Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri BUMN Erick Thohir menjadi salah satu media darling dalam sebulan terakhir bahkan ketika jabatan yang diembannya belum genap 2 bulan. Pendiri Mahaka Media ini dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu 23 Oktober silam, menggantikan menteri sebelumnya Rini Soemarno.
Sebelum menjabat sebagai Menteri BUMN, Erick yang juga alumnus Universitas Nasional California, Amerika Serikat dan Glendale University ini sudah menjadi media darling dalam sebulan terakhir. Hal itu lantaran beberapa gebrakan Erick yang cepat, tertata, tapi memicu pro dan kontra.
CNBC Indonesia, merangkum beberapa gebrakan Erick Thohir selama menjabat sejak 23 Oktober hingga Senin 2 Desember ini.
1. Membentuk Task Force Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Erick mengatatan pihaknya telah membentuk task force atau tim satuan tugas untuk mengantisipasi keterlambatan operasi kereta cepat Jakarta-Bandung.
Satuan tugas itu langsung dipimpin oleh Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Chandra Dwiputra.
"Kereta cepat kita udah bikin task force, dimana Dirut Kereta Cepat Pak Chandra langsung dan saya ubah konsepnya," ujar Erick di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (5/11/2019).
"Jadi, pangkat yang tertinggi ya pimpinan task force-nya. Selama kita bisa mendukung hal-hal yang bisa kita laksanakan bersama," kata Erick.
Dengan konsep yang ada saat ini, lanjut Erick, diharapkan kereta cepat Jakarta-Bandung tak mengalami keterlambatan operasi. Agar nasibnya tidak seperti Moda Raya Terpadu (MRT) dan Lintas Rel Terpadu (LRT) yang juga sempat terhambat pembangunan infrastrukturnya.
Hingga akhir September 2019, pembebasan lahan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah mencapai 99,03%. Artinya, tidak sampai 1% semua lahan yang dibutuhkan sudah terbebas.
Secara keseluruhan, pembangunan fisik kereta cepat Jakarta-Bandung ditargetkan rampung pada akhir 2020. Selanjutnya, pada pertengahan 2021 diharapkan kereta cepat Jakarta-Bandung sudah bisa beroperasi
2. Memangkas Jumlah Deputi BUMN
Pada era Menteri BUMN Rini Soemarno, jabatan deputi BUMN diisi oleh tujuh orang. Dari jumlah ini, Erick akan memangkasnya menjadi hanya tiga orang. Hal ini dilakukan atas dasar misi Presiden Jokowi mengenai penciptaan birokrasi yang efektif dan efisien.
"Alhamdulillah, saya dan kedua Wakil Menteri sudah bertemu dengan semua Pejabat Eselon I secara langsung dan menjelaskan mengenai restrukturisasi ini," kata Erick dalam keterangan resminya, Selasa (19/11/2019).
"Sebetulnya hal ini adalah bagian dari Tour of Duty. Dari korporasi mengerti mengenai birokrasi, seperti Pak Kartika [Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo] dan Pak Budi Sadikin [Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin]. Begitu juga dari birokrasi harus mengerti permasalahan di korporasi, seperti yang dijalankan hari ini," katanya.
3. Menggeser Deputi BUMN Jadi Komisaris & Direksi BUMN
Setelah memangkas jumlah Deputi BUMN, Erick menggeser beberapa Deputi BUMN untuk menjabat komisaris dan direksi perusahaan BUMN agar pejabat yang berasal dari birokrasi bisa memahami permasalahan di korporasi, demikian sebaliknya.
Ada lima pejabat eselon I yang ditempatkan sebagai direksi BUMN yakni, pertama, Imam Apriyanto Putro diangkat sebagai Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia Holding Company. Sebelumnya Imam menjabat Sekretaris Kementerian BUMN.
Kedua, Gatot Trihargo yang sebelumnya menjabat Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan kini ditunjuk menjadi Wakil Direktur Utama Perum Bulog.
Ketiga, menunjuk Hambra sebagai Wakil Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC. Hambra sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis.
Keempat, mantan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi yakni Wahyu Kuncoro ditunjuk sebagai Wakil Direktur Utama PT Pegadaian (Persero).
Kelima, Fajar Harry Sampurno digeser Erick menjadi Direktur Utama PT Barata Indonesia (Persero). Fajar sebelumnya menjabat Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media.
3. Erick Tunjuk Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina
Erick resmi menunjuk mantan Gubernur DKI Jakarta BasukiTjahaja Purnama atau Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina.
Ahok, nanti akan didampingi oleh Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai Wakil Komisaris Utama. "Insyallah, saya rasa sudah putus dari beliau, Pak Basuki akan menjadi Komut Pertamina," kata Erick saat dijumpai di Istana Kepresidenan, Kamis (22/11/2019).
Erick juga menambahkan pemerintah juga menunjuk Emma Sri Martini yang merupakan Dirut Telkomsel menjadi Direktur Keuangan Pertamina yang baru. Penunjukkkan Ahok ini sempat mendapat kecaman dari pihak luar dan terutama dari Serikat Pekerja Pertamina.
