Roundup

Rencana IPO Anak Usaha Pertamina, BPK Geber Audit Jiwasraya

Monica Wareza, CNBC Indonesia

30 June 2020 08:38

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan awal pekan, Senin kemarin (29/6/20) ditutup turun tipis 0,05% di level 4.901,81.

Data perdagangan mencatat, investor asing kembali melakukan aksi jual bersih sebanyak Rp 568 miliar di pasar reguler dengan nilai transaksi menyentuh Rp 5,3 triliun.

Sentimen negatif dari pasar global datang dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang selain merevisi turun angka proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini, IMF juga mempublikasikan kajiannya yang mengatakan pasar saat ini sangatlah riskan terkoreksi mengingat fundamentalnya yaitu ekonomi yang masih sangat rapuh.

Lembaga keuangan global yang bermarkas di Washington DC tersebut menyoroti reli di pasar keuangan yang terjadi, terutama di pasar saham. Sejak menyentuh titik dasar (bottom) pada 23 Maret 2020, pasar ekuitas global mengalami reli tak terbendung.

Selain kabar tersebut, simak juga peristiwa emiten yang terjadi sepanjang perdagangan kemarin.

Baca:

Harga Emas Kokoh di US$ 1.770, Kenapa Susah Tembus US$ 1.800?

1. Bos Pertamina: IPO Anak Usaha Masih Wacana

Rencana PT Pertamina (Persero) untuk melakukan aksi korporasi Initial Public Offering (IPO) anak usaha nampaknya masih jauh dari eksekusi. Hal ini terungkap dalam rapat bersama di Komisi VII DPR RI, Senin, (29/06/2020).

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menegaskan semua ini masih sekedar wacana.

"Rencana IPO ini masih dalam tahap kajian, dan belum bisa membahasnya dengan detail," ungkapnya dalam rapat di Komisi VII.

2. OJK Siap Berikan Insentif Pelonggaran BMPK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal mendorong kembali penyaluran kredit ke sektor-sektor yang sangat terdampak pandemi Covid-19. Salah satu opsi yang akan dikaji oleh OJK adalah dengan menurunkan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, mengatakan sejumlah sektor mengalami penurunan kinerja yang drastis akibat pandemi. Untuk itu OJK akan mendorong bank untuk memberikan kredit ke sektor-sektor tersebut.

3. Kerugian Negara Rp 16,8 T, BPK Tak Sarankan Jiwasraya Tutup

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak merekomendasikan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk dibubarkan atau likuidasi kendati saat ini lembaga negara ini tengah menyelesaikan audit investigasi atas keuangan Jiwasraya periode 2008-2018.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan audit investasi terhadap aksi bisnis Jiwasraya masih terus dilakukan. Kendati demikian, BPK tidak merekomendasikan agar bisnis asuransi jiwa BUMN ini diberhentikan atau dibubarkan.

4. Cum Date Dividen TLKM & SMGR Hari Ini, Ada 6 Pekan Ini

Bagi para investor, yang sudah bersiap-siap berburu dividen ada kabar gembira. Pekan ini ada 8 emiten yang siap melakukan pembagian dividen bagi para pemegang sahamnya.

Sebagaimana diketahui, di bursa saham pemodal mendapatkan keuntungan investasi saham dari dua sisi, yakni dari kenaikan harga saham (capital gain) dan dari pembagian keuntungan tahunan (dividen).

Baca:

IHSG Loyo 6 Bulan, 5 Saham Ini Malah Meroket! Ada yang 167%

5. Wah! Barito Pacific Terdepak, Sinar Mas Resmi Masuk Big Cap

Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan akhir pekan kemarin, Jumat (26/6/20) ditutup di zona hijau yang naik 7,36 poin atau 0,15% ke level 4.904,09 mengekor kinerja ciamik dari bursa Wall Street di tengah berita regulator AS yang berencana untuk melonggarkan peraturan perbankan.

Kendati demikian, sepekan terakhir IHSG justru mengalami pelemahan. Sentimen negatif dari dalam dan luar memang cenderung dominan sehingga membuat indeks utama bursa saham Tanah Air terkoreksi.

6. Ombudsman: 397 Komisaris BUMN Terindikasi Rangkap Jabatan

Ombudsman Republik Indonesia hingga akhir 2019 menemukan adanya indikasi rangkap jabatan komisaris dengan jumlah cukup besar di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rangkap jabatan ditemukan di 397 pada BUMN dan 167 di anak usaha BUMN.

Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih mengatakan mayoritas komisaris ini ditempatkan pada BUMN yang tidak memberikan pendapatan signifikan. Para komisaris yang melakukan rangkap jabatan ini juga terindikasi memiliki rangkap penghasilan.