Pukulan Kedua Bagi Susi Pudjiastuti

News - Arys Aditya & Lynda Hasibuan, CNBC Indonesia
16 March 2018 19:08
Pukulan Kedua Bagi Susi Pudjiastuti
Jakarta, CNBC Indonesia - Pagi tadi, Jumat (16/3/2018), rapat koordinasi terbatas soal impor garam industri digelar di Kantor Kementeriaan Koordinator Bidang Perekonomian.  

Sejumlah peserta rapat itu kemudian mengungkapkan bahwa pemerintah telah menerbitkan peraturan baru yang menyatakan bahwa rekomendasi impor garam industri dialihkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi ke Kementerian Perindustrian. 

Artinya, Menteri KKP Susi Pudjiastuti kini tidak lagi berhak mengajukan rekomendasi volume impor garam untuk kebutuhan industri.  


Adapun Menteri Susi siangnya terlihat menghadiri pembukaan BeautyFest Asia 2018 di Ciputra Artpreneur.

Usai sesi talkshow, Susi kemudian turun panggung dan ketika berjalan ke arah keluar acara sejumlah wartawan mencoba mewawancarai dirinya.

Sejumlah pertanyaan wartawan seputar kecantikan, sesuai acara yang dihadiri itu, dijawab oleh Susi.  

Namun, ketika ada wartawan bertanya terkait kebijakan terbaru pemerintah soal impor garam industri, pemilik Susi Air itu seperti menolak untuk menjawab.  

Pesan singkat yang dikirim CNBC Indonesia pun belum dijawab oleh Susi, di samping panggilan telepon juga tidak diangkat.


Kebijakan yang diambil pemerintah soal impor garam industri ini seolah menjadi pukulan kedua bagi Susi, setelah dia harus mengalah terkait penggunaan cantrang. 



Diberikannya kewenangan ke Kemenperin soal rekomendasi impor garam industri ini seolah memperkuat pernyataan Presiden Joko Widodo yang berkali-kali meminta agar kementerian tidak lagi menghambat laju industri dengan perizinan yang berbelit, apalagi sampai menyebabkan industri kekurangan bahan baku.  

Seperti diketahui, Menteri Susi tidak sejalan dengan Menperin Airlangga Hartarto mengenai jumlah garam untuk bahan baku industri yang harus diimpor.  

Keputusan pemerintah ini didukung Ketua Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) Tony Tanduk. Dia mengaku lega, karena ini sesuai keinginan industri.  

Tony juga menyatakan pihaknya bersama pelaku industri yang lain berulangkali bertemu Menperin Airlangga Hartarto untuk membahas persoalan ini.  

"Kami sering bilang ke Pak Menperin sebagai pembina industri bagaimana rekomendasi impor kembali ke Kemenperin. Kalau di KKP, tidak ada fleksibilitas, tidak ada ruang untuk tumbuh karena kaku," jelasnya. 

Namun demikian, kebijakan untuk mengalihkan kewenangan mengeluarkan rekomendasi dari KKP ke Kemenperin berpeluang menimbulkan persoalan baru karena berbeda dengan amanat UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.  

Dalam pasal 37 UU ini, disebut impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman, menteri terkait harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

Sementara dalam pasal 1, Menteri yang dimaksud adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Apabila ingin mengalihkan wewenang ke Menperin, maka otomatis UU tersebut harus direvisi. 


Menarik untuk menunggu bagaimana isu mengenai impor garam ini bergulir.    
(ray/ray)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading