Duh! Dana Asing Kabur Rp 14 T dari Bursa RI, Ini Pemicunya
Tirta Citradi, CNBC Indonesia
16 April 2020 18:05
Pemerintah tak tinggal diam, pemrintah mengambil dua langkah yakni membuat paket kebijakan ekonomi untuk menstimulasi ekonomi RI dan menggalakkan program pembatasan sosial.
Sejak corona mulai terlihat makin perkasa dan mengobrak-abrik ekonomi China, pemerintah RI sudah ambil jurus ancang-ancang dengan paket kebijakan ekonomi jilid I senilai Rp 10 triliun.
Anggaran sebesar Rp 10 triliun tersebut dialokasikan untuk insentif di sektor pariwisata, menjaga daya beli masyarakat lewat kartu sembako, mendorong roda perekonomian lewat subsidi KPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kala corona makin buas dan menyerang seluruh penjuru dunia, pemerintah akhirnya meracik jamu yang kedua. Kali ini berfokus pada relaksasi pajak. Mulai dari relaksasi PPh 21 untuk pekerja di sektor manufaktur, PPh untuk ekspor-impor dan percepatan restitusi PPN.
Hingga akhirnya, jumlah kasus corona di dalam negeri pun melonjak signifikan. Mau tak mau jamu racikan yang ketiga juga dikeluarkan. Tak tanggung-tanggung, pemerintah tebar stimulus sebesar Rp 405,1 triliun.
Jatah anggaran kesehatan sebesar Rp 75 triliun, untuk kelonggaran pajak sebesar Rp 71 triliun, dana untuk program jaring pengaman sosial RP 110 triliun dan sisanya Rp 150 triliun untuk paket pemulihan ekonomi.
Angka Rp 405,1 triliun itu setara dengan 2,4% dari output perekonomian Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Inggris, Spanyol dan AS jelas besaran stimulus racikan pemerintah RI ini kalah besar. Namun jika melihat ruang fiskal yang selama ini memang sempit, stimulus ini tergolong jumbo untuk Indonesia.
Di sisi lain, untuk menstimulasi perekonomian Tanah Air, Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter mengambil stance kebijakan BI masih longgar. Suku bunga acuan dipangkas menjadi 4,5%. Ada ruang untuk pemangkasan suku bunga lagi seiring dengan laju inflasi domestik yang rendah dan kebutuhan untuk mendorong perekonomian.
BI saat ini fokus untuk menjaga stabilitas dengan meningkatkan intensitas triple intervention di pasar spot, DNDF dan pembelian SBN di pasar sekunder.
Selain itu BI juga telah melakukan pelonggaran kuantitatif senilai Rp 300 triliun yang nilainya ke depan masih berpotensi untuk bertambah lagi sebesar Rp 102 T. Injeksi likuiditas juga diberikan BI melalui penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 200 basis poin (bps) untuk bank umum, dan 50 bps untuk bank syariah. (twg/twg)
Sejak corona mulai terlihat makin perkasa dan mengobrak-abrik ekonomi China, pemerintah RI sudah ambil jurus ancang-ancang dengan paket kebijakan ekonomi jilid I senilai Rp 10 triliun.
Anggaran sebesar Rp 10 triliun tersebut dialokasikan untuk insentif di sektor pariwisata, menjaga daya beli masyarakat lewat kartu sembako, mendorong roda perekonomian lewat subsidi KPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hingga akhirnya, jumlah kasus corona di dalam negeri pun melonjak signifikan. Mau tak mau jamu racikan yang ketiga juga dikeluarkan. Tak tanggung-tanggung, pemerintah tebar stimulus sebesar Rp 405,1 triliun.
 Sumber : CNBC Indonesia Research |
Angka Rp 405,1 triliun itu setara dengan 2,4% dari output perekonomian Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Inggris, Spanyol dan AS jelas besaran stimulus racikan pemerintah RI ini kalah besar. Namun jika melihat ruang fiskal yang selama ini memang sempit, stimulus ini tergolong jumbo untuk Indonesia.
Di sisi lain, untuk menstimulasi perekonomian Tanah Air, Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter mengambil stance kebijakan BI masih longgar. Suku bunga acuan dipangkas menjadi 4,5%. Ada ruang untuk pemangkasan suku bunga lagi seiring dengan laju inflasi domestik yang rendah dan kebutuhan untuk mendorong perekonomian.
BI saat ini fokus untuk menjaga stabilitas dengan meningkatkan intensitas triple intervention di pasar spot, DNDF dan pembelian SBN di pasar sekunder.
Selain itu BI juga telah melakukan pelonggaran kuantitatif senilai Rp 300 triliun yang nilainya ke depan masih berpotensi untuk bertambah lagi sebesar Rp 102 T. Injeksi likuiditas juga diberikan BI melalui penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 200 basis poin (bps) untuk bank umum, dan 50 bps untuk bank syariah. (twg/twg)
Pages
Most Popular