Apa Untungnya Ganjar, Anies, Emil & Khofifah Rilis Obligasi?
Monica Wareza, CNBC Indonesia
05 July 2019 18:06
Jakarta, CNBC Indonesia - Penerbitan obligasi oleh pemerintah daerah (obligasi daerah) tengah didorong Kementerian Keuangan karena dapat mencegah tingginya tingkat defisit anggaran belanja, yang selama ini dibiayai dari pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran dari Pemerintah Pusat.
Analis PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Muhammad Try Satria Pranata mengatakan biasanya pemerintah daerah (pemda) selalu menjaga anggaran belanjanya dalam kondisi stabil, dalam artian pemasukan selalu seimbang dengan pengeluaran.
Namun, kondisi ini akan berbeda jika pemerintah memiliki perencanaan strategis, maka pemerintah harus menyiapkan anggaran ekstra untuk membiayainya. Karena sudah barang pasti, dengan kondisi kas pengeluaran sama dengan pemasukan tak akan bisa membiayainya.
"Pemda tidak bisa hanya mengandalkan pendapatannya yang terbatas, baik melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Pemda perlu menyiapkan sumber pembiayaan alternatif untuk menjalankan program strategis tersebut, terutama untuk mencegah melebarnya defisit anggaran," kata Try kepada CNBC Indonesia, Jumat (5/7/2019).
Dia menjelaskan, defisitnya anggaran ini selain bisa ditutup dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan (jika ada), divestasi BUMD, serta pinjaman daerah juga bisa ditutupi dengan menerbitkan municipal bond atau obligasi daerah.
Namun sayang, hingga saat ini masih belum ada pemerintah provinsi yang melakukan penerbitan. Kendalanya adalah peraturan yang masih rumit, ditambah dengan kapasitas dan pemahaman aparat pemerintah provinsi yang masih terbatas.
Belum lagi untuk menerbitkan obligasi daerah setidaknya pemda wajib mendapatkan persetujuan dari DPRD, Kemendagri, serta Kemenkeu. Baru setelah itu dapat diproses oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).
Sebelumnya Jawa Tengah (Jateng) yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo ditetapkan sebagai pilot project yang nantinya akan menjadi benchmark penerbitan obligasi daerah. Pilot project ini juga didukung oleh lembaga donor internasional, yaitu antara lain World Bank dan ADB.
Selain Jateng, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menjajaki penerbitan instrumen ini dan diikuti oleh Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
"Kami melihat bisa di level Jawa Timur bisa di kabupaten atau kota, municipal bond ini. Ini sangat potensial apalagi ternyata sudah ada aturan yang mewadahi di mana cost of fund yang di-raising ini bisa mendekati sovereign. Kalau begitu kan tentu sangat kompetitif dan terms of payment bisa bullet repayment artinya dibayar di belakang," kata Emil Dardak, Wakil Gubernur Jatim, saat ditemui CNBC Indonesia, di Surabaya beberapa waktu lalu.
Simak ulasan cadangan devisa per Juni 2019.
[Gambas:Video CNBC]
(tas) Next Article Usai Ganjar, Emil & Anis, Khofifah-Dardak Siap Rilis Obligasi
Analis PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Muhammad Try Satria Pranata mengatakan biasanya pemerintah daerah (pemda) selalu menjaga anggaran belanjanya dalam kondisi stabil, dalam artian pemasukan selalu seimbang dengan pengeluaran.
Namun, kondisi ini akan berbeda jika pemerintah memiliki perencanaan strategis, maka pemerintah harus menyiapkan anggaran ekstra untuk membiayainya. Karena sudah barang pasti, dengan kondisi kas pengeluaran sama dengan pemasukan tak akan bisa membiayainya.
"Pemda tidak bisa hanya mengandalkan pendapatannya yang terbatas, baik melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Pemda perlu menyiapkan sumber pembiayaan alternatif untuk menjalankan program strategis tersebut, terutama untuk mencegah melebarnya defisit anggaran," kata Try kepada CNBC Indonesia, Jumat (5/7/2019).
Dia menjelaskan, defisitnya anggaran ini selain bisa ditutup dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan (jika ada), divestasi BUMD, serta pinjaman daerah juga bisa ditutupi dengan menerbitkan municipal bond atau obligasi daerah.
Namun sayang, hingga saat ini masih belum ada pemerintah provinsi yang melakukan penerbitan. Kendalanya adalah peraturan yang masih rumit, ditambah dengan kapasitas dan pemahaman aparat pemerintah provinsi yang masih terbatas.
Belum lagi untuk menerbitkan obligasi daerah setidaknya pemda wajib mendapatkan persetujuan dari DPRD, Kemendagri, serta Kemenkeu. Baru setelah itu dapat diproses oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).
Sebelumnya Jawa Tengah (Jateng) yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo ditetapkan sebagai pilot project yang nantinya akan menjadi benchmark penerbitan obligasi daerah. Pilot project ini juga didukung oleh lembaga donor internasional, yaitu antara lain World Bank dan ADB.
 Foto: Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak/(CNN Indonesia/Hesti Rika |
Selain Jateng, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menjajaki penerbitan instrumen ini dan diikuti oleh Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Simak ulasan cadangan devisa per Juni 2019.
[Gambas:Video CNBC]
(tas) Next Article Usai Ganjar, Emil & Anis, Khofifah-Dardak Siap Rilis Obligasi
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular