Pemerintah Kian Pede Disokong BI di SBN, Kupon Bakal Landai?

Jakarta, CNBC Indonesia - Lelang surat utang pemerintah kembali dibanjiri permintaan, meski disinyalir masih didominasi investor lokal. Pemerintah terindikasi tak lagi jor-joran melepas surat utang dan konservatif menyerap penawaran yang masuk

Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) melaksanakan lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Selasa kemarin (11/8/2020) untuk seri SPN03201112 (baru), SPN12210812 (baru), FR0086 (baru), FR0087 (baru), FR0080 (rilis ulang), FR0083 (rilis ulang) dan FR0076 (rilis ulang).

Dari total penawaran yang masuk Rp 106 triliun, jauh lebih tinggi dari lelang 28 Juli senilai Rp 72,78 triliun, lembaga milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut hanya memenangkan tujuh seri yang ditawarkan dengan nilai total Rp 22 triliun.

Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah cenderung tidak jor-joran melepas surat utang, terutama di tengah pandemi di mana investor global cenderung memilih aset investasi aman seperti obligasi negara maju atau emas.

Selama ini, obligasi pemerintah terhitung membagikan keuntungan yang tinggi dibandingkan dengan surat utang serupa yang diterbitkan oleh negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Kupon obligasi pemerintah kita dua kali lebih tinggi dari Malaysia, dan tiga kali dari Thailand.

Baca: Atas Nama Cuan dan Keamanan, Investor Borong Obligasi RI

Kupon yang tinggi berkonsekuensi pada kewajiban pembayaran bunga obligasi yang lebih tinggi kepada para investor. Demikian juga sebaliknya. Dengan kata lain, beban utang pemerintah Indonesia lebih besar dari negara tetangga.

Padahal, premi risiko SBN yang terlihat dari instrumen Credit Default Swap (CDS) terus menurun. CDS untuk SBN berdenominasi valas dengan tenor 10 tahun saat ini ada di 170,4 basis poin (bps), terendah sejak 5 Maret.

Sementara itu, premi CDS bertenor lima tahun adalah 105,78 bps, terendah sejak 6 Maret. Hal ini menunjukkan bahwa ongkos yang harus dibayar investor global untuk membeli produk perlindungan atas risiko gagal bayar SBN Indonesia terus menurun.

Dus, pemerintah punya legitimasi untuk melepas SBN dengan kupon yang lebih terjangkau.

Pages

Next