Jual Saham Blok Migas ke Swasta, Pertamina Bisa Dapat US$ 1 M

News - Rivi Satrianegara, CNBC Indonesia
05 June 2018 11:54
Jual Saham Blok Migas ke Swasta, Pertamina Bisa Dapat US$ 1 M
Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah tengah menggodok penambahan subsidi atas bahan bakar jenis solar yang disalurkan oleh PT Pertamina (Persero). Di sisi lain, tak hanya solar yang menjadi beban perusahaan, melainkan ada pula BBM jenis premium yang dijual di bawah harga keekonomian.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto menegaskan kembali bagaimana pemerintah turut membantu kinerja keuangan Pertamina dengan pemberian blok migas berskala besar untuk perusahaan pelat merah tersebut.

Mekanisme sharedown saham atau melepas sebagian saham untuk investor swasta di blok migas yang diserahkan ke Pertamina, kata Djoko bisa menjadi sumber dana segar untuk Pertamina. Setidaknya, ada beberapa blok yang berpotensi untuk di-sharedown oleh perseroan.


"Pertamina tuh bisa dapat East Kalimantandan Jambi Merang kan bisa di sharedown, ada juga Mahakam, Sanga-sanga, [itu] bisa dapat duit tuh sekitar US$ 1 miliar," kata Djoko di kantor Kementerian ESDM, Senin (4/6/2018).




Djoko mengaku optimis blok-blok migas tersebut laku untuk ditawarkan ke perusahaan migas lain. Misal, Blok Mahakam kepada Inpex karena Total memilih untuk tidak mau membayar bila ikut mengelola blok tersebut. "Inpex mau. Sudah niat untuk mau tetap ada [mengelola]," ujar Djoko.


Djoko melanjutkan, Pertamina saat ini memang belum membuka penawaran untuk perusahaan migas yang berminat ikut mengelola blok migas bersamanya. Namun, dia pastikan minat sudah ada dan itu tak hanya oleh Inpex di Blok Mahakam.


Di Blok Jambi Merang, Repsol dan Pacific Oil dia sebut berminat. Begitu pula Blok Sanga-sanga, namun dia belum bisa memastikan siapa yang telah tertarik di blok tersebut. Selanjutnya, Blok Eastkal yang digabung dengan Attaka, diyakininya menarik minat banyak perusahaan swasta.


"Pertamina [saat ini] masih minta valuasi harga dan harus approve BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), dan Kejaksaan supaya tidak salah [perhitungan], biar tidak dikira merugikan BUMN," papar Djoko.

(gus)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading