Jakarta, CNBC Indonesia - Kabar terkait dengan pembatalan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Provinsi DKI Jakarta kian kuat. Beredar kabar akan ada pertemuan pemerintah pusat yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di akhir pekan ini.
Menurut beberapa sumber, pertemuan tersebut akan membahas cara penanggulangan penyebaran virus corona yang terus meningkat dan membuat Pemrov DKI Jakarta memutuskan untuk menerapkan PSBB total pada Rabu (9/9/2020).
Keputusan tersebut sempat mendapat respons keras dari banyak kalangan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) punambles 5,01% merespons kebijakan tersebut.
Menurut Credit Suisse (CS) dalam catatan yang dipublikasi hari ini, Jumat (11/9/2020), menilai koreksi IHSG kemarin terjadi karena ketakutan terhadap ketidakpastian semata sekaligus aksi ambil untung setelah periode IHSG yang berhasil naik melawan ekspektasi.
Bank investasi global ini menilai belum adanya kebijakan jelas terkait dengan penerapan kebijakan PSBB total DKI Jakarta.
"Sebenarnya pengumuman PSBB Total yang detailnya belum jelas, dan kurang disetujui oleh pemerintah pusat beserta para menteri-menterinya. Kemungkinan besar dampak ekonomi dari kebijakan ini tidaklah separah pada kuartal kedua tahun 2020 dimana ketidakpastian sangat tinggi, dan stimulus dari pemerintah belum jelas," sebut catatan CS tersebut.
Sejumlah pelaku pasar dalam negeri pun masih menilai implementasi PSBB yang berbeda dari sebelumnya diharapkan bisa menaikkan lagi IHSG ke depan, mengingat laju indeks sempat naik cukup tajam dalam 3 bulan terakhir, sebelum akhirnya terjungkal Kamis kemarin.
Ketidakjelasan kabar PSBB Total tersebut membuat IHSG pada sesi pertama perdagangan akhir pekan Jumat (10/9/20) berhasil bangkit setelah sempat anjlok parah 2,80%, sesi I ditutup menguat 1,29% di angka 4.954,42.
Ketidakjelasan terkait penerapan PSBB DKI tersebut juga diungkapkan oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya yang mengikuti rapat koordinasi dengan para kepala daerah di sekitar ibu kota pada Kamis (10/9/2020) pukul 14.00 WIB.
Rapat itu membahas pelaksanaan dan penerapan PSBB di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).
Selain Anies, sejumlah kepala daerah hadir dalam rapat itu antara lain Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Diani.
Terkait hasil rapat, Bima Arya membenarkan kondisi Jakarta saat ini memang darurat. Untuk itu, perlu diselaraskan dengan daerah-daerah di sekitar ibu kota.
"Pemprov DKI Jakarta masih merasa perlu untuk memantapkan lagi rencana tersebut selain itu diperlukan juga koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat," kata Bima dalam keterangan resmi yang diterima CNBC Indonesia, Jumat (11/9/2020).
Kabar terakhir dari berbagai sumber menyebutkan, penerapan PSBB tetap diterapkan di DKI Jakarta dengan sejumlah pelonggaran. Tidak seperti pelaksanaan PSBB tahap pertama.
Pemberlakuan kembali PSBB total di DKI Jakarta yang diputuskan oleh Anies Baswedan sangat mengejutkan pelaku usaha. Salah satunya pengusaha pengelola pusat perbelanjaan atau mal yang baru 2 bulan lebih menghirup kembali kegiatan operasi saat PSBB transisi.
"Ini kita semua sedang kaget," kata Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Ellen Hidayat kepada CNBC Indonesia, Rabu (9/9).
Keputusan Anies demi menahan tingginya virus corona di Ibu Kota tersebut membuat pengusaha panik. Hal ini karena banyak sektor tidak boleh menjalankan aktivitas bisnis, kecuali 11 sektor yang sudah diizinkan.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi juga mengungkapkan hal yang sama. Ia khawatir jika dampaknya akan sangat jauh.
"Sebagai pengusaha, teman-teman semua panik. Karena kondisinya ada sektor-sektor baru untuk laksanakan operasional. Kalau harus berhenti mereka tidak siap. Mereka khawatir dari 11 sektor yg diperbolehkan, rencananya akan ditinjau kembali. Ini akan jadi beban pikiran mereka," katanya, Kamis (10/9).
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Fernando Repi menyebut komunikasi dengan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus dilakukan. Termasuk mengirim surat protes secara resmi soal penutupan kegiatan toko modern seperti mal.
"Secara lisan sudah berkomunikasi dengan Asisten Ekonomi Pak Gubernur. Saya lihat dari kemarin niatan beliau memang akan memberi kesempatan ritel modern beroperasi," katanya.
Keyakinan itu timbul karena dampak kerugian akibat penutupan ritel modern akan sangat besar. Ia mengaku PSBB total kedua di DKI Jakarta ini menimbulkan dampak lebih besar dibanding PSBB total sejak April lalu.
"Simulasi saja, PSBB pertama itu pertumbuhannya -5,4% sampai sekarang. Nah ini baru mau balik lagi tiba-tiba kena lagi. Walau baru Jakarta tapi khawatirnya menyebar ke daerah. Bisa saja Surabaya atau yang lainnya. Kalau gitu lagi makin ambles," sebutnya.
Dari sektor properti, Sekretaris Perusahaan PT Intiland Development Tbk (DILD), Theresia Rustandi menyampaikan, pada dasarnya pengusaha mendukung rencana pemerintah dalam mengendalikan pandemi.
Namun, harus diakui, kondisi pasar properti masih cukup berat di tahun ini. Ditambah lagi dengan kebijakan pembatasan sosial, diperkirakan bakal menyebabkan penurunan penjualan.
Theresia menjelaskan, pandemi Covid-19 cukup memberikan dampak bagi kinerja keuangan perseroan di semester pertama tahun ini. Terutama, melambatnya penjualan apartemen dan perkantoran atau high rise building.
"Paling penting adalah kita harus hadapi bersama-sama dengan baik. Saling kerjasama, punya sense of crisis yang sama. Pemerintah, swasta, masyarakat harus sama dan saling mendukung," kata dia.
Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang juga memperkirakan butuh waktu yang tidak sedikit untuk membuat ekonomi kembali merangkak.
"Recovery kemungkinan akan mulai awal tahun depan, itu juga baru mulai. Normalnya itu baru di semester kedua tahun depan. Artinya di pertengahan mungkin mulai normal kembali," sebut Sarman yang juga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta.
Namun, ia menggarisbawahi itu bisa terjadi jika penanganan Covid-19 dilakukan dengan baik. Sehingga angka positif Covid-19 bisa turun, meski harus secara perlahan. Di sisi lain, harapan menghindari resesi mungkin sulit.
"Sekarang masuk September. PSBB diperketat sampai akhir September, bentar lagi Oktober. Makanya kita sangat menduga bahwa kita memasuki resesi di depan pintu kita. Kita prediksi pertumbuhan ekonomi kuartal tiga masih akan terkontraksi. Cuma yang jadi harapan, kontraksi nggak terlalu dalam. Artinya kemarin 5,32 harapan mudah-mudahan di -2 atau lebih baik," katanya.
Di sisi lain, 'gempuran' terhadap Anies mulai banyak. Tak sedikit menteri yang terang-terangan mengkritik kebijakan mantan Menteri Pendirikan itu.
Kritikan itu mengemuka dalam rapat koordinasi nasional Kadin Indonesia bidang perindustrian, perdagangan, dan hubungan internasional dengan narasumber antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.
Airlangga, yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), mengungkapkan dampak kebijakan Anies sudah terlihat di pasar saham tanah air hari ini.
"Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif, berdasarkan indeks sampai dengan kemarin, karena hari ini indeks (IHSG) masih ada ketidakpastian karena announcement Gubernur DKI (Anies Baswedan) tadi malam."
"Sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000," kata Airlangga.
IHSG pada perdagangan sesi pertama Kamis lalu (10/9/2020) terpaksa terkapar di zona merah setelah ambles 4,88% ke level 4.898,11, setelah sebelumnya perdagangan sempat dihentikan oleh bursa karena anjlok lebih dari 5%.
Airlangga mengingatkan, dalam mengambil kebijakan hendaknya jangan sampai mengganggu kepercayaan masyarakat.
"Kita harus melihat gas dan rem ini. Kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga confident public. Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market," ujarnya.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan, kebijakan itu tentu akan mempengaruhi industri manufaktur di Indonesia. Ia mengaku tidak bisa membayangkan apabila kebijakan itu diikuti oleh provinsi-provinsi lain yang kembali menerapkan PSBB ketat.
"Kita lihat industri yang sudah bergeliat ini khawatir dapat tekanan," kata Agus.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyoroti distribusi barang yang berpotensi terganggu dalam PSBB. Oleh karena itu, Ia meminta agar jalur distribusi di setiap wilayah yang memberlakukan PSBB tetap berjalan.
"Karena PDB kita 50% konsumsi. Kalau distribusi ini tidak lancar akan mengganggu PDB kita," ujar Agus.
Sedangkan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar memberikan saran kepada Kadin apakah bisa mengusulkan kepada pemprov yang memberlakukan PSBB agar memberikan pengecualian kepada industri manufaktur atau sektor usaha yang telah dan mampu melakukan langkah-langkah protokol kesehatan yang tinggi.
"
Misalnya mereka yang mampu transportasi pekerja sendiri atau mengatur pekerja nggak boleh menggunakan transportasi umum. Saya khwatir kalau dipukul rata seperti ini dan lagi-lagi saya rasa nggak realistis pandemi selesai jangka pendek, maka nggak ada yang tahan," kata Mahendra.
"Maka mari kita konstruktif merumuskan hal-hal tadi dan kalau bisa Kadin atau bisa kerja sama dengan lembaga lain lakukan best practice dan lakukan pemeringkatan itu push aja ke pemprov untuk diberikan pengecualian sekaligus diberi benchmark bagi yang lain menjadi standar yang baru. Kalau nggak saya betul-betul khawatir kesinambungan kita jangka menengah dan jangka panjang," lanjutnya.
