungguh-sungguh, secara terbuka, tentang kelapa sawit dan kami terus bekerja bersama untuk mencapai solusi yang menguntungkan bagi kedua pihak," ujarnya.
"Untuk Indonesia, Indonesia akan terus bekerja untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi yang diterapkan pada minyak sawit," kata Retno.
Uni Eropa (UE) telah menunda pelarangan penggunaan minyak kelapa sawit sebagai campuran biofuel hingga 2030. Pemerintah kemudian memastikan tak akan lagi membahas upaya pembalasan dengan mengenakan tarif impor pada sejumlah produk produksi negara-negara UE setelah dikeluarkannya keputusan itu.
Namun, Indonesia menginginkan agar kriteria impor minyak kelapa sawit yang diperbolehkan tidak diskriminatif.
Dalam kesempatan yang sama Menlu Blok mengatakan Indonesia merupakan salah satu mitra ekonomi utama Belanda, sementara Belanda merupakan mitra dagang kedua terbesar di Eropa bagi Indonesia.
"Indonesia merupakan ekonomi terbesar ke-16 di dunia... dan bersama-sama kami mempromosikan kerja sama ekonomi kami. Indonesia merupakan rekan ekonomi utama di tahun 2016 dengan nilai rata-rata transaksi tahunan sebesar 3,5 miliar euro," kata Blok.
Menurut penyataan Menteri Retno, nilai perdagangan kedua negara meningkat sebesar 27,30% pada tahun 2017, mencapai angka US$5 miliar. Selain itu dalam hal investasi, Belanda menjadi investor terbesar ke-7 di Indonesia, mencapai US$1,49 miliar dalam 871 projek pada tahun 2017.
Selain membahas isu perekonomian, keduanya juga membicarakan isu-isu sosial terkait narkoba dan terorisme yang mengancam keamanan negara.
Indonesia dan Belanda memiliki kepentingan dan pandangan yang sama dalam membangun kapasitas keamanan siber guna mencapai tujuan nasional masing-masing negara. Untuk memulai kerja sama kedua negara dalam hal tersebut, telah ditandatangani Letter of Intent (LOI) di bidang kerja sama siber.
Penandatangan LOI ini merupakan langkah awal dan bentuk komitmen Indonesia dan Belanda untuk berbagi informasi dalam bidang hukum, kebijakan nasional dan strategi kebijakan manajemen yang terkait dengan ranah siber, pertukaran sudut pandang, pengalaman, pembelajaran dan penerapan terbaik terkait ranah siber dan penguatan kapasitas dan perbantuan kelembagaan dan pengembangan teknologi di bidang keamanan siber melalui jaringan dan program pelatihan dan pendidikan, pertukaran kunjungan kenegaraan, analisis dan studi lapangan, seminar dan konferensi.
"Selain mencakup kerja sama berbagi informasi, bertukar pengalaman, kita juga akan membentuk tindakan bersama untuk membela diri dari serangan cyber," kata Retno.
(prm)
"Banyak ekspor Indonesia yang dikirim ke Belanda. Salah satu komponen terbesar dalam ekspor Indonesia adalah minyak kelapa sawit," terangnya dalam konferensi pers setelah pertemuan tertutup kedua pejabat. Ia mengatakan masalah terkait diskriminasi CPO menjadi salah satu topik pembicaraannya dengan Menteri Blok.
"...dan kami membahas dengan sungguh-sungguh, secara terbuka, tentang kelapa sawit dan kami terus bekerja bersama untuk mencapai solusi yang menguntungkan bagi kedua pihak," ujarnya.
"Untuk Indonesia, Indonesia akan terus bekerja untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi yang diterapkan pada minyak sawit," kata Retno.
Uni Eropa (UE) telah menunda pelarangan penggunaan minyak kelapa sawit sebagai campuran biofuel hingga 2030. Pemerintah kemudian memastikan tak akan lagi membahas upaya pembalasan dengan mengenakan tarif impor pada sejumlah produk produksi negara-negara UE setelah dikeluarkannya keputusan itu.
Namun, Indonesia menginginkan agar kriteria impor minyak kelapa sawit yang diperbolehkan tidak diskriminatif.
Dalam kesempatan yang sama Menlu Blok mengatakan Indonesia merupakan salah satu mitra ekonomi utama Belanda, sementara Belanda merupakan mitra dagang kedua terbesar di Eropa bagi Indonesia.
"Indonesia merupakan ekonomi terbesar ke-16 di dunia... dan bersama-sama kami mempromosikan kerja sama ekonomi kami. Indonesia merupakan rekan ekonomi utama di tahun 2016 dengan nilai rata-rata transaksi tahunan sebesar 3,5 miliar euro," kata Blok.
Menurut penyataan Menteri Retno, nilai perdagangan kedua negara meningkat sebesar 27,30% pada tahun 2017, mencapai angka US$5 miliar. Selain itu dalam hal investasi, Belanda menjadi investor terbesar ke-7 di Indonesia, mencapai US$1,49 miliar dalam 871 projek pada tahun 2017.
Selain membahas isu perekonomian, keduanya juga membicarakan isu-isu sosial terkait narkoba dan terorisme yang mengancam keamanan negara.
Indonesia dan Belanda memiliki kepentingan dan pandangan yang sama dalam membangun kapasitas keamanan siber guna mencapai tujuan nasional masing-masing negara. Untuk memulai kerja sama kedua negara dalam hal tersebut, telah ditandatangani Letter of Intent (LOI) di bidang kerja sama siber.
Penandatangan LOI ini merupakan langkah awal dan bentuk komitmen Indonesia dan Belanda untuk berbagi informasi dalam bidang hukum, kebijakan nasional dan strategi kebijakan manajemen yang terkait dengan ranah siber, pertukaran sudut pandang, pengalaman, pembelajaran dan penerapan terbaik terkait ranah siber dan penguatan kapasitas dan perbantuan kelembagaan dan pengembangan teknologi di bidang keamanan siber melalui jaringan dan program pelatihan dan pendidikan, pertukaran kunjungan kenegaraan, analisis dan studi lapangan, seminar dan konferensi.
"Selain mencakup kerja sama berbagi informasi, bertukar pengalaman, kita juga akan membentuk tindakan bersama untuk membela diri dari serangan cyber," kata Retno.
Artikel Selanjutnya
RI-Malaysia Sepakat Lawan Kampanye Negatif Kelapa Sawit
(prm)
