10 Hari Asing Tarik Dana ke Luar, Bikin Pengusaha Khawatir
Dwi Ayuningtyas & Monica Wareza & Efrem Limsan Siregar, CNBC Indonesia
26 September 2019 06:31
Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil keluar dari perangkap zona merah dengan mencatatkan penguatan 0,14% ke level 6.146,4 pada perdagangan kemarin. Namun, sayangnya investor asing tetap membukukan rapor merah dengan kembali mencatatkan aksi jual bersih (net sell) mencapai Rp 769.23 miliar.
Ini berarti, selama 10 hari berturut-turut para investor asing memilih kabur dari pasar saham Indonesia. Keluarnya dana asing tersebut sempat membuat pengusaha dan para pemain saham khawatir.
Dampak dari aksi demonstrasi sejak Senin sudah membuat investor asing meninggalkan pasar saham Tanah Air sebanyak Rp 2,77 triliun dalam 5 hari perdagangan terakhir.
Bahkan sebulan terakhir hingga Rabu ini (25/9/2019), asing sudah kabur Rp 7,57 triliun di semua pasar. Khusus pasar reguler, asing net sell Rp 6,95 triliun.
Ketidakpastian kondisi politik Ibu Pertiwi ditambah dengan keresahan dari situas politik global menjadi momok yang menyebabkan pelaku pasar kabur dari pasar saham Tanah Air.
Sejak Senin (23/9/2019) ratusan ribu mahasiswa menggelar aksi demo untuk menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Ketenagakerjaan. Mahasiswa juga menolak pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Puncak demonstrasi terjadi pada perdagangan Selasa (24/09/2019).
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik, Raden Pardede, mengajak semua pihak untuk mulai terbiasa dengan demokrasi dan menyatakan pendapat secara bebas. Akan tetapi, ia mengingatkan dampaknya terhadap investasi.
"Saya belum melihat dampaknya untuk jangka pendek, namun kalau demo ini berlangsung lama tentu bisa menciutkan minat investasi," kata Raden Pardede kepada CNBC Indonesia, Selasa (24/9/2019).
Menurutnya, semua pihak harus bisa mengaku salah secara gentlemen dan mengoreksi kesalahan, termasuk mendapat masukan dalam pembuatan RUU.
Wakil Ketua Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan pelaku usaha melihat semua UU dan RUU saat ini terhadap stabilitas sosial politik Indonesia. Bisnis, lanjutnya, hanya bisa bergerak dan tumbuh dalam kondisi sosial-politik yang stabil.
"Walaupun demo adalah ekspresi demokrasi yang dihargai, demo di Indonesia punya track record yang buruk di mana massa kerap menjadi anarkis, merusak atau menciptakan kondisi yang tidak aman untuk melakukan kegiatan usaha," kata Shinta.
Ia meminta agar pemerintah, terutama DPR khususnya, agar lebih memperhatikan konsekuensi penetapan UU dan RUU tersebut terhadap kegiatan usaha dan daya saing Indonesia.
"Tidak hanya masalah anggaran untuk penetapan hukum tetapi harus ada kajian dan penjelasan tentang biaya compliance-nya bagi pelaku usaha dan efek ekonominya bagi iklim usaha Indonesia," kata Shinta.
Ia menambahkan, Indonesia sedang dalam persaingan usaha ketat di level global, namun juga dihadapkan pada over-regulated. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah dan DPR lebih memperhatikan kondisi tersebut.
Direktur Utama PT BNI Asset Management Reita Farianti mengatakan aksi unjuk rasa yang menolak pengesahan beberapa RUU kontroversial yang berlangsung selama 2 hari berturut-turut meningkatkan risiko politik dan keamanan Indonesia. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan asing untuk menanamkan dananya di dalam negeri.
"Memang benar dengan meningkatnya risiko politik dan keamanan Indonesia maka mendorong asing keluar dari Indonesia," kata Reita kepada CNBC Indonesia, Rabu (25/9/2019).
BERLANJUT KE HAL 2 >>> Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengungkapkan alasan yang sama juga turut menekan nilai tukar rupiah.
"Rupiah melemah ke Rp 14.135/US$, kemarin sudah anteng di Rp 14.080/US$, tapi gabungan global, concern domestik, demo-demo yang kita lihat dua hari ini kok terus berlangsung menimbulkan guncangan jittery di pasar keuangan kita," kata Destry di Gedung BEI, Rabu (25/9/2019).
Dengan demikian, wajar saja jika investor asing serentak pergi dari pasar keuangan Tanah Air karena dengan kondisi rupiah yang melemah tentu akan mengikis imbal hasil yang dikantongi investor.
Destry juga menambahkan bahwa kecemasan pelaku pasar diperparah oleh kondisi politik global di Amerika Serikat (AS). "Ke depan itu kondisi global masih tinggi, kita tahu trade war makin lama dampaknya makin meluas, kemudian juga geopolitik juga sangat tidak bagus saat ini," katanya.
"Kemarin ada berita di AS, ada upaya impeach Trump, itu mengubah kondisi market AS, jadi kalau kita lihat bond yield US turun jadi 1,6 karena ada ketidakpastian global."
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Nancy Pelosi telah secara resmi mengambil langkah pemakzulan (impeachment) atas Presiden AS Donald Trump karena dituduh menggunakan kekuasaannya untuk mendorong Ukraina menyelidiki keluarga Joe Biden, salah satu rival dalam pemilu presiden AS tahun depan, dilansir dari CNBC International.
"Tindakan Presiden Trump mengungkapkan fakta yang tidak terhormat dari pengkhianatan presiden atas sumpah jabatannya, pengkhianatan terhadap keamanan nasional kita dan pengkhianatan integritas pemilu kita," kata Pelosi dalam sambutannya kepada negara.
Sementara itu, Komisaris Dreamhub Coworking Space Syafi Djohan mengatakan demonstrasi merupakan bagian dari hak demokrasi warga negara. Ia juga berpendapat bahwa demonstrasi tersebut bisa berpengaruh pada kekhawatiran investor asing.
Ia memandang, Presiden Joko Widodo perlu menemui perwakilan mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi.
"Hal ini akan membantu untuk menemukan solusi dan menyelesaikan desakan mahasiswa mengenai RUU KUHP yang dilakukan beberapa hari terakhir," kata Syafi.
(hps/hps) Next Article Asing Masih Galau! Ini Sederet Saham yang Dilepas
Ini berarti, selama 10 hari berturut-turut para investor asing memilih kabur dari pasar saham Indonesia. Keluarnya dana asing tersebut sempat membuat pengusaha dan para pemain saham khawatir.
 Foto: CNBC Indonesia/Dwi Ayunintyas |
Dampak dari aksi demonstrasi sejak Senin sudah membuat investor asing meninggalkan pasar saham Tanah Air sebanyak Rp 2,77 triliun dalam 5 hari perdagangan terakhir.
Bahkan sebulan terakhir hingga Rabu ini (25/9/2019), asing sudah kabur Rp 7,57 triliun di semua pasar. Khusus pasar reguler, asing net sell Rp 6,95 triliun.
Ketidakpastian kondisi politik Ibu Pertiwi ditambah dengan keresahan dari situas politik global menjadi momok yang menyebabkan pelaku pasar kabur dari pasar saham Tanah Air.
Sejak Senin (23/9/2019) ratusan ribu mahasiswa menggelar aksi demo untuk menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Ketenagakerjaan. Mahasiswa juga menolak pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Puncak demonstrasi terjadi pada perdagangan Selasa (24/09/2019).
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik, Raden Pardede, mengajak semua pihak untuk mulai terbiasa dengan demokrasi dan menyatakan pendapat secara bebas. Akan tetapi, ia mengingatkan dampaknya terhadap investasi.
"Saya belum melihat dampaknya untuk jangka pendek, namun kalau demo ini berlangsung lama tentu bisa menciutkan minat investasi," kata Raden Pardede kepada CNBC Indonesia, Selasa (24/9/2019).
Menurutnya, semua pihak harus bisa mengaku salah secara gentlemen dan mengoreksi kesalahan, termasuk mendapat masukan dalam pembuatan RUU.