4. Menunjuk Chandra Hamzah jadi Komut BTN dan Pahal jadi Dirut BTN
Resmi sudah jajaran direksi dan komisaris baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) setelah digelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (27/11/2019).
Pada RUPSLB hari ini, pemegang saham, dalam hal ini, pemerintah melalui Kementerian BUMN, menunjuk direktur utama yang baru yakni Pahala N. Mansury, eks Direktur Keuangan Pertamina. Rapat tertinggi ini juga menetapkan Chandra Hamzah, mantan Komisioner KPK, sebagai Komisaris Utama Bank BTN.
Pahala menggantikan Suprajarto yang sebelumnya undur diri usai ditunjuk menjadi Direktur Utama Bank BTN pada RUPSLB.
Adapun, kepemimpinan sementara Bank BTN usai pengunduran diri Suprajarto tersebut dijabat oleh Oni Febriarto R. sebagai Plt Direktur Utama. Kemudian, Chandra Hamzah menduduki posisi Asmawi Syam yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama Bank BTN melalui hasil RUPST pada 17 Mei 2019.
5. Evaluasi 11 Perusahaan Air Minum
Erick Thohir, ternyata menyoroti juga cucu atau anak dari anak perusahaan BUMN. Jika ada cicit BUMN ini yang tidak menguntungkan, maka Kementerian akan membubarkannya ataupun menggabungkan dengan BUMN lain.
"Kita menyoroti cucu-cicit perusahaan. Banyak anak perusahaan yang dibuat tidak tahu dasarnya apa," kata Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, Rabu (20/11/2019).
"Sehingga kalau anak perusahaan tersebut untuk menguntungkan perusahaan silakan," imbuh Arya.
Ia bercerita, ternyata ada 11 perusahaan air minum di bawah BUMN. Nah ini ternyata membuat bingung. "Kan kita bingung, ini akan dikonsolidasikan. Artinya mana yang bisa dilihat, bisa digabung," katanya, "Kalau tidak core-nya dan tidak menguntungkan kalau bisa ditutup ya ditutup saja.
6. Batalnya Holding BUMN Karya dan Super Holding BUMN.
Rencana Kementerian BUMN yang akan mengkaji ulang pembentukan perusahaan induk (Holding) BUMN Karya ini menjadi sinyal bahwa agenda holding dalam Rencana Strategis Kementerian BUMN 2015-2019 akan dibatalkan.
Jika benar rencana Holding BUMN ini batal, itu artinya bertolak belakang dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bermimpi Indonesia punya super holding BUMN sebagaimana Singapura dengan Temasek dan Khazanah Nasional Berhad Malaysia.
Erick menegaskan akan menghapus rencana pembentukan Super Holding BUMN yang pernah menjadi target menteri bumn sebelumnya.
7. Menggodok Lahirnya Permen BUMN, Setop Pendirian Anak Usaha
Erick menegaskan pihaknya sedang mengusulkan penggodokan Peraturan Menteri (Permen) BUMN terkait dengan pembentukan anak dan cucu usaha perusahaan milik negara guna memfilter pendirian anak usaha secara tepat sasaran.
Pasalnya, selama ini pembentukan anak dan cucu usaha ada yang dilakukan tidak berdasar pada alasan fundamental yang tepat. Bahkan Erick merasa keberadaan anak dan cucu usaha membuat BUMN banyak dimanfaatkan oknum. Ujung-ujungnya banyak direksi BUMN yang terjerat korupsi.
"Saya rasa Permen sedang kita usulkan kalau pembentukan anak usaha atau cucu usaha saya rasa perlu ada alasan tidak main betul [dibentuk] saja. Apalagi tadi dari Komisi 6 menyampaikan sangat keras kebanyakan pembentukan anak usaha dan cucu itu lebih mengerdilkan dari perusahaan yang tadinya sudah untung," kata Erick usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Senin (2/12/2019).
8. Mendorong Perusahaan BUMN Kembali ke Core Bisnis
Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan akan mengembalikan perusahaan BUMN pada bisnis intinya lantaran beberapa BUMN diketahui terlalu jauh mengembangkan bisnis mereka di luar bisnis inti (core business) melalui anak usaha dan tidak fokus pada keuntungan.
Salah satu BUMN yang disorot adalah PT PANN (Persero) yang sebetulnya fokus pada pembiayaan (multifinance) di bidang maritim seperti pengadaan kapal, tapi kemudian memiliki bisnis di luar inti sehingga tidak fokus.
"Tentu di BUMN sendiri kita juga akan bikin kembali ke core bisnis. Berat juga, saya enggak menyalahkan PANN," katanya usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin ini (2/12/2019).
"Dari awal core bisnis [PANN] enggak fokus. Ada dua hotel dan 22 perusahaan air minum. Jadi jangan salahkan direksinya. Mereka baru masuk. Itu kebijakan [tahun] 94. Di mana perusahaan harus membenahi leasing [pembiayaan] kapal terbang yang enggak ada," katanya.
