Gaikindo: Akali AFTA, Vietnam Perketat Aturan Impor Mobil
01 March 2018 14:43
Jakarta, CNBC Indonesia - Kebijakan Vietnam yang memberlakukan mekanisme baru atas uji tipe kendaraan yang diimpor merupakan bentuk hambatan dagang non-tarif (non-tariff barrier). Banyak negara sudah sudah memprotes aturan tersebut dan sedang berunding dengan Vietnam.
Hal ini diungkapkan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Kamis (1/3/2018) usai membuka acara Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2018 di JCC, Kamis (1/3/2018).
"Itu menurut saya non-tariff barrier soal kelaikan jalan. Selain Indonesia, ada banyak negara yang sedang berunding dengan mereka," ujar Airlangga.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi mengatakan pada awalnya Vietnam tidak masuk kelompok negara ASEAN 6 (Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Thailand) yang menerapkan ASEAN Free Trade Area (AFTA) secara penuh. Dengan demikian, hingga tahun lalu ekspor kendaraan ke Vietnam masih dikenakan bea masuk 10%.
"Mulai tahun ini, Vietnam bergabung dengan AFTA jadi ASEAN 7, sehingga dia dapat kemudahan bisa mengekspor barang tanpa kena tarif, otomatis dia juga harus membuka pasarnya. Nah, mulai tahun ini harusnya kita ekspor mobil ke Vietnam tidak boleh kena tarif 0%," jelas Yohannes kepada wartawan.
Adapun, Vietnam ternyata mencoba mengenakan non-tariff barrier melalui perubahan mekanisme uji tipe. Yohannes mencontohkan dulunya ekspor mobil tipe A akan diuji tipe terlebih dahulu oleh otoritas Vietnam, apabila dinyatakan lolos baru bisa mengekspor mobil A setiap saat. Akan tetapi, sekarang diberlakukan mekanisme yang berbeda di mana uji tipe akan dilakukan dalam setiap pengiriman (shipment) kendaraan.
"Misalnya, dalam satu kapal ada 1.000 mobil dari lima tipe berbeda. Masing-masing tipe diambil 3 sample, diuji hingga 3.000 km baru dinyatakan lolos/tidak. Sementara, mobil yang lainnya tidak boleh keluar dari pelabuhan. Kalau dinyatakan tidak lolos, seluruh mobil dikirim balik ke Indonesia. Lah, kan saya mabok," ungkap Yohannes kesal.
Yohannes membuat perhitungan apabila ada 5 tipe mobil di dalam satu kapal, dengan 3 sample yang diambil per tipe berarti otoritas Vietnam akan menguji 15 mobil hingga 3.000 km.
"Sekarang saya tanya, anda menjalankan mobil sampai 3.000 km butuh berapa hari? Lah, itu mobil kita nongkrong semua di pelabuhan jadi bagaimana kita punya," tambahnya.
Yohannes mengaku pihak Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian,dan Kementerian Perhubungan sudah sangat membantu pihaknya dalam melayangkan protes ke pihak Vietnam. Hal ini dikarenakan ekspor kendaraan tanah air ke Vietnam cukup tinggi, mencapai 30.000 - 40.000 unit per tahunnya. Adapun, sejak Januari ekspor ditangguhkan untuk sementara sampai ada kepastian dari pihak Vietnam.
"Jadi ini sekarang ranahnya sudah government to government (G to G). Kita hanya mendukung dengan data. Ini berpengaruh ke semua tipe kendaraan. Thailand dan Jepang juga melayangkan protes. Hari ini, tim negosiasi kita rasanya baru kembali dari Vietnam. Mudah-mudahan sudah beres," pungkasnya. (roy/roy)
Hal ini diungkapkan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Kamis (1/3/2018) usai membuka acara Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2018 di JCC, Kamis (1/3/2018).
"Itu menurut saya non-tariff barrier soal kelaikan jalan. Selain Indonesia, ada banyak negara yang sedang berunding dengan mereka," ujar Airlangga.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi mengatakan pada awalnya Vietnam tidak masuk kelompok negara ASEAN 6 (Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Thailand) yang menerapkan ASEAN Free Trade Area (AFTA) secara penuh. Dengan demikian, hingga tahun lalu ekspor kendaraan ke Vietnam masih dikenakan bea masuk 10%.
"Mulai tahun ini, Vietnam bergabung dengan AFTA jadi ASEAN 7, sehingga dia dapat kemudahan bisa mengekspor barang tanpa kena tarif, otomatis dia juga harus membuka pasarnya. Nah, mulai tahun ini harusnya kita ekspor mobil ke Vietnam tidak boleh kena tarif 0%," jelas Yohannes kepada wartawan.
"Misalnya, dalam satu kapal ada 1.000 mobil dari lima tipe berbeda. Masing-masing tipe diambil 3 sample, diuji hingga 3.000 km baru dinyatakan lolos/tidak. Sementara, mobil yang lainnya tidak boleh keluar dari pelabuhan. Kalau dinyatakan tidak lolos, seluruh mobil dikirim balik ke Indonesia. Lah, kan saya mabok," ungkap Yohannes kesal.
Yohannes membuat perhitungan apabila ada 5 tipe mobil di dalam satu kapal, dengan 3 sample yang diambil per tipe berarti otoritas Vietnam akan menguji 15 mobil hingga 3.000 km.
"Sekarang saya tanya, anda menjalankan mobil sampai 3.000 km butuh berapa hari? Lah, itu mobil kita nongkrong semua di pelabuhan jadi bagaimana kita punya," tambahnya.
Yohannes mengaku pihak Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian,dan Kementerian Perhubungan sudah sangat membantu pihaknya dalam melayangkan protes ke pihak Vietnam. Hal ini dikarenakan ekspor kendaraan tanah air ke Vietnam cukup tinggi, mencapai 30.000 - 40.000 unit per tahunnya. Adapun, sejak Januari ekspor ditangguhkan untuk sementara sampai ada kepastian dari pihak Vietnam.
"Jadi ini sekarang ranahnya sudah government to government (G to G). Kita hanya mendukung dengan data. Ini berpengaruh ke semua tipe kendaraan. Thailand dan Jepang juga melayangkan protes. Hari ini, tim negosiasi kita rasanya baru kembali dari Vietnam. Mudah-mudahan sudah beres," pungkasnya. (roy/roy)