Wakil Ketua Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan pelaku usaha melihat semua UU dan RUU saat ini terhadap stabilitas sosial politik Indonesia. Bisnis, lanjutnya, hanya bisa bergerak dan tumbuh dalam kondisi sosial-politik yang stabil.
"Walaupun demo adalah ekspresi demokrasi yang dihargai, demo di Indonesia punya track record yang buruk di mana massa kerap menjadi anarkis, merusak atau menciptakan kondisi yang tidak aman untuk melakukan kegiatan usaha," kata Shinta.
Ia meminta agar pemerintah, terutama DPR khususnya, agar lebih memperhatikan konsekuensi penetapan UU dan RUU tersebut terhadap kegiatan usaha dan daya saing Indonesia.
"Tidak hanya masalah anggaran untuk penetapan hukum tetapi harus ada kajian dan penjelasan tentang biaya compliance-nya bagi pelaku usaha dan efek ekonominya bagi iklim usaha Indonesia," kata Shinta.
Ia menambahkan, Indonesia sedang dalam persaingan usaha ketat di level global, namun juga dihadapkan pada over-regulated. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah dan DPR lebih memperhatikan kondisi tersebut.
Direktur Utama PT BNI Asset Management Reita Farianti mengatakan aksi unjuk rasa yang menolak pengesahan beberapa RUU kontroversial yang berlangsung selama 2 hari berturut-turut meningkatkan risiko politik dan keamanan Indonesia. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan asing untuk menanamkan dananya di dalam negeri.
"Memang benar dengan meningkatnya risiko politik dan keamanan Indonesia maka mendorong asing keluar dari Indonesia," kata Reita kepada CNBC Indonesia, Rabu (25/9/2019).
BERLANJUT KE HAL 2 >>> Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengungkapkan alasan yang sama juga turut menekan nilai tukar rupiah.
"Rupiah melemah ke Rp 14.135/US$, kemarin sudah anteng di Rp 14.080/US$, tapi gabungan global, concern domestik, demo-demo yang kita lihat dua hari ini kok terus berlangsung menimbulkan guncangan jittery di pasar keuangan kita," kata Destry di Gedung BEI, Rabu (25/9/2019).
Dengan demikian, wajar saja jika investor asing serentak pergi dari pasar keuangan Tanah Air karena dengan kondisi rupiah yang melemah tentu akan mengikis imbal hasil yang dikantongi investor.
Destry juga menambahkan bahwa kecemasan pelaku pasar diperparah oleh kondisi politik global di Amerika Serikat (AS). "Ke depan itu kondisi global masih tinggi, kita tahu trade war makin lama dampaknya makin meluas, kemudian juga geopolitik juga sangat tidak bagus saat ini," katanya.
"Kemarin ada berita di AS, ada upaya impeach Trump, itu mengubah kondisi market AS, jadi kalau kita lihat bond yield US turun jadi 1,6 karena ada ketidakpastian global."
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Nancy Pelosi telah secara resmi mengambil langkah pemakzulan (impeachment) atas Presiden AS Donald Trump karena dituduh menggunakan kekuasaannya untuk mendorong Ukraina menyelidiki keluarga Joe Biden, salah satu rival dalam pemilu presiden AS tahun depan, dilansir dari CNBC International.
"Tindakan Presiden Trump mengungkapkan fakta yang tidak terhormat dari pengkhianatan presiden atas sumpah jabatannya, pengkhianatan terhadap keamanan nasional kita dan pengkhianatan integritas pemilu kita," kata Pelosi dalam sambutannya kepada negara.
Sementara itu, Komisaris Dreamhub Coworking Space Syafi Djohan mengatakan demonstrasi merupakan bagian dari hak demokrasi warga negara. Ia juga berpendapat bahwa demonstrasi tersebut bisa berpengaruh pada kekhawatiran investor asing.
Ia memandang, Presiden Joko Widodo perlu menemui perwakilan mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi.
"Hal ini akan membantu untuk menemukan solusi dan menyelesaikan desakan mahasiswa mengenai RUU KUHP yang dilakukan beberapa hari terakhir," kata Syafi.
(hps/hps) Next Article Asing Masih Galau! Ini Sederet Saham yang Dilepas
Most Popular